Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dorong Pembiayaan Infrastuktur, Rasio Pajak Perlu Ditingkatkan

Kompas.com - 22/02/2018, 13:40 WIB
Pramdia Arhando Julianto,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Head of Economic & Research PT United Overseas Bank (UOB) Enrico Tanuwidjaja, mengatakan, pilihan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia sudah cukup tepat.

Akan tetapi, Enrico melihat, pemerintah perlu melihat kemampuan dari kas negara dalam membiayai pembangunan infrastruktur nasional terlebih rasio pajak di Indonesia masih rendah.

"Kami lihat masih banyak program (infrastuktur) belum rampung dan tahun 2018 akan tetap menjadi proyek kesayangan presiden Joko Widodo, tapi mungkin akan melambat sedikit karena ada hubungannya soal pendanaan," ungkap Enrico saat media gathering UOB di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Menurutnya, hal tersebut akan menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menggenjot pembangunan infrastruktur, salah satu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah rasio pajak di Indonesia yang masih rendah.

Baca juga : Rasio Pajak Masih Rendah, Sri Mulyani Heran

"Ini namanya tantangan, memang ada risiko, kita lihat saja tax rasionya dari 2010 selalu di bawah 12 persen. Rata-rata negara Asia tax rasio sudah 15 persen, kita dibawah karena masih banyak sektor informal dan belum menjadi tax base," ungkap Enrico.

Dalam mendorong pembiayaan bagi proyek infrastruktur, Enrico menegaskan, pemerintah perlu meningkatkan rasio pajak di Indonesia.

"Jadi kami lihat selama tahun kebelakang tax rasio masih terbilang rendah dan ini yang harus diperbaiki, dan nantinya pendanaan infrastruktur akan lebih baik dan lebih cepat," paparnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini rasio pajak di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN.

Baca juga : IMF: Target Rasio Pajak Indonesia Sangat Ambisius

Sri Mulyani mengungkapkan, meski tahun 2017 realisasi pajak mengalami peningkatan yang signifikan, namun rasio pajak masih rendah.

“Rasio pajak kita hanya 10,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Bila dibandingkan dengan negara ASEAN ini terendah," paparnya saat menjadi pembicara di acara Mandiri Investment Forum di Hotel Fairmount, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Melihat hal tersebut, saat ini pemerintah tengah melakukan reformasi perpajakan secara total agar dapat menjangkau lebih luas potensi pajak yang ada.

"Oleh karena itu reformasi pajak dibutuhkan, pemerintah akan fokus memperbaiki peraturan, sumber daya manusia, organisasi, sistem teknologi informasi, dan proses bisnis, kami bisa lihat nantinya suatu badan pajak yang lebih profesional," paparnya.

Kompas TV Kementerian Keuangan mempermudah pelaporan surat pemberitahuan, SPT pajak tahun ini untuk beberapa kategori.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres, Rupiah Menguat dan IHSG Kikis Pelemahan

MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres, Rupiah Menguat dan IHSG Kikis Pelemahan

Whats New
Laba Bersih Emiten Toto Sugiri Melonjak 40 Persen pada 2023, Jadi Rp 514,2 Miliar

Laba Bersih Emiten Toto Sugiri Melonjak 40 Persen pada 2023, Jadi Rp 514,2 Miliar

Whats New
Ekonom: Pemilu Berdampak pada Stabilitas Ekonomi dan Sektor Keuangan di RI

Ekonom: Pemilu Berdampak pada Stabilitas Ekonomi dan Sektor Keuangan di RI

Whats New
Pertumbuhan Kredit dan Pendanaan Perbankan 2024 Diproyeksi Masih Baik di Tengah Ketidakpastian Global

Pertumbuhan Kredit dan Pendanaan Perbankan 2024 Diproyeksi Masih Baik di Tengah Ketidakpastian Global

Whats New
Konsultasi ESG Makin Dibutuhkan, Sucofindo Tingkatkan Layanan LVV

Konsultasi ESG Makin Dibutuhkan, Sucofindo Tingkatkan Layanan LVV

Whats New
Imbas Konflik Iran-Israel, Harga Pangan Bisa Meroket

Imbas Konflik Iran-Israel, Harga Pangan Bisa Meroket

Whats New
Gandeng BRI, BPKH Distribusikan Uang Saku Jemaah Haji Rp 665 Miliar

Gandeng BRI, BPKH Distribusikan Uang Saku Jemaah Haji Rp 665 Miliar

Whats New
Diskon Tiket Kereta Keberangkatan 22-30 April, Ini Cara Belinya

Diskon Tiket Kereta Keberangkatan 22-30 April, Ini Cara Belinya

Whats New
Pasar Modal 2024, 'Outlook' Cerah dengan Sektor Perbankan yang Dominan

Pasar Modal 2024, "Outlook" Cerah dengan Sektor Perbankan yang Dominan

Whats New
ID Food: Peran Perempuan dalam Ekosistem Pertanian dan Pangan Penting, Akses Modal dan Pasar Jadi Tantangan

ID Food: Peran Perempuan dalam Ekosistem Pertanian dan Pangan Penting, Akses Modal dan Pasar Jadi Tantangan

Whats New
BUMN PalmCo Garap Kebun Sawit Terluas di Dunia, Ini Luasnya

BUMN PalmCo Garap Kebun Sawit Terluas di Dunia, Ini Luasnya

Whats New
Iran-Israel Memanas, BPS: Keduanya Bukan Negara Mitra Dagang Utama Indonesia..

Iran-Israel Memanas, BPS: Keduanya Bukan Negara Mitra Dagang Utama Indonesia..

Whats New
AirNav Bantah Ada Pesawat Jatuh di Perairan Bengga Nagekeo NTT

AirNav Bantah Ada Pesawat Jatuh di Perairan Bengga Nagekeo NTT

Whats New
Nilai Ekspor RI Melesat 16,4 Persen jadi 22,43 Miliar Dollar AS

Nilai Ekspor RI Melesat 16,4 Persen jadi 22,43 Miliar Dollar AS

Whats New
KKP Siapkan Sistem untuk Pantau Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster

KKP Siapkan Sistem untuk Pantau Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com