Kuasa Hukum: Korban First Travel Tetap Ingin Uangnya Kembali

Kompas.com - 05/03/2018, 20:40 WIB
Suasana ruang sidang di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Senin (5/3/2018), saat sidang lanjutan kasus penipuan dengan 3 terdakwa bos First Travel, yaitu Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki Hasibuan. KOMPAS.com/IWAN SUPRIYATNASuasana ruang sidang di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Senin (5/3/2018), saat sidang lanjutan kasus penipuan dengan 3 terdakwa bos First Travel, yaitu Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki Hasibuan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Para korban penipuan umrah dari First Travel menginginkan uangnya yang telah disetorkan ke perusahaan travel itu bisa kembali ke tangan mereka. Hal ini dikatakan, tim kuasa hukum para korban penipuan umrah First Travel, Luthfi Yazid dalam keterangannya, Senin (5/3/2018).

"Harapan ribuah orang jemaah yang telah menyetorkan uangnya ke FT untuk dapat berumrah adalah mereka ingin tetap uangnya dapat dikembalikan," kata Luthfi. 

Oleh sebab itu, Luthfi meminta agar keinginan para korban tersebut dan upaya jemaah menempuh upaya perdata di PN Jakarta pusat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan majelis hakim.

Dalam agenda persidangan pemeriksaan saksi dari JPU, Lutfhi menuturkan, para saksi yang dihadirkan JPU merupakan korban yang sempurna. 

Baca juga: Bos First Travel Mengaku Tetap Ingin Berangkatkan Jemaah Umrah

Karena sebut dia, saksi tertarik setelah dirayu oleh para terdakwa untuk menjadi agen yang nantinya akan mendapatkan keuntungan lebih seperti komisi. "Akan tetapi fee yang dijanjikan sebesar Rp 200.000 per orang tak pernah terwujud. Pemilik First Travel hanya janji-janji terus," ucap dia. 

Lutfhi mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Agama juga harus bertanggung jawab mencarikan solusi masalah ini. Sebab ini semua tidak lepas dari diperpanjangnya SK First Travel  untuk terus beroperasi dari Kementerian Agama. 

"Jika saja tidak ada proses hukum terhadap First Travel seperti sekarang, boleh jadi korbannya bukan hanya 63.000 namun dapat  juga dua kali lipatnya, 126.000," sebut dia.

"Pemerintah tak boleh lepas tangan. Namun pemilik First Tarvel harus pula  bertanggung jawab, baik secara pidana maupun  perdata dengan mengembalikan seluruh uang para jemaah," tambah dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X