Pajak STNK Setelah Biaya Administrasi Batal, Susi Pamer Tangkapan Ikan, 5 Berita Populer

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) membatalkan biaya administrasi pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang diatur dalam lampiran No E Angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara.

Salah satu alasannya, MA memandang pengenaan tarif atas pengesahan STNK juga berpotensi menimbulkan pungutan ganda kepada masyarakat. Pasalnya, saat membayar pajak, masyarakat sudah dipungut PNBP.

Baca juga : MA Batalkan Biaya Administrasi Pengesahan STNK

Selain berita mengenai pembatalan biaya administrasi STNK oleh MA, pembaca kanal ekonomi Kompas.com juga mencermati berita mengenai Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang pamer melimpahnya tangkapan ikan jika nelayan mau beralih ke alat tangkap non-cantrang.

Berikut lima berita populer di kanal ekonomi Kompas.com pada Kamis (22/2/2018) yang bisa Anda baca kembali pada pagi ini.

1. MA Batalkan Biaya Administrasi, Jadi Berapa Perhitungan Pajak STNK?

Sebenarnya berapakah perhitungan pajak STNK jika biaya administrasi dihilangkan? Kompas.com mencontohkan biaya STNK kendaraan roda 2 merek Honda Vario tahun 2009.

Dalam STNK kendaraan tersebut PKB yang dikenakan Rp 134.000, SWDKLLJ sebesar Rp 35.000, dan biaya administrasi sebesar Rp 25.000.

Oleh karena itu, jika biaya administrasi STNK dihilangkan, jumlah pajak yang dibayarkan hanya PKB ditambah SWDKLLJ, yakni sebesar Rp 169.000.

Baca juga : MA Batalkan Biaya Administrasi, Jadi Berapa Perhitungan Pajak STNK?

2. Susi Perlihatkan Video Tangkapan Ikan di Jawa Timur yang Melimpah tanpa Cantrang

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melalui timnya baru-baru ini mengunggah video kunjungan kerja dan peninjauan ke Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Rabu (14/2/2018) lalu.