Gandeng Gojek, BNI Bidik Penyaluran KUR Sektor Produktif

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk (BNI) menyatakan akan lebih fokus pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada sektor produktif.

Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI Catur Budi Harto mengatakan, penyaluran sektor produktif sejalan dengan keinginan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor produktif. Pada tahun 2018 ini, BNI dialokasikan oleh pemerintah menyalurkan KUR sebesar Rp 13,5 triliun.

"Realisasi penyaluran KUR ke sektor produksi minimal harus mencapai 50 persen dari target KUR yang diberikan oleh pemerintah kepada BNI sebesar Rp 13,5 triliun," ujar Catur saat penandatanganan kerja sama antara BNI dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa alias Go-Jek terkait penyaluran KUR di Pasaraya Blok M, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Sementara itu, dalam meningkatkan akses pembiayaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) BNI bekerja sama dengan PT Dompet Anak Bangsa atau Go-Pay milik PT Aplikasi Karya Anak Bangsa alias Go-Jek.

Baca juga: Tahun ini, Pemerintah Tetap Berikan KUR ke Nelayan

Dalam kerja sama tersebut, Go-Jek menyediakan dukungan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berupa data transaksi mitra yang tergabung dalam layanan kuliner Go-Food.

"Dengan memanfaatkan data transaksi Go-Pay, BNI bisa lebih mudah menentukan pelaku UMKM mana yang bisa mendapatkan kredit. Dengan proses yang lebih efisien dan efektif, penyaluran KUR dapat lebih cepat," tambahnya.

Catur mengungkapkan, kerja sama strategis ini sejalan dengan komitmen BNI untuk menyalurkan KUR sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Sebelumnya, Chief Executive Officer Go-Pay, Aldi Haryopratomo mengatakan, pihaknya melihat terdapat tantangan dalam penyaluran KUR, baik dari sisi perbankan maupun dari pengusaha UMKM.

"Perbankan memiliki tantangan dalam penentuan target sasar UMKM yang Iebih tepat, sementara di sisi UMKM ada tantangan terkait kemudahan akses kepada kredit murah," ujar Aldi.

Menurut Aldi, jika dilihat lebih dalam, akar pemasalahannya adalahnya sejarah transaksi UMKM yang belum tercatat dengan baik.