Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Belum Terdampak Kebijakan Dagang Trump

Kompas.com - 15/03/2018, 18:42 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aspek ekspor-impor dalam perdagangan internasional oleh pemerintah dinilai belum terdampak kebijakan impor yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, baru-baru ini.

Kebijakan baru di AS yang dilihat sebagai bentuk proteksionisme itu mematok tarif tinggi bagi negara yang hendak melakukan perdagangan dengan negeri Paman Sam tersebut, salah satunya untuk tarif impor baja dan alumunium.

"Ekspor baja dan alumunium kita ke AS masih kecil sekali, sehingga tidak terekam di kami," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (15/3/2018).

Suhariyanto menjelaskan, ekspor Indonesia ke AS selama bulan Februari 2018 tercatat sebesar 1,2 miliar dollar AS. Adapun komoditas yang diekspor tidak termasuk kategori maupun jenis barang yang kena kebijakan proteksi oleh AS.

Baca juga: JK: Kalau Trump Halangi CPO Kita Masuk AS, Kita Kurangi Impor Kedelai

"Komoditas yang utama diekspor ke AS adalah minyak lemak nabati, pakaian jadi bukan rajutan, dan alas kaki," tutur Suhariyanto.

Dia mengungkapkan, hampir sebagian besar negara di dunia terganggu dengan kebijakan tarif impor baru yang diterapkan di AS. Jika kondisi ini terus berlangsung, ada kekhawatiran mengganggu tingkat pertumbuhan ekonomi global yang pada akhirnya bisa memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia juga.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, menurut Suhariyanto, pemerintah perlu membenahi sektor ekspor yang masih sangat mengandalkan sumber daya alam dan komoditas semata. Sementara untuk menekan impor, dapat membangun industri yang menghasilkan barang-barang substitusi atau pengganti, utamanya untuk bahan baku dan barang penolong.

"Kita harus melakukan diversifikasi, meningkatkan nilai tambah karena kalau itu tidak dilakukan, kita akan tertinggal dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com