Pemerintah Kembali Beri Izin Ekspor kepada Freeport

Kompas.com - 19/02/2018, 12:05 WIB
Staf PT Freeport Indonesia mengecek salah satu rangkaian proses flotasi atau pengapungan mineral, seperti tembaga, emas, dan perak, di salah satu pabrik pengolahan konsentrat, Tembagapura, Papua. KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTOStaf PT Freeport Indonesia mengecek salah satu rangkaian proses flotasi atau pengapungan mineral, seperti tembaga, emas, dan perak, di salah satu pabrik pengolahan konsentrat, Tembagapura, Papua.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali memberikan izin ekspor kepada PT Freeport Indonesia untuk setahun ke depan. 

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Bambang Susigit menyebutkan, rekomendasi ekspor diberikan kepada Freeport Indonesia sejak Jumat (16/2/2018) pekan lalu. Izin ekspor ini berlaku untuk 17 Februari 2018-17 Februari 2019.

"Freeport minta 1,66 juta ton. Namun yang kami rekomendasikan hanya 1,2 juta ton sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB)," ucap dia seperti dilansir Kontan, Senin (19/2/2018).

Pertimbangan pemerintah memberikan rekomendasi ekspor ke Freeport Indonesia, berdasarkan hasil verifikasi dari tim independen yang bertugas mengevaluasi kemajuan pembangunan pabrik pemurnian tembaga atau smelter yang sudah mencapai 2,43 persen.

Baca juga: "Sejak Freeport Ada di Papua, Baru Kali Ini Pemerintah Beri Kepercayaan kepada Rakyat"

"Freeport sudah melaksanakan perencanaan awal. Mulai dari administrasi sampai dengan test soil untuk stabilitas lahan," katanya.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono mengklaim pemberian kuota ekspor 1,1 juta ton untuk Freeport periode 17 Februari 2017–17 Februari 2018 sudah tercapai. "Tercapai. Kami beri kuota ekspor tahun ini nggak mungkin lebih (dari yang diminta)," sebutnya.

Juru Bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama mengatakan realisasi ekspor tahun lalu sebesar 1,1 juta ton tidak memenuhi target karena terjadi banyak kendala di internal, khususnya masalah karyawan. "Tahun 2017 terjadi absenteisme besar dari karyawan sehingga tidak mencapai target," katanya kepada Kontan, Minggu (18/2/2018).

Pengamat Hukum Sumber Daya Universitas Tarumanegara (Untar) Ahmad Redi menilai dengan diberikannya lagi rekomendasi ekspor ini menunjukkan pemerintah Indonesia tidak berdaya menghadapi PT Freeport Indonesia.

Selain masalah ekspor, Freeport Indonesia juga tidak beritikad baik dalam membahas divestasi saham 51 persen. Walhasil hingga kini tidak tak ada kesepakatan soal divestasi.

"Namun pemerintah malah memberikan keistimewaan dengan menerbitkan rekomendasi ekspor jutaan ton," ujarnya. (Kontan/Pratama Guitarra)

Berita ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul Kementerian ESDM restui Freeport kembali ekspor

Kompas TV Selain itu, proses pembangunan smelter tetap menjadi fokus perhatian pemerintah dalam pemberian izin ekspor bagi Freeport.



Sumber
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dihantam Covid-19, Matahari Terpaksa Tutup Toko dan Rugi Rp 617 Miliar

Dihantam Covid-19, Matahari Terpaksa Tutup Toko dan Rugi Rp 617 Miliar

Whats New
Meningkat di Tengah Pandemi, Kekayaan Global Tembus 400 Triliun Dollar AS

Meningkat di Tengah Pandemi, Kekayaan Global Tembus 400 Triliun Dollar AS

Whats New
Simak Saham-saham yang Bisa Dilirik Tahun 2021

Simak Saham-saham yang Bisa Dilirik Tahun 2021

Earn Smart
2 Dirut BUMN PT PAL Berturut-turut Tersandung Korupsi

2 Dirut BUMN PT PAL Berturut-turut Tersandung Korupsi

Whats New
Ini 3 Masalah Utama yang Harus Diselesaikan agar UMKM Bisa Naik Kelas

Ini 3 Masalah Utama yang Harus Diselesaikan agar UMKM Bisa Naik Kelas

Smartpreneur
Sudah Lewat Masa Kritis, Realisasi Investasi Kuartal III Sentuh Rp 209 Triliun

Sudah Lewat Masa Kritis, Realisasi Investasi Kuartal III Sentuh Rp 209 Triliun

Whats New
Presiden Ingin Ada Solusi atas Kelambanan Pengembangan Industri Turunan Batu Bara

Presiden Ingin Ada Solusi atas Kelambanan Pengembangan Industri Turunan Batu Bara

Whats New
Sri Mulyani: Dari Rp 120,6 Triliun, Realisasi Insentif Pajak di Bawah Rp 30 Triliun

Sri Mulyani: Dari Rp 120,6 Triliun, Realisasi Insentif Pajak di Bawah Rp 30 Triliun

Whats New
Robert Kuok, Bos Hotel Shangri-La yang Jadi Orang Terkaya di Malaysia

Robert Kuok, Bos Hotel Shangri-La yang Jadi Orang Terkaya di Malaysia

Whats New
Skandal Korupsi 1MDB, Inggris Denda Goldman Sachs Rp 1,86 Triliun

Skandal Korupsi 1MDB, Inggris Denda Goldman Sachs Rp 1,86 Triliun

Whats New
Kelistrikan Sulbar dan Sulteng Tersambung, PLN Hemat Rp 137,8 Miliar

Kelistrikan Sulbar dan Sulteng Tersambung, PLN Hemat Rp 137,8 Miliar

Whats New
Sistem Kelistrikan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah Akhirnya Tersambung

Sistem Kelistrikan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah Akhirnya Tersambung

Whats New
Airport Tax Dihapus, AP II: Harga Tiket Pesawat Bisa Lebih Murah

Airport Tax Dihapus, AP II: Harga Tiket Pesawat Bisa Lebih Murah

Whats New
Kolaborasi Lintas Sektoral, Kunci Memaksimalkan Manfaat Kartu Prakerja

Kolaborasi Lintas Sektoral, Kunci Memaksimalkan Manfaat Kartu Prakerja

BrandzView
Pemerintah Wajibkan Kementerian dan Lembaga Belanja Produk UMKM

Pemerintah Wajibkan Kementerian dan Lembaga Belanja Produk UMKM

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X