Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kadin: Indonesia Harus Yakinkan Uni Eropa soal Minyak Sawit

Kompas.com - 06/03/2018, 18:39 WIB
Pramdia Arhando Julianto,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industi (Kadin) Indonesia meminta pemerintah melakukan lobi atau diplomasi terhadap Uni Eropa terkait rencana penghapusan minyak kelapa sawit untuk bahan dasar biodiesel pada 2021 mendatang.

Ketua Kadin Rosan Roeslani mengatakan, sebagai produsen dan eksportir terbesar minyak kelapa sawit, Indonesia perlu meyakinkan Uni Eropa bahwa minyak sawit bukanlah penyebab kerusakan alam atau deforestasi.

"Memang diperlukan lobi-lobi dalam hal ini dan kita harus bisa memaparkan bahwa kita sudah melakukan suatu bisnis practice yang sebenarnya sudah baik yang sustainable dan ini sudah kita lakukan," ujar Rosan di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Rosan mengatakan, pihaknya sebagai Kadin Indonesia pernah berkomunikasi dengan parlemen Uni Eropa terutama membahas seputar proses pembuatan kebijakan-kebijakan di Uni Eropa.

Baca juga: Kementerian Pertanian: Lahan Sawit Indonesia Capai 14,03 Juta Hektar

"Saya juga bicara dengan mereka juga dengan Uni Eropa, jadi semua (rencana) kebijakan ini mereka naikin dulu (di parleman), nanti ujungnya diketok (setujui). Mereka sistemnya memang seperti itu," ungkap Rosan.

Rosan menilai, lobi-lobi yang dilakukan pemerintah perlu membuahkan hasil, sebab ada 13 juta pekerja yang menggantungkan nasibnya kepada industri kelapa sawit.

"Jadi yang paling baik kita harus fight. Ini melibatkan industri kelapa sawit (dengan) 13 juta orang tenaga kerjanya, jadi tidak sedikit," sebut Rosan.

Siapkan strategi

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Oke Nurwan mengungkapkan, pemerintah berencana melakukan diplomasi terhadap Uni Eropa yang akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

"Ada rencana melakukan diplomasi yang dipimpin oleh Pak Luhut nanti ke Eropa. Dan kami menyusun materi apa yang harus (disiapkan)," ujar Oke saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Menurut Oke, rencana penghapusan minyak sawit untuk bahan dasar biodiesel pada 2021 mendatang memberikan dampak buruk bagi citra minyak sawit yang dilihat sebagai salah satu penyebab kerusakan alam atau deforestasi.

"Karena alasan deforestasi seolah olah sawit itu jelek lah. Jadi dampaknya sekarang negative impression terhadap sawit sudah tambah tinggi, itu (diplomasi) yang harus kami lakukan," kata Oke.

baca juga: Asosiasi Petani: Lawan Uni Eropa dengan Boikot dan Stop Ekspor CPO

Dengan adanya diplomasi tersebut, diharapkan rencana penghapusan minyak kelapa sawit untuk bahan dasar biodiesel dapat dibatalkan oleh Uni Eropa.

Seperti diberitakan, Parlemen Uni Eropa telah mengesahkan rancangan proposal untuk menghapus minyak kelapa sawit sebagai bahan dasar biodiesel pada 2021 dan minyak nabati pada 2030.

Pengesahan rancangan proposal tersebut dilakukan dengan mekanisme pemungutan suara, dan hasilnya sebanyak 492 politisi Uni Eropa setuju, 88 menolak, dan 107 lainnya abstain.

Kompas TV Pemerintah akan kembali belanja "alat utama sistem pertahanan atau alutsista" dari Rusia, pesawat tempur sukhoi sebanyak 11 unit.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com