BPK: Kerugian Negara Rp 185 Triliun Akibat Kerusakan Ekosistem oleh Freeport

Kompas.com - 19/03/2018, 17:10 WIB
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil saat memaparkan temuan pelanggaran lingkungan oleh PT Freeport Indonesia di kantor pusat BPK, Jakarta Pusat, Senin (19/3/2018). KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERAAnggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil saat memaparkan temuan pelanggaran lingkungan oleh PT Freeport Indonesia di kantor pusat BPK, Jakarta Pusat, Senin (19/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis dua temuan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia (PTFI).

Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan izin penggunaan kawasan hutan lindung dan perubahan ekosistem akibat limbah hasil operasional tambang.

"Berdasarkan hasil penghitungan dengan tenaga ahli dari IPB (Institut Pertanian Bogor), nilai ekosistem yang dikorbankan dari pembuangan limbah operasional penambangan Rp 185.018.377.987.478," kata anggota BPK Rizal Djalil melalui konferensi pers di kantor pusat BPK, Jakarta Pusat, Senin (19/3/2018).

Rizal menjelaskan, pembuangan limbah operasional penambangan berdampak pada kawasan hutan, sungai, muara hingga ke daerah laut.

BPK turut menerima data dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang memperlihatkan luasan wilayah terdampak limbah semakin besar.

Baca juga : Produksi Produk Perikanan Rendah, Anggota BPK Ini Soroti Kinerja KKP

Kemudian mengenai pelanggaran berikutnya, BPK mendapati PTFI menggunakan kawasan hutan lindung untuk operasional penambangannya dengan luasan minimal 4.535,93 hektar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Disebut melanggar karena PTFI belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.

"Sampai sekarang, terhitung sudah 333 hari dari Laporan Hasil Pemeriksaan itu tapi belum ada tindak lanjut sama sekali. Freeport diam-diam saja," tutur Rizal.

Dari hasil laporan tersebut, BPK merekomendasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memberi sanksi kepada PTFI.

Selain itu, BPK juga mendorong agar PTFI mengurus izin pinjam pakai kawasan hutan serta mendorong langkah perbaikan ekosistem yang rusak di Papua.

Baca juga : Faisal Basri: Apa Untungnya Punya Freeport?

Kompas TV Untuk mencapai kepemilikan 51 persen saham Freeport Indonesia, pemerintah akan mengakuisisi 40 persen hak partisipasi Rio Tinto.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembangkit Listrik Tenaga Fosil Akan Hilang dari Indonesia pada 2060

Pembangkit Listrik Tenaga Fosil Akan Hilang dari Indonesia pada 2060

Whats New
Lewat 'Transformasi Perluasan Kesempatan Kerja', Kemenaker Kembangkan Kewirausahaan Efektif

Lewat "Transformasi Perluasan Kesempatan Kerja", Kemenaker Kembangkan Kewirausahaan Efektif

Rilis
Pandemi Covid-19 Membuat Digitalisasi Jadi Keniscayaan bagi Perbankan

Pandemi Covid-19 Membuat Digitalisasi Jadi Keniscayaan bagi Perbankan

Whats New
Bulog Siap Menyalurkan Jagung Subsidi untuk Peternak

Bulog Siap Menyalurkan Jagung Subsidi untuk Peternak

Whats New
Kurangi Pengangguran, Kemenaker Bentuk Inkubator Kewirausahaan dalam BLK Komunitas

Kurangi Pengangguran, Kemenaker Bentuk Inkubator Kewirausahaan dalam BLK Komunitas

Rilis
Ini Kunci Sukses Bos Radja Cendol, Sempat Hanya KKP hingga Punya Outlet di Hongkong

Ini Kunci Sukses Bos Radja Cendol, Sempat Hanya KKP hingga Punya Outlet di Hongkong

Smartpreneur
Mafia Tanah Berulah, Kementerian ATR/BPN: Kita Kejar Sampai Ujung Langit

Mafia Tanah Berulah, Kementerian ATR/BPN: Kita Kejar Sampai Ujung Langit

Rilis
Squid Game dan Subway, Marketing Popular Culture

Squid Game dan Subway, Marketing Popular Culture

Work Smart
Krisis Energi Singapura Akibat Indonesia, Ini yang Jadi Penyebab

Krisis Energi Singapura Akibat Indonesia, Ini yang Jadi Penyebab

Whats New
IHSG Melemah Pada Sesi I Perdagangan, Asing Lepas ASII, BBCA, dan BUKA

IHSG Melemah Pada Sesi I Perdagangan, Asing Lepas ASII, BBCA, dan BUKA

Whats New
Penyaluran Kredit Baru Kuartal III Masih Tumbuh, Sektor Konstruksi dan Pertanian Naik Paling Tinggi

Penyaluran Kredit Baru Kuartal III Masih Tumbuh, Sektor Konstruksi dan Pertanian Naik Paling Tinggi

Rilis
Presiden Jokowi Targetkan RI Jadi Pusat Industri Halal Dunia pada 2024

Presiden Jokowi Targetkan RI Jadi Pusat Industri Halal Dunia pada 2024

Whats New
Menakar Prospek Harga Saham BBCA Hingga Akhir Tahun

Menakar Prospek Harga Saham BBCA Hingga Akhir Tahun

Whats New
Daftar Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Daftar Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Whats New
Tolak Kenaikan Cukai Rokok, Serikat Pekerja Bikin Petisi Online

Tolak Kenaikan Cukai Rokok, Serikat Pekerja Bikin Petisi Online

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.