Asosiasi UMKM Minta Pajak Final UMKM jadi 0 Persen

Kompas.com - 22/03/2018, 14:15 WIB
Warga Desa Mijen membuat kerajinan logam dari limbah elektronik di sentra kerajinan logam UMKM Zen Silver di Kabupaten Demak.KOMPAS.com/NAZAR NURDIN Warga Desa Mijen membuat kerajinan logam dari limbah elektronik di sentra kerajinan logam UMKM Zen Silver di Kabupaten Demak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Usaha Mikro Kecil Menengah Indonesia (Akumindo) M Ikhsan Ingratubun menyatakan, kebijakan pemerintah yang menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi Usaha Kecil Menengah ( UKM) masih kurang tepat.

Terbaru, pemerintah memastikan akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final Usaha Kecil Menengah (UKM) dari 1 persen sebelumnya, menjadi 0,5 persen.

Ikhsan mengatakan, seharusnya pemerintah membebaskan pajak bagi UMKM, sebab, yang dibutuhkan pelaku usaha kecil saat ini adalah akses permodalan.

"Yang dibutuhkan UMKM saat ini adalah akses permodalan day to day bisnis atau bisnis harian UMKM, terutama usaha mikro dan kecil. Pajak final disemua negara, termasuk ASEAN semuanya nol persen untuk usaha mikro dan kecil," ujar Ikshan melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Kamis (22/3/2018).

Hal itu perlu dilakukan, lantaran sumbangsih sektor UMKM terhadap perekonomian nasional tidak dapat dianggap sebelah mata.

"Karena kontribusi UMKM untuk negara sangatlah luar biasa. UMKM penyumbang 97 persen tenaga kerja di Indonesia, juga 68 persen penghasil PDB atau Produk Domestik Bruto," paparnya.

Dengan demikian, pihaknya menilai sangat wajar jika pajak final usaha mikro dan kecil sebaiknya di angka nol persen, namun untuk Usaha Menengah di angka 0,5 persen.

"Pemerintah sebaiknya jangan terus melihat UMKM sebagai obyek pajak yang selalu menjadi bidikan, hanya karena jumlahnya yang besar, namun optimalkan penghasilan pajak dari perusahaan besar dan perusahaan BUMN yang mempunya captive penghasilan yang menentu," ungkap Ikhsan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dengan diturunkannya tarif tersebut tentu akan berdampak pada penerimaan pajak. Dengan pertimbangan itu, pemerintah tidak banyak-banyak menurunkan tarifnya.

“Makannya kami menurunkannya jangan banyak-banyak. Jadi, ya sebetulnya moderat juga bukan karena itu sudah kecil sekali,” kata Darmin saat ditemui di kantornya, Minggu (18/3/2018).

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X