Kompas.com - 16/03/2018, 15:55 WIB
Petani mengumpulkan garam yang baru dipanen di lahan garam Desa Santing, Losarang, Indramayu, Jawa Barat, Senin (31/7). ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/17. ANTARA FOTO/ANTARA FOTO/DEDHEZ ANGGARAPetani mengumpulkan garam yang baru dipanen di lahan garam Desa Santing, Losarang, Indramayu, Jawa Barat, Senin (31/7). ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/17.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) terkait impor garam industri.

Mengutip Kontan.co.id, Jumat (16/3/2018), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, aturan tersebut sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi dan tinggal menunggu penomoran dari Sekretariat Negara.

"Memang sudah diteken PP-nya oleh presiden, sebagai kepala pemerintahan. Kewenangan memberi rekomendasi untuk impor garam industri itu adalah kewenangan Menteri Perindustrian," ujar Darmin di kantornya, Jumat (16/3/2018)

Sebab dari dikeluarkannya PP ini adalah desakan dari pelaku industri, khususnya industri makanan dan minuman yang kekurangan pasokan garam untuk keperluan produksi.

Sebelumnya diberitakan bahwa lebih dari 21 industri pengguna garam dilaporkan berhenti produksi akibat kekurangan bahan baku garam industri.

Beleid ini, menurut Darmin, akan memperjelas kewenangan Menteri Perindustrian dan menghapus kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memberikan rekomendasi terkait impor garam industri.

Sebab, dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, rekomendasi impor garam untuk kebutuhan industri memerlukan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Adapun setelah PP itu terbit, keputusan untuk mengimpor 3,7 juta ton garam industri tinggal menunggu izin Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Sebelumnya, Kemperin telah memberikan data kebutuhan garam bagi industri. Berdasarkan data tersebut total kebutuhan garam industri selama tahun 2018 sebesar 3,7 juta ton.

Darmin mengatakan, hingga akhir tahun nanti, impor akan dilakukan secara bertahap oleh perusahaan-perusahaan yang akan mengimpor garam industri.

"Selisih antara 3,7 juta ton dengan 2,37 juta ton. Itu nanti sisanya sampai sampai akhir tahun, bertahap," katanya.  

Berita ini diambil dari Kontan.co.id dengan judul: Izin impor garam akhirnya diteken Presiden Jokowi



Sumber
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bank Hana Fasilitasi Green Loan Chandra Asri Sebesar Rp 188,5 Miliar

Bank Hana Fasilitasi Green Loan Chandra Asri Sebesar Rp 188,5 Miliar

Whats New
AP I Catat Jumlah Penumpang Pesawat Capai 6,12 Juta di Kuartal I-2021

AP I Catat Jumlah Penumpang Pesawat Capai 6,12 Juta di Kuartal I-2021

Whats New
Adaro Energy Jajaki Lini Bisnis ke Sektor Energi Hijau

Adaro Energy Jajaki Lini Bisnis ke Sektor Energi Hijau

Whats New
Ingin Jadi Agen Frozen Food Fiesta? Simak Cara Daftar dan Persyaratannya

Ingin Jadi Agen Frozen Food Fiesta? Simak Cara Daftar dan Persyaratannya

Smartpreneur
Siap-siap, Transaksi Mata Uang Kripto Bakal Kena Pajak

Siap-siap, Transaksi Mata Uang Kripto Bakal Kena Pajak

Whats New
Cerita Boy Thohir, Bos Adaro yang Pernah Masuk ICU 11 Hari karena Covid-19

Cerita Boy Thohir, Bos Adaro yang Pernah Masuk ICU 11 Hari karena Covid-19

Whats New
Mengenal Zakat Mal: Pengertian, Hukum, dan Cara Menghitungnya

Mengenal Zakat Mal: Pengertian, Hukum, dan Cara Menghitungnya

Whats New
Neraca Perdagangan Surplus Karena UMKM Ekspor Terus Tumbuh

Neraca Perdagangan Surplus Karena UMKM Ekspor Terus Tumbuh

Whats New
OJK Minta Perusahaan Asuransi Selesaikan Aduan Nasabah terkait Unitlink

OJK Minta Perusahaan Asuransi Selesaikan Aduan Nasabah terkait Unitlink

Whats New
Dari 64,2 Juta UMKM di Indonesia, Baru 13 Persen yang Telah Lakukan Digitalisasi

Dari 64,2 Juta UMKM di Indonesia, Baru 13 Persen yang Telah Lakukan Digitalisasi

Whats New
Menaker: Belum Ada Perusahaan yang Menyatakan Tidak Mampu Bayar THR

Menaker: Belum Ada Perusahaan yang Menyatakan Tidak Mampu Bayar THR

Whats New
Gojek-Tokopedia Merger, Bos Gojek Andre Soelistyo Disebut Jadi Pemimpinnya

Gojek-Tokopedia Merger, Bos Gojek Andre Soelistyo Disebut Jadi Pemimpinnya

Whats New
[TREN EDUKASI KOMPASIANA] 'Reading Habit' pada Siswa | Pendidikan Perempuan dan Kesuksesannya | Mengatasi Ujian Bahasa Indonesia yang Sulit

[TREN EDUKASI KOMPASIANA] "Reading Habit" pada Siswa | Pendidikan Perempuan dan Kesuksesannya | Mengatasi Ujian Bahasa Indonesia yang Sulit

Rilis
Soal Deposito Raib, Bank Mega Syariah: Dana Telah Masuk ke Rekening Perusahaan

Soal Deposito Raib, Bank Mega Syariah: Dana Telah Masuk ke Rekening Perusahaan

Whats New
YDBA Beri Pembinaan untuk Para Perajin Cangkul di Klaten

YDBA Beri Pembinaan untuk Para Perajin Cangkul di Klaten

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X