Gapmi: Keputusan Impor Garam Industri Tak Ada Unsur Politik

Kompas.com - 20/03/2018, 18:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan, keputusan pemerintah melakukan impor garam industri bukanlah untuk kepentingan politik.

Menurutnya, keputusan impor garam industri guna melindungi keberlanjutan produksi sektor industri nasional.

"Karena memang sesuai kebutuhan, dan saya tegaskan lagi Gapmmi punya data per perusahaan kebutuhannya berapa dan tidak ngarang dan tidak melebih-lebihkan dan itu pernah diverifikasi Kemenperin dan Sucofindo," ujar Adhi saat ditemui di Kantor Pusat Kemenperin, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Selain itu, pihaknya memastikan kebutuhan garam industri sebesar 3,7 juta ton saat ini merupakan angka kebutuhan pasti dan tidak ada rekayasa dari pelaku industri.

Baca juga : Ini Alasan Pemerintah Pilih Impor Garam Industri

Pihaknya juga menampik, bahwa pelaku industri lebih memilih garam impor karena persoalan harga yang lebih terjangkau dari pada garam produksi lokal.

"Bukan masalah harga juga, utamanya masalah mutu (garam) industri terutama kadar air, kadar air itu maksimal 0,5 persen, sedangkan garam lokal kebanyakan diatas itu, bahkan ada yang sampai 4-5 persen, dan kami enggak mau produk pangan kita beli dari mutunya jelek," jelasnya.

Selain itu, kadar natrium clorida (nacl) untuk garam industri sesuai SNI minimum memiliki kadar 97 persen nacl, sedangkan garam produksi lokal kebanyakan 94-95 persen.

"Semua ada (alasannya) tidak ada masalah atau rekayasa apa-apa," paparnya.

Baca juga : Luhut Ingin RI Tak Lagi Impor Garam Industri Setelah Tahun 2021

Sementara itu, guna menghindari terjadinya kelangkaan garam industri, Kementerian Perindustrian baru saja menerbitkan rekomendasi izin impor garam industri kepada 27 perusahaan.

Rekomendasi ini menyusul diterbitkannya peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang tata cara pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri yang diteken oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Halaman:


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.