Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/03/2018, 21:29 WIB
Josephus Primus

Penulis

CIKAMPEK, KOMPAS.com - Di masa kini, tantangan bagi dunia pertanian Indonesia adalah tingginya permintaan akan pangan berkualitas. "Untuk mendapatkan pangan berkualitas, pengelolaan tanaman mulai dari bibit harus berkualitas pula," kata Country Head Syngenta Indonesia Parveen Kathuria pada Rabu (14/3/2018).

Dalam kesempatan itu, Parveen yang mendampingi ASEAN Territory Head Syngenta Alex Berskovskly meluncurkan herbisida pengendali gulma tanaman pangan, Apiro.

Parveen membeberkan, pengendalian gulma sebagaimana riset pihaknya adalah pekerjaan yang berat, melelahkan, dan memakan biaya. "Ada 30 persen dari total petani di Indonesia mengendalikan gulma dengan cara mencabut dengan tangan," ujar Praveen.

Gulma pengganggu tanaman pangan antara lain semanggi, eceng, teki, jekeng. dan bebontengan. PT Syngenta Indonesia memperkenalkan produk pengendalian gulma, Apiro, Rabu (14/3/2018) yang dijual dalam botol 100 mililiter (Rp 145.000/botol) dan 250 mililiter (Rp 225.000/botol). Kompas.com/Josephus Primus Gulma pengganggu tanaman pangan antara lain semanggi, eceng, teki, jekeng. dan bebontengan. PT Syngenta Indonesia memperkenalkan produk pengendalian gulma, Apiro, Rabu (14/3/2018) yang dijual dalam botol 100 mililiter (Rp 145.000/botol) dan 250 mililiter (Rp 225.000/botol).

Saat ini, sebagaimana warta Kompas.com, per 2015, populasi petani di Indonesia mencapai 27 juta orang. (Baca: Populasi Petani Indonesia Terus Menurun, Apa Solusinya?)

Catatan yang dikutip Parveen, antara lain CropLife Asia, menunjukkan bahwa gulma menjadi sumber kerugian ekonomis bagi petani. Angkanya mencapai 75,6 juta dollar AS per tahun. Gulma menyebabkan kehilangan hasil produksi pertanian dunia hingga 40 persen.

Country Head Syngenta Indonesia Parveen Kathuria, pada Rabu (14/3/2018)  memegang dua botol Apiro, herbisida pengendalian gulma. Per hektar tanaman pangan membutuhkan 350 ml Apiro. Harga per hektar penggunaan mencapai Rp 370.000 hingga Rp 390.000.Kompas.com/Josephus Primus Country Head Syngenta Indonesia Parveen Kathuria, pada Rabu (14/3/2018) memegang dua botol Apiro, herbisida pengendalian gulma. Per hektar tanaman pangan membutuhkan 350 ml Apiro. Harga per hektar penggunaan mencapai Rp 370.000 hingga Rp 390.000.

Swasembada pangan

Sementara itu, terkait swasembada pangan, Alex Berskovskly mengatakan pihaknya menyasar target peningkatan produksi hingga 50 persen untuk 20 juta petani kecil di ASEAN pada 2020. Target ini direalisasikan melalui program Good Growth Plan.

"Di Indonesia, kami sudah menjalin kerja sama dengan pemerintah, petani, dan mitra kami," tutur Alex Berskovskly.

Salah satu perwujudan swasembada pangan itu, kata Head of Marketing, CU Indonesia PT Cyngenta Indonesia Dedy Koerniawan dalam kesempatan itu ada di bidang budidaya jagung. "Kami mengandalkan produk kami, jagung NK 212," tuturnya.

Kata Dedy, NK 212 adalah komitmen pihaknya membantu pemerintah dalam gerakan untuk jagung subsidi. NK 212 diproduksi PT Syngenta Indonesia di fasilitas produksi bibit di Pasuruan, Jawa Timur. "Produksi kami cukup untuk membantu pemerintah dalam program jagung bersubsidi," pungkas Dedy Koerniawan.

