MA Batalkan Biaya Administrasi, Jadi Berapa Perhitungan Pajak STNK?

Kompas.com - 22/02/2018, 12:37 WIB
Lembar Pajak STNK KOMPAS.com/ACHMAD FAUZILembar Pajak STNK
Penulis Achmad Fauzi
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Agung ( MA) telah membatalkan biaya administrasi pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK) pada Rabu (21/2/2018). 

Seperti diketahui, biaya administrasi tersebut tercantum dalam lampiran Nomor E Angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak. 

Namun, sebenarnya berapakah perhitungan pajak STNK jika biaya administrasi dihilangkan?

Di STNK terdapat dua kertas lembar. Lembar pertama berwarna hijau kebiruan yang berisikan terkait indentitas pemilik dan spesifikasi umum kendaraan. Kemudian untuk lembar kedua, berwarna coklat keemasan indentitas pemilik, berisi spesifikasi umum kendaraan dan kolom nilai pajak kendaraan. 

Baca juga: MA Batalkan Biaya Administrasi Pengesahan STNK

Nilai pajak tersebut terdiri dari kolom yang terdiri pajak pokok, sanksi administrasi, dan jumlah. Adapun dalam pajak pokok juga terdapat beberapa jenis pajak, pertama BBN KB atau Bea Balik Nama Kendaraan. 

BBN KB dikenakan jika kendaraan berganti nama kepemilikan, tarifnya 10 persen dari harga kendaraan baru dan dua pertiga Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaran bekas. 

Kedua, biaya PKB. Tarif PKB dihitung 1,5 persen dari nilai jual kendaraan. Biaya PKB setiap tahunnya akan menurun karena penyusutan nilai jual kendaraan. 

Ketiga, biaya SWDKLLJ (Sumbangan Wajib dan Kecelakaan Lalu Lintas). Biaya sumbangan ini dikelola oleh Jasa Raharja dengan tarif Rp 35.000 untuk kendaran roda 2 dan 3, sedangkan Rp 143.000 untuk kendaraan roda 4 pribadi. 

Keempat, biaya administrasi STNK. Tarif biaya administrasi sebesar Rp 25.000 untuk kendaraan roda 2 dan 3, serta Rp 50.000 untuk kendaraan roda empat atau lebih. 

Kelima, biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Biaya ini dikenakan 5 tahun sekali dengan tarif Rp 60.000 untuk kendaraan roda 2 dan 3, serta Rp 100.000 untuk kendaraan roda empat atau lebih. 

Dengan perhitungan seperti itu, jika biaya administrasi STNK dihilangkan, masyarakat cukup membayar PKB dan SWDKLLJ saat perpanjangan STNK.

Dalam hal ini, Kompas.com mencontohkan biaya STNK kendaraan roda 2 merek Honda Vario tahun 2009. Dalam STNK kendaraan tersebut PKB yang dikenakan Rp 134.000, SWDKLLJ sebesar Rp 35.000, dan biaya administrasi sebesar Rp 25.000. 

Oleh karena itu, jika biaya administrasi STNK dihilangkan, jumlah pajak yang dibayarkan hanya PKB ditambah SWDKLLJ, yakni sebesar Rp 169.000.

Putusan MA

Sebelumnya, seperti dikutip dari Kontan.co.id, dalam pertimbangan putusan pembatalan aturan tersebut MA menyatakan bahwa pengenaan pungutan pengesahan STNK bertentangan dengan Pasal 73 Ayat (5) UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Merujuk Pasal 73 Ayat (5) UU No 30 tersebut, pengesahan atau fotokopi yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah tidak boleh dikenakan biaya alias gratis.

Selain pertimbangan tersebut, MA juga memandang, pengenaan tarif atas pengesahan STNK juga berpotensi menimbulkan pungutan ganda kepada masyarakat. Pasalnya, saat membayar pajak, masyarakat sudah dipungut PNBP.

Kepala Korps Lalu Lintas Polri Royke Lumowa mengatakan, putusan MA tersebut tidak akan memberikan masalah kepada kepolisian.

"Tapi, untuk lebih jelasnya silakan tanyakan ke Kementerian Keuangan sebagai pihak yang paling kompeten menjawab," katanya, Rabu (21/2/2018).

Kompas TV Pihak kepolsian berjanji akan segera menertibkan dan menerbitkan dokumen yang baru.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hutama Karya: H-7 hingga Hari H Lebaran, 310.000 Kendaraan Lewat Tol Trans Sumatera

Hutama Karya: H-7 hingga Hari H Lebaran, 310.000 Kendaraan Lewat Tol Trans Sumatera

Whats New
Ironi Gula, Eksportir era Hindia Belanda, Jadi Importir Usai Merdeka

Ironi Gula, Eksportir era Hindia Belanda, Jadi Importir Usai Merdeka

Whats New
Harga Gula Bisa di Bawah Rp 10.000 Per Kg Tanpa Impor, asalkan...

Harga Gula Bisa di Bawah Rp 10.000 Per Kg Tanpa Impor, asalkan...

Whats New
Perusahaan-perusahaan Global Ini Bakal Terapkan WFH secara Permanen

Perusahaan-perusahaan Global Ini Bakal Terapkan WFH secara Permanen

Work Smart
Pemerintah Inggris Siapkan Bailout untuk Perusahaan-perusahaan Papan Atas

Pemerintah Inggris Siapkan Bailout untuk Perusahaan-perusahaan Papan Atas

Whats New
Jepang Kembali Gelontorkan Stimulus Rp 13.656 Triliun, Buat Apa Saja?

Jepang Kembali Gelontorkan Stimulus Rp 13.656 Triliun, Buat Apa Saja?

Whats New
Sejak Awal Tahun, Harta Bos Djarum Berkurang Rp 177 Triliun

Sejak Awal Tahun, Harta Bos Djarum Berkurang Rp 177 Triliun

Whats New
Panduan Lengkap Penerapan New Normal yang Wajib Dipatuhi Perusahaan

Panduan Lengkap Penerapan New Normal yang Wajib Dipatuhi Perusahaan

Whats New
Hari Pertama Idul Fitri 2020, Jumlah Penumpang KRL Anjlok 90 Persen

Hari Pertama Idul Fitri 2020, Jumlah Penumpang KRL Anjlok 90 Persen

Whats New
Aturan New Normal: Jarak Antar-karyawan di Kantor Minimal 1 Meter

Aturan New Normal: Jarak Antar-karyawan di Kantor Minimal 1 Meter

Whats New
Kembali dari Mudik, PNS Harus Lampirkan Surat Pernyataan Kampungnya Bebas PSBB

Kembali dari Mudik, PNS Harus Lampirkan Surat Pernyataan Kampungnya Bebas PSBB

Whats New
Kurangi Gagal Panen, Kementan Terus Galakkan Program Asuransi Pertanian

Kurangi Gagal Panen, Kementan Terus Galakkan Program Asuransi Pertanian

Rilis
Jaga Stabilitas Pangan, Kementan Terus Optimalisasi Lahan Rawa

Jaga Stabilitas Pangan, Kementan Terus Optimalisasi Lahan Rawa

Whats New
Hingga H-1, Jasa Marga Catat 465.582 Kendaraan yang Tinggalkan Jakarta

Hingga H-1, Jasa Marga Catat 465.582 Kendaraan yang Tinggalkan Jakarta

Whats New
Lebaran, KKP Bagikan 1.500 Kg Ikan Kembung ke Korem 052

Lebaran, KKP Bagikan 1.500 Kg Ikan Kembung ke Korem 052

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X