DJP Berwenang Hitung Omzet untuk Menguji Laporan Penghasilan Wajib Pajak

Kompas.com - 04/03/2018, 13:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kini dapat menghitung sendiri peredaran bruto atau omzet dari penghasilan wajib pajak (WP) Badan dan Orang Pribadi.

Kewenangan itu didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto yang resmi berlaku sejak 12 Februari 2018.

Dengan aturan tersebut, DJP dapat menentukan nilai omzet WP, terutama bagi mereka yang selama ini tidak jujur dalam melapor penghasilannya. Lantas, apakah metode ini sejalan dengan sistem self assessment yang selama ini diterapkan DJP terhadap para WP?

"Self assessment adalah sistem di mana WP diberi kesempatan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun demikian, DJP diberi kewenangan menguji dan menetapkan pajak terutang dalam hal terdapat data-data yang menyatakan pelaporan WP tidak benar," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama saat dihubungi Kompas.com pada Minggu (4/3/2018).

Menurut Yoga, metode menilai omzet WP secara jelas telah diatur dalam PMK peraturan menteri keuangan. Metode yang dimaksud adalah melalui transaksi tunai dan nontunai, sumber dan penggunaan dana, satuan dan/atau volume usaha, penghitungan biaya hidup, pertambahan kekayaan bersih, berdasarkan Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya, proyeksi nilai ekonomi, dan/atau penghitungan rasio.

Aturan teknisnya akan dikeluarkan dalam bentuk Perdirjen (Peraturan Direktur Jenderal), dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan. Dengan begitu, dipastikan penetapan pajak terutang dilakukan dengan pemeriksaan terlebih dahulu.

"Dalam proses pemeriksaan, dilakukan pengujian dengan berbagai metode yang dapat dipertanggung jawabkan dan berdasarkan data yang valid," ujar Yoga.

Tujuan menerbitkan PMK ini, kata Yoga, dilakukan dalam rangka memberi kepastian hukum untuk para WP. Selain itu, dapat menghindarkan WP dari metode pemeriksaan yang sewenang-wenang dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

"Jadi, PMK ini tidak bertentangan dengan sistem self assessment. Sebenarnya, metode tersebut juga sudah biasa digunakan oleh pemeriksa pajak," ujar Yoga.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,44 Persen, Sri Mulyani: RI Terbukti Tangguh Hadapi Gejolak Global

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,44 Persen, Sri Mulyani: RI Terbukti Tangguh Hadapi Gejolak Global

Whats New
Bitcoin Dekati Rp 350 Juta Per Keping, Cek Harga Kripto Hari Ini

Bitcoin Dekati Rp 350 Juta Per Keping, Cek Harga Kripto Hari Ini

Spend Smart
1 Tahun Alih Kelola Blok Rokan, Pertamina Kembangkan 376 Sumur Baru hingga Genjot Produksi Minyak Jadi 161.000 Bph

1 Tahun Alih Kelola Blok Rokan, Pertamina Kembangkan 376 Sumur Baru hingga Genjot Produksi Minyak Jadi 161.000 Bph

Whats New
Erick Thohir: Program BUMN Jadi Penggerak Ekonomi Desa

Erick Thohir: Program BUMN Jadi Penggerak Ekonomi Desa

Whats New
PLN Kirim Surat kepada 20 Perusahaan terkait Sertifikat EBT

PLN Kirim Surat kepada 20 Perusahaan terkait Sertifikat EBT

Whats New
Lelang Rumah Murah di Bekasi, Harga Limit Mulai Rp 99 Juta

Lelang Rumah Murah di Bekasi, Harga Limit Mulai Rp 99 Juta

Spend Smart
Sido Muncul Ajak Penderita Bibir Sumbing Tersenyum Kembali

Sido Muncul Ajak Penderita Bibir Sumbing Tersenyum Kembali

BrandzView
Awali Pekan, IHSG Bergerak Fluktuatif

Awali Pekan, IHSG Bergerak Fluktuatif

Whats New
Harga Emas Antam Kembali Turun, Simak Daftar Lengkapnya

Harga Emas Antam Kembali Turun, Simak Daftar Lengkapnya

Whats New
Jokowi Sebut Ekonomi Global Tahun Depan Akan Gelap, Benarkah Demikian?

Jokowi Sebut Ekonomi Global Tahun Depan Akan Gelap, Benarkah Demikian?

Whats New
Imbauan Kemenhub soal Harga Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Ini Jadi Pengingat

Imbauan Kemenhub soal Harga Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Ini Jadi Pengingat

Whats New
Hati-hati, Ada Pekerjaan Rekonstruksi Perkerasan di Ruas Tol Jakarta-Tangerang

Hati-hati, Ada Pekerjaan Rekonstruksi Perkerasan di Ruas Tol Jakarta-Tangerang

Whats New
Lowongan Kerja Honda Prospect Motor  untuk D3 hingga S1, Ini Posisi dan Syaratnya

Lowongan Kerja Honda Prospect Motor untuk D3 hingga S1, Ini Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Dugaan Penggelapan Premi Wanaartha Life,  Bagaimana Nasib Cicilan Nasabah? Ini Kata Manajemen

Dugaan Penggelapan Premi Wanaartha Life, Bagaimana Nasib Cicilan Nasabah? Ini Kata Manajemen

Whats New
Mampukah IHSG Lanjutkan Tren Penguatan?

Mampukah IHSG Lanjutkan Tren Penguatan?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.