Dorong Investasi, Pemerintah Permudah Syarat Dapat Insentif

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, pemerintah tengah membahas penyelesaian fasilitas penyederhanaan pajak atau insentif fiskal guna mendorong arus investasi di Indonesia.

Adapun insentif yang tengah dirampungkan pemerintah adalah tax holiday dan tax allowance yang merupakan wujud insentif pajak terhadap perusahaan dengan memperhitungkan jumlah investasi yang ditanamkan.

"Kalau tax allowance itu pada dasarnya, sektor-sektor (usaha) kegiatan yang pionir (perintis) sifatnya," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin malam (12/3/2018).

Menurut Darmin, selama ini pemerintah membuat aturan insentif perpajakan terlalu rumit dan sulit dipenuhi oleh pelaku usaha. "Selama ini kita terlalu bikin aturan tax allowance itu sebenarnya terlalu banyak syarat-syaratnya dan kemudian ada pembahasan-pembahasan yang kemdian menjadi lama dan kadang-kadang tidak jelas keputusannya," kata Darmin.

Baca juga: Sepi Peminat, Sri Mulyani Evaluasi Kebijakan Insentif Fiskal

Dengan demikian, kedepan pihaknya akan melakukan pelonggaran ketentuan perpajakan untuk dorong investasi dalam negeri.

"Ke depan kami akan tentukan kegiatannya apa saja persisnya apakah pakai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Sehingga investor itu waktu dia mau datang, sudah tahu dia," jelas Darmin.

Dengan itu, insentif fiskal akan bisa diberikan secara cepat kepada investor dan mendorong daya saing investasi di Indonesia. "Jadi enggak perlu ada pembahasan lagi dan langsung kalau sudah cocok KBLI-nya, enggak seperti sekarang akhirnya orang putus asa karena terlalu lama dibahas-bahas," ucap Darmin.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan tengah merampungkan empat aturan baru yang akan segera disahkan beberapa pekan mendatang. Keempat peraturan yang dimaksud bertujuan untuk mendorong investasi, sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo dalam target pertumbuhan ekonomi di tahun 2018.

"Kami akan menyelesaikan empat hal, kami coba lakukan sebelum akhir Maret ini," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai rapat koordinasi tentang kemudahan investasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (12/3/2018).

Baca juga: Prosedur Rumit, Insentif Tax Holiday dan Tax Allowance Direvisi

Sri Mulyani menjelaskan, aturan yang dimaksud adalah tentang tax holiday, tax allowance, pajak Usaha Kecil Menengah (UKM), lalu insentif bagi perusahaan yang melaksanakan penelitian dan pengembangan serta vokasi.