Kompas.com - 22/02/2018, 16:27 WIB
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita bersama marketplace yang tergabung dalam Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) usai rapat membahas produk UKM di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2018). KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERAMenteri Perdagangan Enggartiasto Lukita bersama marketplace yang tergabung dalam Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) usai rapat membahas produk UKM di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) membahas teknis jenis usaha kecil menengah (UKM) yang nantinya bisa go online atau berdagang di marketplace besar di Indonesia.

Sebagai langkah awal, Kemendag dan idEA menyepakati untuk membuat semacam platform untuk menampung UKM berikut produknya yang sudah memenuhi standar dan kriteria tertentu supaya bisa bersaing dengan produk e-commerce lainnya.

"Daftar-daftar produknya akan kami buatkan platform-nya sendiri di kementerian ini, supaya netral. Jadi, masing-masing marketplace bisa mengakses atas produk-produk UKM yang telah terakreditasi, semacam itu dulu," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita usai rapat bersama perwakilan marketplace yang tergabung dalam idEA di kantornya, Kamis (22/2/2018).

Enggar mengatakan, mengenai standar serta kriteria yang dimaksud akan dibahas lebih lanjut bersama idEA. Satu hal yang pasti, persyaratan modal tidak akan disertakan karena bisnis UKM diasumsikan memiliki modal yang rendah.

Baca juga: Negara-negara Asia Tenggara Bakal Terapkan Pajak "E-Commerce"

Dia mencontohkan, salah satu poin yang bisa jadi persyaratan bagi UKM adalah berapa jumlah produksi yang bisa dihasilkan dalam kurun waktu tertentu oleh pelaku usaha. Hal lain lagi yang tidak kalah penting adalah catatan bahwa pelaku UKM masih banyak yang belum melek teknologi, sehingga dibutuhkan pendampingan lebih lanjut sampai mereka siap untuk bersaing di ranah e-commerce.

"Segera kami akan menyusun beberapa orang dari Kemendag, di Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, akan ada staf yang khusus menangani ini. Ini sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk menyusun road map-nya," tutur Enggar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.