Premium Langka, Ini Penyebabnya Menurut BPH Migas

Kompas.com - 07/03/2018, 16:07 WIB
(ki-ka) Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa, Plt Dirjen Migas Ego Syahrial, dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi KOMPAS.com/Yoga Hastyadi Widiartanto(ki-ka) Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa, Plt Dirjen Migas Ego Syahrial, dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkap temuan yang menyebabkan masyarakat di luar Jawa kesulitan mendapatkan bahan bakar jenis Premium di sejumlah daerah.

Setidaknya, temuan BPH Migas di lapangan mengungkap bahwa kesulitan mendapatkan Premium baru terjadi di Riau dan Pekanbaru. Sedangkan penyelidikan di wilayah lain masih belum selesai.

Adapun penyelidikan yang sudah dilakukan di lapangan menyimpulkan bahwa kesulitan itu bukan disebabkan kelangkaan, melainkan karena ada sejumlah daerah mengurangi stok serta ada juga yang memilih menjual Pertalite ketimbang Premiun.

"Indikasi di lapangan ada dua situasi yang terjadi, pertama ada beberapa wilayah yang karena kekhawatiran tidak cukup sampai akhir tahun mereka berusaha mengurangi. Kedua, dari SPBU sendiri karena margin premium lebih kecil dari Pertalite atau Pertamax," jelas Anggota Komite BPH Migas, Hendri Ahcmad di kantornya, Rabu (7/3/2018).

Baca juga: Luhut: Kalau Mobil Camry yang Isi BBM, Masa Disubsidi?

Dia menambahkan, margin yang diperoleh dari penjualan Premium memang hanya Rp 280 per liter. Lebih kecil dibandingkan dengan Pertalite yang mencapai Rp 400 per liter.

Sementara itu di luar Jawa, Madura dan Bali, sudah mulai banyak permintaan terhadap Pertalite. Penyalur kemudian tidak menebus Premium dan menggantinya dengan Pertalite.

Temuan di Riau dan Pekanbaru mengungkap bahwa masyarakat bergejolak karena kesulitan menemukan Premium, namun Pertalite dijual lebih mahal ketimbang provinsi tetangganya, yakni di Sumatera Barat dan Utara.

Hendry mengatakan perbedaan harga karena penerapan pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di sana lebih tinggi, yaitu sekitar 10 persen. Sedangkan provinsi tetangga hanya 5 persen.

"Itu jadi lebih mahal. Nah ini kita sudah bicarakan dengan Pemerintah Provinsi Riau dan sudah sepakat untuk mengevaluasi besaran PBBKB yang akan diterapkan untuk produk nonsubsidi, termasuk pertalite," imbuhnya.

Adapun kuota penyaluran BBM bersubsidi (Premium) di luar Jawa, Madura dan Bali pada 2018 ini sudah ditetapkan 7,5 juta kiloliter. Angka itu turun dibandingkan kuota pada 2017 lalu sebesar 12,5 juta kiloliter.

Pengurangan kuota tersebut berdasarkan realisasi penyerapan BBM bersubsidi yang hanya mencapai 5 juta kiloliter. Kendati demikian kuota yang ditetapkan untuk 2018 masih lebih tinggi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X