Penting, Perlindungan bagi Konsumen Pengguna Jasa Transportasi "Online"

Kompas.com - 12/03/2018, 17:32 WIB
Mobil taksi online parkir di Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (14/2/2018). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARMobil taksi online parkir di Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (14/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Perlindungan konsumen pengguna jasa transportasi online adalah hal penting yang mesti diutamakan. Hal ini ada kaitannya dengan rencana pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108/2017 mulai 1 April 2018.

Aturan tentang Penyelenggaran Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek itu semestinya sudah efektif diterapkan pada 1 Februari 2018.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam rilis yang diterima Kompas.com hari ini, Senin (12/3/2018) mencatatkan sedikitnya dua indikator untuk kepastian dan kenyamanan. "Tidak terkecuali moda transportasi," kata Sekretaris YLKI Agus Suyatno.

Indikator pertama, lanjut Agus adalah bukti uji kendaraan bermotor atau kir. "Ini menjadi urgent. Kalau ini (bukti uji kir) tidak ada, bagaimana konsumen yakin bahwa itu layak kendaraannya?" ucap Agus.

Lantas, indikator kedua adalah dari sisi sumber daya manusia (SDM). Menurut Agus, konsumen alias pengguna jasa moda transportasi online berhak mendapatkan pelayanan dari pengendara (driver) yang baik.

Driver yang baik ya dengan kepemilikan SIM (Surat Izin Mengemudi). Kalau di aturan (Permenhub 108/2017) ini ya berarti SIM A Umum,” kata Agus menegaskan.

Selanjutnya, hal yang pemerintah lakukan adalah membuat mekanisme kepemilikan SIM A Umum. Yang terpenting bagi konsumen adalah semua peraturan itu diwujudkan sehingga ada kepastian terhadap layanan yang baik dan layak.

”Kalau tidak, konsumen tidak mungkin mendapatkan keamanan dan kenyamanan ketika drivernya tidak memunyai SIM,” terusnya.

Konsumen berhak

Tampilan dashboard pengawas taksi onlineKOMPAS.com/Yoga Hastyadi Widiartanto Tampilan dashboard pengawas taksi online

Agus lalu merujuk Undang-undang (UU) Perlindungan Konsumen nomor 8/1999. Pada UU itu ada jaminan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas. Termasuk. jawaban atas pertanyaan.

Maka dari itulah, konsumen yang menggunakan jasa moda transportasi terutama dalam hal ini taksi online berbasis aplikasi dan taksi meter atau taksi reguler, berhak menanyakan terpenuhinya persyaratan itu.

Setelah itu, pengendara wajib menjawab pertanyaan konsumen dengan memperlihatkan kepemilikan atas persyaratan dimaksud yakni bukti Kir dan SIM A Umum.”Konsumen boleh dan berhak menanyakan,” Agus menegaskan.

Agus juga memberikan saran agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersikap konsisten  Agus menyarankan Kemenhub konsisten atas peraturan yang sudah diterbitkan. Pihaknya pun menyambut baik rencana penerapan permenhub tersebut.

Ihwal konsistensi itu juga berhubungan dengan pelaksanaan uji kir. ”Masih banyak informasi di lapangan uji KIR hanya semacam formalitas saja. Nah kalau peraturan (Permenhub 108/2017) dijalankan,  mekanisme KIR juga harus benar,” pintanya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melihat bagian bawah kendaraan yang menjalani uji kir di Unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Pulogadung, Minggu (5/11/2017).KOMPAS.com/ACHMAD FAUZI Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melihat bagian bawah kendaraan yang menjalani uji kir di Unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Pulogadung, Minggu (5/11/2017).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Asosiasi Pengusaha Ritel: Kami Menyediakan Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Asosiasi Pengusaha Ritel: Kami Menyediakan Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Whats New
Kasus Omicron Terus Bertambah, Luhut: Kalau Masih Mau Hidup Silakan Ikuti Imbauan...

Kasus Omicron Terus Bertambah, Luhut: Kalau Masih Mau Hidup Silakan Ikuti Imbauan...

Whats New
Kredit Pintar Telah Salurkan Pinjaman Rp 23,8 Triliun Sejak 2017

Kredit Pintar Telah Salurkan Pinjaman Rp 23,8 Triliun Sejak 2017

Rilis
Menaker: Tenaga Kerja Perempuan di 4 Sektor Ini Bisa Kantongi Upah Tinggi

Menaker: Tenaga Kerja Perempuan di 4 Sektor Ini Bisa Kantongi Upah Tinggi

Whats New
Erick Thohir Bicara soal Subsidi Listrik, Soroti Adanya Mafia

Erick Thohir Bicara soal Subsidi Listrik, Soroti Adanya Mafia

Whats New
Terus Berinovasi, GoFood Pelopori Teknologi Robot Otomatis di Layanan Pesan Antar Makanan

Terus Berinovasi, GoFood Pelopori Teknologi Robot Otomatis di Layanan Pesan Antar Makanan

BrandzView
Nasabah CIMB Niaga Bisa Ubah Transaksi Kartu Kredit jadi Cicilan 0 Persen Lewat OCTO Mobile, Berikut Caranya

Nasabah CIMB Niaga Bisa Ubah Transaksi Kartu Kredit jadi Cicilan 0 Persen Lewat OCTO Mobile, Berikut Caranya

Spend Smart
Pemerintah Jamin Stok Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Aprindo: Warga Jangan 'Panic Buying'

Pemerintah Jamin Stok Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Aprindo: Warga Jangan "Panic Buying"

Whats New
Alfamart: Jangan 'Panic Buying' Minyak Goreng, Pemerintah Jamin Stoknya

Alfamart: Jangan "Panic Buying" Minyak Goreng, Pemerintah Jamin Stoknya

Whats New
Berjasa Tangani Pasien, Berapa Gaji Perawat?

Berjasa Tangani Pasien, Berapa Gaji Perawat?

Work Smart
Gandeng Indosat Ooredo Hutchinson, Bank QNB Indonesia Luncurkan Pinjaman Digital UCan

Gandeng Indosat Ooredo Hutchinson, Bank QNB Indonesia Luncurkan Pinjaman Digital UCan

Whats New
Luhut Bakal Buat BLU Batu Bara untuk Permudah PLN, Erick Thohir: Ya, Kami Akan Ikuti

Luhut Bakal Buat BLU Batu Bara untuk Permudah PLN, Erick Thohir: Ya, Kami Akan Ikuti

Whats New
Pekerja Asing Tak Punya NIK, Kemenkeu Pastikan Tetap Kena Pajak

Pekerja Asing Tak Punya NIK, Kemenkeu Pastikan Tetap Kena Pajak

Whats New
Warga Serbu Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Indomaret dan Alfamart Batasi Pembelian

Warga Serbu Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Indomaret dan Alfamart Batasi Pembelian

Whats New
Fasilitas Kantor atau Penghasilan Natura Bakal Kena Pajak, Aturan Turunan Keluar Februari-Maret

Fasilitas Kantor atau Penghasilan Natura Bakal Kena Pajak, Aturan Turunan Keluar Februari-Maret

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.