Indonesia-Australia Sepakati Kerja Sama Maritim

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia dan Australia menyepakati Rencana Aksi Kerja Sama Maritim antara kedua negara. Rencana tersebut menerapkan Deklarasi Bersama tentang Kerja Sama Maritim yang ditandatangani pada bulan Februari 2017 silam.

Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dalam keterangan resmi yang diterbitkan Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Jumat (16/3/2018) menyebut, Rencana Aksi Kerja Sama Maritim menetapkan agenda ambisius untuk memperkuat dan memperluas keterlibatan maritim kedua negara. Hal ini juga meneruskan komitmen yang dibuat oleh Perdana Menteri Malcolm Turnbull dan Presiden Joko Widodo.

Dalam kunjungannya ke Australia pada tahun 2017 lalu, Jokowi menyerukan peningkatan kerja sama maritim antara kedua negara. Rencana tersebut mencakup 85 kegiatan terpisah yang melibatkan 17 institusi Australia dan 20 institusi Indonesia.

"Rencana ini akan mendorong peningkatan kerja sama bilateral di seluruh prioritas," kata Bishop.

Baca juga: Ini Penjelasan Mentan soal Larangan Rockmelon Australia ke Indonesia

Sektor prioritas yang dimaksudnya adalah pembangunan ekonomi, keamanan maritim, memerangi penangkapan ikan ilegal, keselamatan, pencarian dan penyelamatan laut, kolaborasi ilmu kelautan, pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, warisan budaya maritim, dan bekerja sama dalam forum regional dan multilateral.

"Australia dan Indonesia adalah mitra maritim alami yang berbagi salah satu batas maritim terpanjang di dunia. Kami memiliki keamanan dan ekonomi maritim yang luas dan saling melengkapi," sebut Bishop.

Pengumuman Rencana ini, imbuh dia, mencerminkan tingginya prioritas Australia dan Indonesia dalam masalah maritim dan komitmen bersama untuk bekerja sama dalam menanggapi tantangan yang dihadapi di wilayah maritim.

Australia juga mengumumkan sebuah inisiatif baru, Prakarsa Pengembangan Kapasitas Maritim bilateral empat tahun di Indonesia untuk mendukung pelaksanaan Rencana tersebut. Dengan inisiatif ini Australia akan meningkatkan alokasi sumber daya untuk membantu memperkuat kemampuan maritim Indonesia.