Penjelasan Lengkap DJP Seputar Ketentuan Warisan yang Belum Dibagi

Kompas.com - 06/03/2018, 07:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Belakangan sempat marak isu bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan untuk memajaki orang yang sudah meninggal.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan memberi penjelasan dengan mengangkat konteks tentang rekening keuangan sebagai bagian dari warisan yang belum dibagi.

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.03/2018. Poin utama dalam aturan tersebut adalah tentang saldo rekening keuangan milik orang yang sudah meninggal, namun belum menjadi warisan yang dibagi ke ahli waris.

Baca juga : Rekening Milik Orang Meninggal Wajib Dilaporkan ke Ditjen Pajak

"Kalau warisan belum dibagi, ia adalah subyek pajak yang perlu dilaporkan rekeningnya bila jumlahnya lebih dari Rp 1 miliar, diperlakukan sama dengan rekening pribadi yang lain," kata Robert dalam Media Briefing di kantor pusat DJP, Senin (5/3/2018) malam.

Warisan yang belum dibagi dianggap sebagai subyek pajak karena dapat menimbulkan penghasilan yang juga menjadi objek pajak.

Seperti bunga dari rekening di bank yang sudah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) final oleh bank, atau properti yang disewakan dan sudah dipotong PPh final oleh penyewa.

Robert menegaskan, tidak ada penyetoran uang dalam aturan tersebut, hanya sebatas melaporkan dengan ketentuan seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

DJP perlu menerapkan hal itu karena Indonesia tahun ini akan menerapkan program pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, dikenal dengan nama Automatic Exchange of Information (AEoI).

Baca juga : Pemerintah Siapkan Aturan Pajak terkait Warisan

Dalam pelaksanaan AEoI, ada yang namanya Common Reporting Standard, di mana ketentuan tentang warisan yang belum dibagi sejalan dengan hal tersebut.

Pelaksanaan AEoI di Indonesia turut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, dan mengatur agar lembaga keuangan wajib melaporkan data keuangan milik subyek pajak.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BI: Meski Dikepung Inflasi Wilayah Sekitar, Babel Justru Deflasi 0,15 Persen Per Juni

BI: Meski Dikepung Inflasi Wilayah Sekitar, Babel Justru Deflasi 0,15 Persen Per Juni

Whats New
Beli Migor Curah Pakai PeduliLindungi Dikritik 'Ribet', Mendag Zulhas: kalau Mau Mudah, Pakai NIK KTP...

Beli Migor Curah Pakai PeduliLindungi Dikritik "Ribet", Mendag Zulhas: kalau Mau Mudah, Pakai NIK KTP...

Whats New
[POPULER MONEY] 5 RS Segera Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar JKN | Bukalapak Digugat Rp 1,1 Triliun

[POPULER MONEY] 5 RS Segera Uji Coba Kelas Rawat Inap Standar JKN | Bukalapak Digugat Rp 1,1 Triliun

Whats New
Inflasi Turki Capai 78,6 Persen, Rekor Tertinggi dalam 20 Puluh Tahun

Inflasi Turki Capai 78,6 Persen, Rekor Tertinggi dalam 20 Puluh Tahun

Whats New
Uji Coba LRT Jabodebek Diundur Jadi Desember 2022, Mulai Beroperasi 2023

Uji Coba LRT Jabodebek Diundur Jadi Desember 2022, Mulai Beroperasi 2023

Whats New
Biaya Admin, Setoran Awal, dan Cara Buka Rekening BRI Britama X

Biaya Admin, Setoran Awal, dan Cara Buka Rekening BRI Britama X

Whats New
Cara Cek Resi Shopee Express dengan Mudah dan Praktis

Cara Cek Resi Shopee Express dengan Mudah dan Praktis

Whats New
Syarat dan Cara Mengaktifkan Shopee PayLater dengan Mudah

Syarat dan Cara Mengaktifkan Shopee PayLater dengan Mudah

Whats New
Pengusaha Puji Sri Mulyani, Sudah Diberi Tax Amnesty, Lalu Dikasih PPS

Pengusaha Puji Sri Mulyani, Sudah Diberi Tax Amnesty, Lalu Dikasih PPS

Whats New
Rusia Minat Bikin Pembangkit Nuklir di RI, Ini Jawaban Menteri ESDM

Rusia Minat Bikin Pembangkit Nuklir di RI, Ini Jawaban Menteri ESDM

Whats New
Masuk Mal Wajib Vaksin Booster, Berlaku 2 Minggu Lagi

Masuk Mal Wajib Vaksin Booster, Berlaku 2 Minggu Lagi

Whats New
Luhut Umumkan Wajib Booster Bagi yang Bepergian, Berlaku 2 Minggu Lagi

Luhut Umumkan Wajib Booster Bagi yang Bepergian, Berlaku 2 Minggu Lagi

Whats New
Kementerian PUPR: Pembangunan 9 Bendungan Ditargetkan Rampung di 2022

Kementerian PUPR: Pembangunan 9 Bendungan Ditargetkan Rampung di 2022

Whats New
Hati-hati, Ada Pemeliharaan dan Rekonstruksi di Tol Jagorawi 5-9 Juli 2022

Hati-hati, Ada Pemeliharaan dan Rekonstruksi di Tol Jagorawi 5-9 Juli 2022

Whats New
Viral Video Petani Jual TBS Kelapa Sawit ke Malaysia, Apkasindo: Kami Harus Biayai Keluarga

Viral Video Petani Jual TBS Kelapa Sawit ke Malaysia, Apkasindo: Kami Harus Biayai Keluarga

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.