Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kementan: Usulan Uni Eropa Mengganti Minyak Sawit dengan Nabati Tidak Tepat

Kompas.com - 06/03/2018, 20:41 WIB
Pramdia Arhando Julianto,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Bambang mengatakan, usulan dari Uni Eropa untuk mengganti minyak sawit dengan tanaman rapeseed dan sunflower sangat tidak berdasar.

"Kedua tanaman tersebut adalah tanaman sub tropis dan tanaman semusim yang setiap panen harus di bongkar, sehingga akan meningkatkan emisi pada saat lahan terbuka," kata Bambang melalui keterangan resmi, Selasa (6/3/2018).

 
Menurut Bambang, hal itu sangat berbeda dengan tanaman kelapa sawit yang berbentuk pohon, tajuk daun tanaman akan menutupi permukaan tanah sepanjang tahun selama 25 hingga 30 tahun, dan menghasilkan emisi yang sangat rendah.

"Dalam rangka meningkatkan komitmen pembangunan berkelanjutan khususnya untuk kelapa sawit, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015 tentang Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)," paparnya.

 
Baca juga: Kadin: Indonesia Harus Yakinkan Uni Eropa soal Minyak Sawit

Menurut dia, ISPO merupakan sistem sertifikasi yang telah mengintegrasikan berbagai peraturan perundangan di Indonesia.

Dengan demikian, ISPO wajib dipatuhi (mandatory) oleh perusahaan perkebunan dan merupakan bukti kepatuhan terhadap peraturan perundangan di Indonesia.

"Sekaligus bukti bahwa perusahaan perkebunan telah menerapkan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan," kata Bambang.

Sementara Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Oke Nurwan mengungkapkan, pemerintah berencana melakukan diplomasi terhadap Uni Eropa yang akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

"Ada rencana melakukan diplomasi yang dipimpin oleh Pak Luhut nanti ke Eropa. Dan kami menyusun materi apa yang harus (disiapkan)," ujar Oke saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Menurut Oke, rencana penghapusan minyak sawit untuk bahan dasar biodiesel pada 2021 mendatang memberikan dampak buruk bagi citra minyak sawit yang dilihat sebagai salah satu penyebab kerusakan alam atau deforestasi.

"Karena alasan deforestasi seolah olah sawit itu jelek lah. Jadi dampaknya sekarang negative impression terhadap sawit sudah tambah tinggi, itu (diplomasi) yang harus kami lakukan," kata Oke.

Seperti diberitakan, Parlemen Uni Eropa telah mengesahkan rancangan proposal untuk menghapus minyak kelapa sawit sebagai bahan dasar biodiesel pada 2021 dan minyak nabati pada 2030.

Pengesahan rancangan proposal tersebut dilakukan dengan mekanisme pemungutan suara, dan hasilnya sebanyak 492 politisi Uni Eropa setuju, 88 menolak, dan 107 lainnya abstain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com