Kementerian ESDM Cabut Aturan soal Tenaga Kerja Asing Sektor Migas

Kompas.com - 01/03/2018, 16:41 WIB
Ilustrasi minyak dan gas (migas) Thinkstock/iStockIlustrasi minyak dan gas (migas)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mencabut Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Kententuan Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Indonesia Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. 

Peraturan tersebut merupakan salah satu dari 32 aturan yang dicabut oleh Kementerian ESDM untuk memberikan kemudahan dunia usaha dalam menggunakan TKA.

Direktur Pembinaan Usaha Minyak dan Gas (Migas) Kementerian Budiyantono mengatakan, meski peraturan tersebut dicabut, tidak membuat TKA bebas masuk dan bekerja di Indonesia. 

Akan tetapi, terang Budiyantono, pencabutan untuk menyederhanakan prosedur penggunaan TKA di Indonesia. 

Baca juga : Kementerian ESDM Kembali Sederhanakan 7 Permen Terkait Migas

"Jadi di mana tadi (prosedurnya) melalui SKK Migas makan waktu sekarang langsung masuk ke Kementerian Ketenegakerjaan. Jadi pintu masuk di sana (Kementerian ketenegakerjaan) semua, untuk mengurangi waktu yang dilakukan," kata dia dalam konferensi pers di Gedung Migas, Jakarta, Kamis (1/3/2018). 

Menurut Budiyantono, nantinya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menjadi gerbang utama masuknya TKA sektor migas. Namun begitu, TKA sektor migas tetap memenuhi syarat dalam Permen 31 tersebut. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kemenaker juga akan evaluasi prosedurnya, karena dikeluhkan oleh TKA adalah prosedur yang ribet," kata dia.

Meski demikian, Budiyantono tetap akan prioritaskan tenaga kerja dalam negeri untuk bekerja di sektor migas. TKA, tambah dia, nantinya juga didampingi oleh tenaga kerja dalam negeri.

"Jadi kalau ada TKA masuk ke kita. Kita kasih waktu sekian lama 2 atau 4 tahun. Nanti, kita dampingi asing dengan tenaga dalam negeri dan dikembalikan.. Nah, nanti tugas itu harus diemban orang Indonesia," ucap Budiyantono. 

Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menghapus 32 peraturan. Dari 32 peraturan terdapat 11 peraturan terkait yang dihapus. Penghapusan aturan tersebut sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo. 

Harapannya, dengan aturan yang lebih sederhana, maka proses investasi jadi lebih mudah sekaligus memancing minat para investor.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.