Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Gubernur BI hingga Susi Vs Sandiaga, 5 Berita Populer Ekonomi

Kompas.com - 26/02/2018, 06:55 WIB
Erlangga Djumena

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bursa pencalonan Gubernur Bank Indonesia (BI) tengah diramaikan terkait kepastian nama calon Gubernur BI pilihan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan nama calon Gubernur Bank Indonesia (BI) pengganti Agus Martowardojo yang akan habis masa jabatannya pada Mei 2018 ini.

Nama Perry Warjiyo disebut-sebut sebagai calon tunggal yang diajukan Jokowi. Chief Economist Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih mengatakan, nama yang tengah ramai disebut masuk dalam bursa pencalonan Gubernur BI dinilai cukup berpengalaman dalam melewati masa krisis.

Artikel mengenai bursa pencalonan Gubernur BI tersebut menjadi salah satu berita yang mendapat perhatian pembaca pada akhir pekan lalu.

Berikut 5 berita populer pada Minggu (25/2/2018):

1. Ekonom: Calon Gubernur BI Pilihan Jokowi Ahli Tangani Krisis

Bursa pencalonan Gubernur Bank Indonesia (BI) tengah diramaikan terkait kepastian nama calon Gubernur BI pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode 2018 hingga 2023.

Chief Economist Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih mengatakan, nama yang tengah ramai disebut masuk dalam bursa pencalonan Gubernur BI dinilai cukup berpengalaman dalam melewati masa krisis.

"Pak Perry Warjiyo ini orang Bank Indonesia banget dan beliau sudah ada sejak krisis 1998, krisis obligasi 2005, dan krisis Amerika 2007-2008. Jadi saya kira tidak perlu meragukan kesiapan pak Perry sebagai Gubernur BI," ujar Lana di Padang, Sabtu (24/2/2018).

Menurut dia, pelaku pasar saat ini tidak melihat seorang Gubernur Bank Indonesia secara personal, tetapi dari sisi kompetensi.

Baca selengkapnya Ekonom: Calon Gubernur BI Pilihan Jokowi Ahli Tangani Krisis

2. Pemerintah Diminta Hati-hati Belanja Pakai Kartu Kredit

Ilustrasi kartu kreditduniabiza.com, Dok. HaloMoney.co,id Ilustrasi kartu kredit
Chief Economist Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih meminta pemerintah perlu menerapkan unsur kehati-hatian dalam menggunakan kartu kredit untuk belanja pemerintah.

Sebab, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengganti sistem belanja tiap satuan kerja (satker) di kementerian dan lembaga, dari yang awalnya pakai uang tunai jadi dengan kartu kredit.

"Harus hati-hati, kartu kredit kan bukan uang, itu utang. Ini untuk menyiasati cahslow yang lambat jadi pakai kartu kredit. Jadi siapa yang bayarin? Yang ngeluarin kartu kredit, bukan?" ungkap Lana saat ditemui di Hotel Mercure Padang, Sumatera Barat, Sabtu (24/2/2018).

Selain itu, pemerintah juga perlu memperhitungkan risiko penggunaan kartu kredit seperti risiko bunga kredit yang bisa menimbulkan risiko fiskal.

Baca selengkapnya Pemerintah Diminta Hati-hati Belanja Pakai Kartu Kredit

3. Pembuatan SIM A Umum untuk Driver Taksi Online dan Konvensional di Stadion GBK Membludak

Pembuatan SIM A umum di areal stadion GBK, Minggu (25/2/2018) membeludak dari kapasitas 600 orang peserta. Pembuatan SIM A Umum ini bukan hanya untuk pengemudi taksi online, tapi juga terbuka untuk taksi konvensional.KOMPAS.com/YOGA HASTYADI WIDIARTANTO Pembuatan SIM A umum di areal stadion GBK, Minggu (25/2/2018) membeludak dari kapasitas 600 orang peserta. Pembuatan SIM A Umum ini bukan hanya untuk pengemudi taksi online, tapi juga terbuka untuk taksi konvensional.
Pembuatan SIM A Umum untuk para pengemudi taksi online dan pengemudi taksi konvensional di stadion Gelora Bung Karno ( GBK), Jakarta, Minggu (25/2/2018) membludak melebihi kuota yang ditetapkan sebelumnya.

Adapun kuota pembuatan SIM A Umum tersebut sebenarnya hanya untuk 600 orang yang telah mendaftarkan diri melalui komunitas dan mendapat sertifikat lulus sekolah mengemudi.

Namun khusus untuk hari ini, Kementerian Perhubungan memberi kesempatan bagi driver belum mendaftar dan sudah terlanjur datang, agar bisa juga mendapatkan SIM A Umum.

"Iya kita perbolehkan mereka bikin juga, didaftarkan untuk sesi kedua. kalau sekarang terbatas kan kita bawa peralatan untuk 600 orang," terang Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi saat ditemui di GBK, Minggu (25/2/2018).

Baca selengkapnya Pembuatan SIM A Umum untuk Driver Taksi Online dan Konvensional di Stadion GBK Membludak

4. Banyak Kasus Narkoba, Fadli Zon Minta Bandara Tidak Dikelola Swasta

Fadli Zon saat menghadiri acara pelantikan Ketua DPW Ikatan Keluarga Minangkabau di Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (6/1/2018).Kompas.com/Sherly Puspita Fadli Zon saat menghadiri acara pelantikan Ketua DPW Ikatan Keluarga Minangkabau di Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (6/1/2018).
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengingatkan agar bandara dan pelabuhan sebaiknya tidak dilakukan skema kerja sama dengan swasta. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah memiliki otoritas penuh terhadap dua jenis tempat itu yang belakangan ini jadi sorotan usai maraknya penyelundupan narkoba via laut dan udara.

"Negara harus menguasai sepenuhnya infrastruktur vital seperti bandara dan pelabuhan, karena keduanya merupakan pintu gerbang penting yang menjadi salah satu perbatasan kita dengan dunia luar," kata Fadli melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Sabtu (24/2/2018).

Fadli menyebutkan, dengan wewenang penuh pengelolaan bandara serta pelabuhan oleh pemerintah, maka kontrol serta antisipasi terhadap upaya penyelundupan narkoba bisa dimaksimalkan.

Dia juga mengkritik rencana pemerintah melalui Kementerian Perhubungan yang akan bekerja sama dengan swasta untuk pengelolaan puluhan bandara dan pelabuhan.

Baca selengkapnya Banyak Kasus Narkoba, Fadli Zon Minta Bandara Tidak Dikelola Swasta

5. Susi Akui Agak Berat Olahraga Paddling Board di Danau Sunter

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dalam acara Festival Danau Sunter di kawasan Danau Sunter, Jakarta Utara, Minggu (25/2/2018).KOMPAS.com/NURSITA SARI Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dalam acara Festival Danau Sunter di kawasan Danau Sunter, Jakarta Utara, Minggu (25/2/2018).
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku merasa kesulitan saat berolahraga dayung dengan paddle board di Danau Sunter, Jakarta, pada Minggu (25/2/2018). Pasalnya, selama ini Meteri yang kerap berpenampilan nyentrik ini melakukan olahraga tersebut di laut, bukan di danau.

Menurut Susi, karakteristik air di danau dan lautan yang berbeda membuat dia sulit saat berolahraga dayung dengan paddle board di Danau Sunter.

"Karena air tawar beda dengan laut, jadi agak berat," kata dia di Festival Danau Sunter, Jakarta, Minggu (25/2/2018).

Baca selengkapnya Susi Akui Agak Berat Olahraga Paddling Board di Danau Sunter

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com