Rupiah Melemah, Darmin Sebut Tidak Perlu Khawatir soal Utang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai tidak perlu khawatir soal utang luar negeri Indonesia yang jumlahnya cukup besar dalam membangun proyek infrastruktur dalam negeri.

Hal itu diungkapkan untuk menanggapi kondisi melemahnya rupiah terhadap dolar AS, di mana perkembangan terakhir nilai rupiah hampir menyentuh Rp 13.800 per dolar AS.

"Utang kita kenaikannya (sekarang) mungkin sedikit lebih cepat dibandingkan masa lalu, iya. Tapi, tetap saja yang namanya beban utang kita tidak termasuk tinggi di antara negara manapun," kata Darmin saat ditemui di kantornya, Rabu (7/3/2018).

Darmin menuturkan, utang luar negeri Indonesia dipakai untuk dana pembangunan proyek infrastruktur. Manfaat dari pembangunan infrastruktur ini tidak bisa dirasakan dalam jangka pendek, melainkan baru bisa terasa untuk jangka menengah maupun panjang.

Baca juga: Performa Rupiah Terburuk di Asia?

Dia mengatakan, utang luar negeri Indonesia umpamanya seperti orang yang memiliki ladang, namun tidak punya cukup uang untuk memulai usahanya di ladang tersebut. Maka, pemilik ladang itu meminjam uang agar bisa memulai usaha dengan harapan nilai keuntungannya nanti jauh lebih besar sekaligus bisa dipakai untuk mengembalikan utang.

"Kalau begitu, ujungnya membaik apa memburuk? Membaik kan? Jadi, jangan ikut nakut-nakutin diri, kita tidak menggunakan utang untuk konsumsi, tapi utang untuk investasi di infrastruktur," tutur Darmin.

Pada APBN 2018, pemerintah masih mengutamakan sumber pembiayaan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Kementerian Keuangan menyebutkan, sumber pembiayaan melalui pengadaan pinjaman mulai berkurang.

Data per Januari 2018, dari jumlah pembiayaan melalui utang secara neto sebesar Rp 399,22 triliun yang diamanatkan untuk menutupi defisit APBN, Rp 414,52 triliun adalah porsi SBN. Sementara untuk porsi pinjaman tercatat minus Rp 15,30 triliun.

Baca juga: Naik 9,1 Persen, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp 4.636 Triliun