Marak Revisi DIPA, Sri Mulyani Evaluasi Semua Belanja Kementerian dan Lembaga

Kompas.com - 21/02/2018, 12:58 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Dirjen Anggaran Askolani (kiri) dan Dirjen Perbendaharaan Marwanto saat menggelar konferensi pers di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2018). KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Dirjen Anggaran Askolani (kiri) dan Dirjen Perbendaharaan Marwanto saat menggelar konferensi pers di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memutuskan segera mengevaluasi semua poin belanja kementerian atau lembaga setelah didapati banyak revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sejumlah 52.400 revisi.

Poin serta alasan revisi akan ditinjau satu per satu, dan jika didapati ada alasan yang tidak bisa diterima, maka anggarannya bisa langsung dibatalkan.

"Kalau revisi DIPA alasannya jelek, ditolak, dan anggarannya langsung di-cancel saja. Mekanisme seperti itu akan dibuat," kata Sri Mulyani usai membuka Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2018).

Baca juga : Sri Mulyani: Anda Tidak Bisa Merencanakan, Mengapa Saya Harus Kasih Anggaran?

Menurut Sri Mulyani, total satuan kerja (satker) di tiap kementerian atau lembaga yang ada saat ini sekitar 26.000.

Dengan begitu, Sri Mulyani menganggap di semua satker ada revisi DIPA di mana mengindikasikan perencanaan anggaran yang tidak matang sehingga berpotensi pada tidak efektif dan efisiennya penggunaan uang negara.

"Saya akan tulis surat ke seluruh kementerian/lembaga mengenai kinerja satker. Dari 26.000 satker, siapa yang paling sering revisi," tutur Sri Mulyani.

Dia juga memastikan, selain memberi penghargaan pada kementerian atau lembaga dengan kinerja keuangan yang baik, pihaknya akan mulai menyertakan nama kementerian atau lembaga mana yang kinerja keuangannya buruk.

Baca juga : Sri Mulyani Ganti Sistem Belanja Kementerian/Lembaga, Kini Pakai Kartu Kredit

 

Hal itu dilakukan untuk memberikan rasa malu sehingga pihak yang dimaksud bisa mengubah cara kerjanya menjadi lebih baik lagi.

Sri Mulyani memberikan waktu satu bulan bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk menyisir riwayat revisi DIPA satker di tiap kementerian atau lembaga.

Nantinya, penilaian turut didasarkan pada track record kinerja satker tersebut selama sepuluh tahun terakhir.

Adapun berdasarkan APBN 2018, total belanja kementerian/lembaga yang ditetapkan sebesar Rp 847 triliun. Sedangkan total belanja negara secara keseluruhan dalam APBN 2018 adalah Rp 2.220,7 triliun.

Kompas TV Menkeu Sri Mulyani Kecewa Pegawai Pajak Terlibat Suap
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingin Traveling Sambil Dapat Cuan? Simak Tipsnya

Ingin Traveling Sambil Dapat Cuan? Simak Tipsnya

Earn Smart
Cara Daftar dan Tips Agar Lolos Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 29

Cara Daftar dan Tips Agar Lolos Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 29

Whats New
Cara Daftar BRImo dengan Mudah Tanpa Harus ke Bank

Cara Daftar BRImo dengan Mudah Tanpa Harus ke Bank

Spend Smart
Larangan Ekspor CPO Bikin Harga Sawit Anjlok, Petani Mengaku Rugi Rp 11,7 Triliun

Larangan Ekspor CPO Bikin Harga Sawit Anjlok, Petani Mengaku Rugi Rp 11,7 Triliun

Whats New
Ada Pekerjaan Rekonstruksi, Jasa Marga: Ruas Tol Jakarta Cikampek Tetap Beroperasi Normal

Ada Pekerjaan Rekonstruksi, Jasa Marga: Ruas Tol Jakarta Cikampek Tetap Beroperasi Normal

Whats New
PASPI: Larangan Ekspor CPO Tak Efektif Membuat Harga Minyak Goreng Murah di Dalam Negeri

PASPI: Larangan Ekspor CPO Tak Efektif Membuat Harga Minyak Goreng Murah di Dalam Negeri

Whats New
Contoh Surat Perjanjian Kontrak Rumah dengan Meterai

Contoh Surat Perjanjian Kontrak Rumah dengan Meterai

Whats New
Kurang dari 3 Bulan, Kilang Balikpapan Dua Kali Kebakaran

Kurang dari 3 Bulan, Kilang Balikpapan Dua Kali Kebakaran

Whats New
Update Jadwal KA Bandara YIA, Cek Rute Kereta Bandara YIA Terbaru

Update Jadwal KA Bandara YIA, Cek Rute Kereta Bandara YIA Terbaru

Whats New
Mentan SYL Ajak Saudagar Bugis Bangun Sektor Pertanian

Mentan SYL Ajak Saudagar Bugis Bangun Sektor Pertanian

Rilis
Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang yang Baik dan Benar

Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang yang Baik dan Benar

Whats New
Harga Sawit Anjlok, Petani Bakal Geruduk Kantor Airlangga hingga Istana Negara

Harga Sawit Anjlok, Petani Bakal Geruduk Kantor Airlangga hingga Istana Negara

Whats New
Jangan Lupa, Hari Ini Ada Pemeliharaan Jalan Tol Cipularang dan Jagorawi

Jangan Lupa, Hari Ini Ada Pemeliharaan Jalan Tol Cipularang dan Jagorawi

Whats New
Pemangku Kepentingan Kelapa Sawit Minta Pemerintah Evaluasi Larangan Ekspor CPO

Pemangku Kepentingan Kelapa Sawit Minta Pemerintah Evaluasi Larangan Ekspor CPO

Whats New
India Larang Ekspor Gandum, Ekonom : Bisa Bikin Harga Daging dan Telur Naik

India Larang Ekspor Gandum, Ekonom : Bisa Bikin Harga Daging dan Telur Naik

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.