Ikim Investasi Indonesia Diperkirakan Tak Terganggu di Tahun Politik

Kompas.com - 23/02/2018, 15:22 WIB
Para pembicara dalam acara Indonesia Investment Outlook 2018 yang diselenggarakan oleh Moores Rowland Indonesia dan Honmachi International Law Office di Crowne Plaza Hotel, Jakarta, Jumat (23/2/2018).Dok. Moores Rowland Para pembicara dalam acara Indonesia Investment Outlook 2018 yang diselenggarakan oleh Moores Rowland Indonesia dan Honmachi International Law Office di Crowne Plaza Hotel, Jakarta, Jumat (23/2/2018).

KOMPAS.com - Berlangsungnya ajang demokrasi pada 2018 dan 2019 dinilai tidak akan mengganggu iklim investasi Indonesia yang saat ini kondusif sebab iklim politik di Indonesia dinilai lebih stabil ketimbang Mesir atau Irak.

Hal itu disampaikan Ekonom senior dan mantan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 1998 – 1999, Marzuki Usman, pada Indonesia Investment Outlook 2018 yang diselenggarakan oleh Moores Rowland Indonesia dan Honmachi International Law Office di Crowne Plaza Hotel, Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Marzuki menelaah sejumlah pergantian rezim pemerintahan yang tidak menimbulkan gejolak ekonomi berarti.

"Dulu ketika pergantian rezim dari Soeharto ke Habibie, dari Habibie ke Gus Dur, dari Gus Gur ke Megawati, dari Megawati ke SBY, dan dari SBY ke Jokowi. Semuanya tidak ada yang sampai mengganggu investasi. Stabilitas ekonomi kita terjaga baik,” ujar Marzuki, melalui rilis pers, Jumat.

Baca juga : Gubernur BI Yakinkan Ekonomi di Tahun Politik Akan Lebih Baik

Hal senada dikatakan oleh Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Farah Ratnadewi Indriani dalam kesempatan yang sama.

Menurut dia, iklim investasi tahun 2018 akan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya walaupun memasuki tahun politik. Sebab ada banyak aturan baru untuk mempercepat ekspor dan kemudahan berusaha.

Misal, melalui Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 (Perpres No 91/2017) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, mulai tahun ini secara bertahap pemerintah akan menerapkan single submission system (Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Satu Pintu).

"Investor tinggal melakukan rposes registrasi pada sistem online yang telah disediakan, sehingga akan semakin mempercepat proses perizinan investasi,” ujarnya.

Investor Jepang

Marzuki Usman dan Farah Ratnadewi menilai Jepang sebagai salah satu investor terbesar sejak dari sejak Indonesia merdeka sampai sekarang. Pergantian rezim dan masuknya tahun politik tidak membuat surut investasi Jepang.

“Waktu penerbangan dari Tokyo ke Manado yang hanya 4 jam, dan ke Jakarta sekitar 7 jam. Membuat investor Jepang senang berbisnis di Indonesia. Saat ini terus tumbuh restoran-restoran Jepang di semua kota di Indonesia. Pariwisata, agrikultur, dan infrastruktur cocok untuk para investor Jepang,” tambah Marzuki Usman.

Sementara dari catatan BKPM, saat ini Jepang merupakan investor kedua terbesar di Indonesia setelah Singapura dengan nilai investasi 2017 sekitar 4,996 juta dolar AS.

Baca juga : Investor Jepang Pantau Upaya Deregulasi Pemerintah RI

Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Poltak Maruli John Liberty Hutagaol, yang juga menjadi pembicara utama dalam seminar sehari ini juga menjelaskan berbagai kebijakan perpajakan seperti Bilateral Advance Princing Agreement yang akan memudahkan para investor Jepang jika membuka usahanya di Indonesia.

Halaman:



Close Ads X