YLKI: Aduan Konsumen tentang E-Commerce dan Transportasi Online Masih Tinggi - Kompas.com

YLKI: Aduan Konsumen tentang E-Commerce dan Transportasi Online Masih Tinggi

Kompas.com - 15/03/2018, 09:00 WIB
.Getty Images/iStockphoto .

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI) mencatat, jumlah konsumen yang mengadu ke mereka tentang e-commerce dan layanan transportasi online masih tinggi.

Hal ini diungkapkan sebagai gambaran bahwa di era digitalisasi ekonomi, aspek perlindungan terhadap konsumen masih minim.

"Dari 642 pengaduan konsumen di YLKI tahun 2017, persentase yang tinggi adalah pengaduan yang terkait dengan dimensi ekonomi digital seperti e-commerce dan transportasi online," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Kamis (15/3/2018) pagi.

Tulus menjelaskan, aduan mengenai e-commerce menempati peringkat pertama yang paling banyak dari total aduan konsumen tahun 2017, yakni sebesar 16 persen. Jika dibandingkan, aduan untuk hal ini masih sangat sedikit untuk kurun waktu tiga tahun ke belakang.

Baca juga : Urgensi Badan Perlindungan Konsumen

"Apalagi saat ini Bank Indonesia getol mendorong implementasi uang elektronik. Terhadap uang elektronik, nyaris tidak ada perlindungan bagi konsumen, terutama jika uang tersebut hilang," tutur Tulus.

Salah satu aspek yang paling banyak diadukan konsumen dalam kegiatan e-commerce adalah soal perlindungan data pribadi.

Menurut Tulus, sampai hari ini belum ada yang bisa menjamin perlindungan data pribadi ketika konsumen berbelanja secara daring atau online, begitupun saat menggunakan transportasi online.

Perlindungan Data

Tulus mengingatkan penting untuk disadari bahwa pemerintah memerlukan regulasi yang spesifik mengatur soal perlindungan data pribadi konsumen.

Baca juga : UU Perlindungan Data Pribadi Diperlukan dalam Perdagangan E-Commerce

 

Sehingga, keamanan data dapat terjamin dan tidak perlu terjadi kebocoran data, seperti yang dialami ketika penerapan kebijakan registrasi kartu SIM prabayar.

"Sangat mendesak untuk mempercepat RPP Belanja Online dan RUU Perlindungan Data Pribadi. Tanpa regulasi dan kebijakan yang kuat, era ekonomi digital justru akan jadi bumerang bagi konsumen," ujar Tulus.

Kompas TV Kasus Acho "Curhat", Pengaruhi Minat Beli Apartemen?


Komentar
Close Ads X