Ketika Jaksa Agung Curhat Kecilnya Anggaran Kejagung ke Sri Mulyani - Kompas.com

Ketika Jaksa Agung Curhat Kecilnya Anggaran Kejagung ke Sri Mulyani

Kompas.com - 14/03/2018, 17:21 WIB
Jaksa Agung M Prasetyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo usai menandatangani nota kesepahaman kerja sama lelang di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (14/3/2018).KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Jaksa Agung M Prasetyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo usai menandatangani nota kesepahaman kerja sama lelang di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (14/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung M Prasetyo sempat menyampaikan kondisi di Kejaksaan Agung yang menurut dia tidak sebanding dengan institusi penegak hukum lain di Indonesia.

Kondisi yang dimaksud adalah dari sisi anggaran bagi Kejaksaan Agung yang dialokasikan dalam APBN 2018.

"Ini bukan curhat, Bu Menteri, untuk jajaran penegak hukum Kejaksaan Agung adalah yang paling kecil mendapatkan jatah anggaran," kata Prasetyo di hadapan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri acara di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (14/3/2018).

Prasetyo menambahkan, tanggung jawab yang diemban oleh Kejagung tidak jauh berbeda dengan institusi penegak hukum lain, seperti Polri atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga : Sri Mulyani: Anda Tidak Bisa Merencanakan, Mengapa Saya Harus Kasih Anggaran?

Jajaran Kejagung beberapa kali tercatat turut menangani kasus-kasus besar dan berisiko tinggi, seperti kasus korupsi seperti yang dilakoni oleh KPK.

"Tapi bagaimanapun, dalam keterbatasan itu kami akan bekerja semaksimal mungkin demi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara kita," tutur Prasetyo.

Mendengar masukan tersebut, Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama langsung menanggapinya.

Menteri yang akrab disapa Ani ini berjanji akan membahas besaran anggaran untuk Kejagung dengan turut memperhitungkan faktor kinerja mereka yang disandingkan dengan institusi penegak hukum lain yang setara.

Baca juga : Sri Mulyani Minta Anggaran Pendidikan Tidak Asal Dihabiskan

"Harus ada komparasi yang adil di dalam reward-nya. Kami akan lihat secara bertahap, sehingga semua institusi penegak hukum yang sangat penting bagi Indonesia, termasuk bagi ekonomi kita itu, jadi institusi yang bersih, profesional, dan memiliki kinerja yang baik," ujar Sri Mulyani.

Kompas TV Presiden mengingatkan stabilitas nilai tukar diperlukan untuk menjaga daya saing Indonesia.


Komentar
Close Ads X