Tahun 2018, BTN Syariah Targetkan Aset Rp 25,9 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Unit usaha syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menargetkan aset dapat tumbuh secara signifikan pada tahun 2018. BTN Syariah membidik aset berada pada posisi Rp 25,9 triliun.

Pertumbuhan aset tersebut bakal didorong beberapa strategi, antara lain pembiayaan, pendapatan margin atau bagi hasil dan fee based income serta menambah penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK).

“Tahun ini aset diharapkan bisa meningkat 10,73 persen atau menjadi sekitar Rp 25,9 triliun,” kata Direktur Bank BTN Budi Satria dalam pernyataannya, Selasa (27/2/2018).

Peningkatan aset tersebut, menurut Budi, ditopang peningkatan penyaluran pembiayaan sebesar 17 persen menjadi Rp 21,045 triliun. Adapun pertumbuhan DPK ditargetkan sebesar 13 persen atau menjadi Rp 21,2 triliun.

Baca juga : BTN Syariah Luncurkan Aplikasi Perbankan Digital Khusus Santri

Sementara itu, KPR masih menjadi kontributor utama pada bisnis UUS BTN, dengan target pertumbuhan sebesar 16,94 persen dari pencapaian tahun lalu yang mencapai Rp 12,7 triliun. 

“Kinerja UUS BTN pada 2017 tidak lepas dari peran developer. Oleh karena itu tahun ini sinergi dengan para pengembang akan terus kami perkuat,” ujar Budi.

UUS BTN, imbuh Budi, terus berusaha meningkatkan pembiayaan KPR melalui sisi pasokan dan permintaan perumahan. 

Yakni, menggalakkan kerja sama dengan developer perumahan untuk meningkatkan sisi suplai perumahan serta bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah (PNS, BUMN, BUMD) dan instansi swasta untuk meningkatkan sisi demand perumahan untuk mendukung program Sejuta Rumah.

Selain memperkuat sinergi dengan pengembang dan instansi pemerintah maupun swasta, Bank BTN juga meningkatkan fee based income dengan membuat inovasi pada produk KPR, di antaranya dengan bundling melalui produk bancassurance serta program KPR Bundling Isi Rumah dan KPR Bundling Multijasa Umroh.

“Kami juga aktif melakukan ekspansi dengan penambahan outlet Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) dan Kantor Kas Syariah (KKS) di beberapa wilayah.” tutur Budi.