Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jangan Ngobrol Soal Politik di Kantor, Mengapa?

Kompas.com - 18/02/2018, 08:00 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pesta politik akan menghiasi Indonesia pada tahun 2018 ini hingga tahun 2019 mendatang. Meski topik pesta demokrasi merupakan topik yang menurut Anda menarik, namun perlu diingat bahwa jangan membicarakannya di tempat kerja Anda.

Mengutip The Balance, Sabtu (17/2/2018), ada beberapa alasan bahwa topik politik sebaiknya tidak dibicarakan di kantor.

Pertama, Anda bisa saja mendukung seorang kandidat atau sebuah partai karena ideologinya sesuai dengan pandangan Anda.

Akan tetapi, harus disadari bahwa tidak semua orang, apalagi rekan kerja Anda barangkali memiliki pandangan yang berbeda dengan Anda. Anda pun tidak bisa memaksakan pandangan dan ideologi Anda kepada orang lain.

Baca juga : Pesan Jusuf Kalla Jelang Tahun Politik, Jangan Banyak Omong Lupa Kerja

Kalau Anda terus-menerus membicarakan tentang kandidat atau partai pilihan Anda, bisa-bisa Anda menimbulkan kemarahan atau bahkan merusak hubungan profesional Anda dengan rekan-rekan kerja.

Kedua, membicarakan perihal politik juga membuat rekan-rekan kerja Anda merasa tidak nyaman, meski jika mereka memiliki pandangan yang sama dengan Anda. Yang paling berbahaya, ini bisa mengusik atasan Anda.

Ketiga, hal yang penting dan tidak boleh Anda lupakan adalah jangan pula membicarakan soal politik di akun-akun media sosial yang Anda miliki.

Jika atasan maupun rekan kerja melihat unggahan Anda soal politik di media sosial, hal ini pun bisa menyebabkan ketidaknyamanan.

Ketimbang membicarakan soal politik, ada sejumlah topik pembicaraan yang lebih menyenangkan diobrolkan di lingkungan kerja. Pilihlah topik pembicaraan yang tidak menimbulkan pandangan negatif.

Beberapa contoh topik pembicaraan tersebut antara lain rencana liburan Anda, resep-resep hidangan yang pernah atau akan Anda coba, rekomendasi restoran, kegiatan di akhir pekan, hingga buku, film, atau serial televisi yang Anda baru saja tonton atau baca.

Kompas TV Hal ini merujuk pada negara lain yang menurut Ketua KPK Agus Rahardjo telah menerapkan aturan ini.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com