Asosiasi "E-Commerce" Minta Pemerintah Integrasikan Pelatihan UKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Asosiasi E-Commerce Indonesia atau idEA berharap pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait bisa mendukung kesiapan masuknya pelaku usaha kecil menengah (UKM) berjualan secara online. Dukungan yang diharapkan berupa pelatihan, dengan sistem yang lebih terintegrasi dibanding pelatihan yang ada saat ini.

"Anda boleh cek ke kementerian/lembaga punya program (pelatihan) masing-masing, nah apakah mungkin disatukan sehingga kolaborasi pelaku usaha e-commerce dengan pemerintah benar-benar bisa wujudkan UKM go online," kata Head of Retail Education Division idEA Mohamad Rosihan saat ditemui di gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2018).

Rosihan menjelaskan, sekurang-kurangnya ada tujuh kementerian/lembaga yang mempunyai program UKM go online sendiri. Bahkan, dari idEA pun juga memberikan pelatihan bagi pelaku UKM di sejumlah wilayah selama ini dalam rangka menyiapkan mereka untuk bermain di ranah online atau e-commerce.

Pelatihan ini dinilai penting karena sebagian besar penjual di platform e-commerce, khususnya marketplace, merupakan UKM. Sehingga, pelaku usaha harus disiapkan untuk menyesuaikan diri, terutama dalam hal strategi pemasaran secara digital hingga literasi teknologi.

Baca juga: DJP: Ada Aturan Pajak "E-Commerce", Penjual di Medsos Juga Harus Bayar Pajak

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyambut baik saran idEA. Pihaknya berjanji sesegera mungkin membahas usulan itu bersama kementerian yang paling terkait, yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

"Kami semua tujuannya sama, hanya kami perlu saling bersinergi," tutur Enggar.

Melalui Kemendag, pelaku UKM disiapkan untuk bisa masuk dan berdagang di platform e-commerce. Hal ini sejalan dengan pembahasan aturan e-commerce yang masih digodok oleh pemerintah saat ini, termasuk tentang pengenaan pajak e-commerce.