Wapres Kritik Mentan yang Sering Libatkan TNI dalam Urusan Petani

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pandangannya tentang salah satu program Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang melibatkan anggota TNI dalam urusan petani.

Kerja sama Kementerian Pertanian dengan TNI sudah terjalin sejak beberapa tahun lalu. Dalam hal ini, anggota TNI memegang berbagai peran mulai dari penyuluhan, pembangunan infrastruktur, percetakan sawah, distribusi alat mesin pertanian, sampai penyerapan produksi.

"Walaupun Panglima Kodam, Kodim, Koramil dikerahkan, itu tidak mempan karena pendapatannya berbeda. Jangan terus-terus itu, Pak Menteri, karena tidak mungkin Anda perintah dengan tentara (ke) petani karena (mereka) ingin pendapatan lebih tinggi," kata Kalla saat menyampaikan sambutan dalam acara Food Security Summit-4 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Kamis (8/3/2018).

Kalla awalnya menjelaskan tentang kesejahteraan petani Indonesia yang masih jauh dari kata baik.

Dia menyebut, jika dirinci, petani dalam sebulan rata-rata hanya menerima Rp 1 juta lebih dari total waktu dia menanam hingga panen selama beberapa bulan, di mana nominal itu pun masih jauh dari standar Upah Minimum Regional (UMR) setempat.

Akibat minimnya pendapatan, sejumlah petani pun beralih profesi menjadi pekerja pabrik. Menurut Kalla, dalam hal ini petani tidak bisa disalahkan karena mereka mencari pekerjaan yang lebih baik lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.

"Tenaga tani itu larinya ke factory, itu baik sebenarnya. Karena, satu lahan sawah hanya bisa dikerjakan tiga orang, sedangkan satu hektare pabrik bisa bekerja 100 sampai 200 orang," tutur Kalla.

Solusi untuk persoalan tersebut, menurut Kalla, adalah pemanfaatan teknologi tani. Dengan begitu, petani bisa memaksimalkan kerjanya dan pada akhirnya dapat meraup hasil yang lebih banyak tanpa perlu membebani petani dengan kerja yang berat.

Secara terpisah, Amran menilai programnya bersama TNI merupakan bagian kecil dari keseluruhan upaya peningkatan produksi pertanian dalam negeri. Dia mengajak agar semua pihak lebih fokus pada hasil akhirnya, bukan dengan hal-hal kecil seperti melibatkan TNI dalam urusan petani.

"Kita lihat peningkatan cetak sawah itu tidak mudah. Anda tahu, cetak sawah itu naik 500 persen? Jangan persoalan dua hektare yang dibawa-bawa disampaikan ke publik, padahal ini naiknya 500 persen," ujar Amran.