Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Gubernur BI hingga Susi Vs Sandiaga, 5 Berita Populer Ekonomi

Kompas.com - 26/02/2018, 06:55 WIB
Erlangga Djumena

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bursa pencalonan Gubernur Bank Indonesia (BI) tengah diramaikan terkait kepastian nama calon Gubernur BI pilihan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan nama calon Gubernur Bank Indonesia (BI) pengganti Agus Martowardojo yang akan habis masa jabatannya pada Mei 2018 ini.

Nama Perry Warjiyo disebut-sebut sebagai calon tunggal yang diajukan Jokowi. Chief Economist Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih mengatakan, nama yang tengah ramai disebut masuk dalam bursa pencalonan Gubernur BI dinilai cukup berpengalaman dalam melewati masa krisis.

Artikel mengenai bursa pencalonan Gubernur BI tersebut menjadi salah satu berita yang mendapat perhatian pembaca pada akhir pekan lalu.

Berikut 5 berita populer pada Minggu (25/2/2018):

1. Ekonom: Calon Gubernur BI Pilihan Jokowi Ahli Tangani Krisis

Bursa pencalonan Gubernur Bank Indonesia (BI) tengah diramaikan terkait kepastian nama calon Gubernur BI pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2018 hingga 2023.

Chief Economist Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih mengatakan, nama yang tengah ramai disebut masuk dalam bursa pencalonan Gubernur BI dinilai cukup berpengalaman dalam melewati masa krisis.

"Pak Perry Warjiyo ini orang Bank Indonesia banget dan beliau sudah ada sejak krisis 1998, krisis obligasi 2005, dan krisis Amerika 2007-2008. Jadi saya kira tidak perlu meragukan kesiapan pak Perry sebagai Gubernur BI," ujar Lana di Padang, Sabtu (24/2/2018).

Menurut dia, pelaku pasar saat ini tidak melihat seorang Gubernur Bank Indonesia secara personal, tetapi dari sisi kompetensi.

Baca selengkapnya Ekonom: Calon Gubernur BI Pilihan Jokowi Ahli Tangani Krisis

2. Pemerintah Diminta Hati-hati Belanja Pakai Kartu Kredit

Ilustrasi kartu kreditduniabiza.com, Dok. HaloMoney.co,id Ilustrasi kartu kredit
Chief Economist Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih meminta pemerintah perlu menerapkan unsur kehati-hatian dalam menggunakan kartu kredit untuk belanja pemerintah.

Sebab, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengganti sistem belanja tiap satuan kerja (satker) di kementerian dan lembaga, dari yang awalnya pakai uang tunai jadi dengan kartu kredit.

"Harus hati-hati, kartu kredit kan bukan uang, itu utang. Ini untuk menyiasati cahslow yang lambat jadi pakai kartu kredit. Jadi siapa yang bayarin? Yang ngeluarin kartu kredit, bukan?" ungkap Lana saat ditemui di Hotel Mercure Padang, Sumatera Barat, Sabtu (24/2/2018).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com