(Baca: Sebanyak 60.000 Ton Jagung Indonesia Menuju Filipina)


Jagung adalah satu dari tiga tanaman kebutuhan pangan global. Syngenta meluncurkan bibit jagung NK Perkasa mulai 2017 yang tahan terhadap serangan hama bulai.Syngenta Indonesia Jagung adalah satu dari tiga tanaman kebutuhan pangan global. Syngenta meluncurkan bibit jagung NK Perkasa mulai 2017 yang tahan terhadap serangan hama bulai.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BSI Dapat Lisensi Beropersi di Dubai, Erick Thohir: Perkuat Bisnis di Timur Tengah

BSI Dapat Lisensi Beropersi di Dubai, Erick Thohir: Perkuat Bisnis di Timur Tengah

Whats New
Gubernur BI Sebut QRIS Bawa Indonesia Selamat dari Krisis

Gubernur BI Sebut QRIS Bawa Indonesia Selamat dari Krisis

Whats New
Rayakan Ulang Tahun, TOTO Indonesia Komitmen pada Penyelesaian Problem Sanitasi Tanah Air

Rayakan Ulang Tahun, TOTO Indonesia Komitmen pada Penyelesaian Problem Sanitasi Tanah Air

Whats New
Sambil Terisak, Menteri Basuki Minta Tukin Pegawainya Naik Jadi 100 Persen

Sambil Terisak, Menteri Basuki Minta Tukin Pegawainya Naik Jadi 100 Persen

Whats New
Kondisi Politik dan Moneter Global Akan Pengaruhi Ekonomi Indonesia 2024

Kondisi Politik dan Moneter Global Akan Pengaruhi Ekonomi Indonesia 2024

Whats New
Mercer Marsh Benefits: Peningkatan Kesejahteraan Karyawan dan Keberlangsungan Bisnis Bisa Berjalan Beriringan

Mercer Marsh Benefits: Peningkatan Kesejahteraan Karyawan dan Keberlangsungan Bisnis Bisa Berjalan Beriringan

BrandzView
Soal Transformasi Digital Sektor Jasa Keuangan, Bos OJK: Berkah atau Kutukan?

Soal Transformasi Digital Sektor Jasa Keuangan, Bos OJK: Berkah atau Kutukan?

Whats New
Human Plus Institute Gelar Indonesia Business Summit 2023

Human Plus Institute Gelar Indonesia Business Summit 2023

Whats New
TikTok Shop Bakal Gabung ke GoTo, Anggota Komisi VI Ingatkan Perlindungan Data Konsumen

TikTok Shop Bakal Gabung ke GoTo, Anggota Komisi VI Ingatkan Perlindungan Data Konsumen

Whats New
Kerugian Kejahatan Siber Tembus 8 Triliun Dollar AS pada 2023

Kerugian Kejahatan Siber Tembus 8 Triliun Dollar AS pada 2023

Whats New
Klaim Asuransi Kesehatan Melonjak, Pengamat: Masih Terpengaruh Pandemi Covid-19

Klaim Asuransi Kesehatan Melonjak, Pengamat: Masih Terpengaruh Pandemi Covid-19

Whats New
IHSG Ditutup Menguat, Sentuh Level 7.080

IHSG Ditutup Menguat, Sentuh Level 7.080

Whats New
5 Tips Jaga Kesehatan Finansial di Akhir Tahun

5 Tips Jaga Kesehatan Finansial di Akhir Tahun

Earn Smart
 Jokowi Singgung Soal Serapan Anggaran Rendah, Ini Kata Sri Mulyani

Jokowi Singgung Soal Serapan Anggaran Rendah, Ini Kata Sri Mulyani

Whats New
Asosiasi E-Commerce Minta Penetapan HPP Dikaji Lebih Dalam

Asosiasi E-Commerce Minta Penetapan HPP Dikaji Lebih Dalam

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com