Utang Luar Negeri Alami Kenaikan 10,1 Persen, Masih Wajar?

Kompas.com - 20/02/2018, 17:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) melaporkan, utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal IV 2017 mencapai 352,2 miliar dollar AS atau Rp 4.773 triliun. Angka tersebut tumbuh sebesar 10,1 persen secara tahunan (yoy).

Masih wajarkah jumlah utang luar negeri Indonesia tersebut?

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memberikan pandangannya. Dia mengatakan, kenaikan ULN sebesar 10,1 masih dalam batas kewajaran, terlebih karena ULN tersebut digunakan pada sektor produktif.

"Itu sah kita melakukan utang itu,"  ujar Misbakhun saat ditemui di Kantor Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Jakarta, Selasa (20/2/2018).

"Untuk bangun infrastruktur, begitu bangun infrastuktur diharapkan nanti akan ada manfaat bagi masyarakat, pergi ke pelabuhan lebih mudah, sektor ekspor akan mencapai target, ruang tunggu mereka untuk mencapai kapal menjadi lebih cepat," lanjut dia.

Baca juga : Bangun Infrastruktur, Utang Luar Negeri Indonesia Naik 10,1 Persen di Akhir 2017

Menurutnya, penggunaan utang untuk sektor produktif akan menopang laju pertumbuhan perekonomian nasional, dan juga dibuktikan dengan upaya pemerintah dalam membayar utang tersebut tepat waktu.

"Pemerintah tidak sekalipun menunda bayar utang, baik itu utang swasta dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) atau bentuk bantuan bilateral, pemerintah sebesar apapun utangnya, pemerintah bisa membayarkan kewajibannya, pemerintah tetap akan menjaga kepercayaan," tambah Misbakhun.

Dia menilai, saat ini ULN bukan lagi diukur dari sisi jumlah utangnya tetapi untuk apa dan mampu tidak pemerintah membayar utangnya. 

Beban Bagi Generasi Mendatang

Ekonom Senior INDEF Drajad H Wibowo memiliki pandangan berbeda. Menurut dia, kenaikan ULN saat ini akan memberikan beban pada generasi mendatang.

Baca juga : Fitch Ratings Naikkan Rating Utang, IHSG Kembali Ukir Rekor Baru

Selain itu, lanjut Drajad, jika alasan pemerintah penggunaan ULN untuk membiayai proyek infrastruktur perlu di evaluasi kembali, sebab, saat ini berbagai proyek infrastruktur tidak memberikan kontribusi besar pada penyerapan tenaga kerja. 

"Tambahan utang banyak untuk infrastuktur dan infrastruktur kita liat rasionya untuk penciptaan kerja kecil sekali, artinya tambahan utang yang bebannya ditanggung anak cucu kita itu sekarang belum produktif dari sisi penciptaan kerja," tegasnya.

Drajad mengungkapkan, sektor konstruksi tercatat hanya mampu memberikan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sebesar 134.592 penduduk per tahun atau lebih rendah dibandingkan sektor perdagangan, pergudangan dan jasa akomodasi yang mencapai 1,1 juta per tahun.

Kompas TV Sepanjang 2017 lalu utang luar negeri pemerintah meningkat 14,5 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Modus Penipuan Soceng Makin Marak, BRI: Tanggung Jawab Semua Pihak

Modus Penipuan Soceng Makin Marak, BRI: Tanggung Jawab Semua Pihak

Whats New
Indomaret Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Semua Jurusan, Ini Kualifikasinya

Indomaret Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Semua Jurusan, Ini Kualifikasinya

Work Smart
Pemerintah dan Komisi XI DPR Setujui RUU PPSK, Ini Poin Pentingnya

Pemerintah dan Komisi XI DPR Setujui RUU PPSK, Ini Poin Pentingnya

Whats New
Nasabah Wanaartha Life Disarankan Ajukan Gugatan Kepailitan

Nasabah Wanaartha Life Disarankan Ajukan Gugatan Kepailitan

Whats New
Daftar 10 Orang Terkaya RI 2022 Versi Forbes, Hartono Bersaudara Tetap Urutan Pertama

Daftar 10 Orang Terkaya RI 2022 Versi Forbes, Hartono Bersaudara Tetap Urutan Pertama

Whats New
Catatkan Rekor Baru pada Usia Ke-45, Pupuk Kaltim Siap Gempur Pasar Global

Catatkan Rekor Baru pada Usia Ke-45, Pupuk Kaltim Siap Gempur Pasar Global

Whats New
CORE: Peran BUMN Dibutuhkan untuk Buka Lapangan Kerja Sektor UMKM

CORE: Peran BUMN Dibutuhkan untuk Buka Lapangan Kerja Sektor UMKM

Whats New
Reformasi Birokrasi Tematik Diyakini Genjot Investasi

Reformasi Birokrasi Tematik Diyakini Genjot Investasi

Whats New
Bapenda DKI Jakarta Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Bapenda DKI Jakarta Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Catat Kinerja Positif, Pupuk Kaltim Siap Tembus Pasar Global

Catat Kinerja Positif, Pupuk Kaltim Siap Tembus Pasar Global

Whats New
Investasi Migas Berbiaya Tinggi, Investor Butuh Kepastian Hukum

Investasi Migas Berbiaya Tinggi, Investor Butuh Kepastian Hukum

Whats New
Survei Nielsen: Vidio, Disney Hotstar, dan Netflix Paling Banyak Diakses di Mobile Streaming

Survei Nielsen: Vidio, Disney Hotstar, dan Netflix Paling Banyak Diakses di Mobile Streaming

Whats New
LPS Koperasi Bakal Dibahas dalam RUU Perkoperasian, Ini Alasannya

LPS Koperasi Bakal Dibahas dalam RUU Perkoperasian, Ini Alasannya

Whats New
KPPU Menang Kasasi di MA, PT Sinar Ternak Sejahtera Wajib Bayar Denda Rp 10 Miliar

KPPU Menang Kasasi di MA, PT Sinar Ternak Sejahtera Wajib Bayar Denda Rp 10 Miliar

Whats New
MIND ID Luncurkan Buku Membangun Peradaban

MIND ID Luncurkan Buku Membangun Peradaban

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.