Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Asosiasi UMKM Minta Pajak Final UMKM jadi 0 Persen

Kompas.com - 22/03/2018, 14:15 WIB
Pramdia Arhando Julianto,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Usaha Mikro Kecil Menengah Indonesia (Akumindo) M Ikhsan Ingratubun menyatakan, kebijakan pemerintah yang menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) masih kurang tepat.

Terbaru, pemerintah memastikan akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final Usaha Kecil Menengah (UKM) dari 1 persen sebelumnya, menjadi 0,5 persen.

Ikhsan mengatakan, seharusnya pemerintah membebaskan pajak bagi UMKM, sebab, yang dibutuhkan pelaku usaha kecil saat ini adalah akses permodalan.

"Yang dibutuhkan UMKM saat ini adalah akses permodalan day to day bisnis atau bisnis harian UMKM, terutama usaha mikro dan kecil. Pajak final disemua negara, termasuk ASEAN semuanya nol persen untuk usaha mikro dan kecil," ujar Ikshan melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Kamis (22/3/2018).

Hal itu perlu dilakukan, lantaran sumbangsih sektor UMKM terhadap perekonomian nasional tidak dapat dianggap sebelah mata.

"Karena kontribusi UMKM untuk negara sangatlah luar biasa. UMKM penyumbang 97 persen tenaga kerja di Indonesia, juga 68 persen penghasil PDB atau Produk Domestik Bruto," paparnya.

Dengan demikian, pihaknya menilai sangat wajar jika pajak final usaha mikro dan kecil sebaiknya di angka nol persen, namun untuk Usaha Menengah di angka 0,5 persen.

"Pemerintah sebaiknya jangan terus melihat UMKM sebagai obyek pajak yang selalu menjadi bidikan, hanya karena jumlahnya yang besar, namun optimalkan penghasilan pajak dari perusahaan besar dan perusahaan BUMN yang mempunya captive penghasilan yang menentu," ungkap Ikhsan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dengan diturunkannya tarif tersebut tentu akan berdampak pada penerimaan pajak. Dengan pertimbangan itu, pemerintah tidak banyak-banyak menurunkan tarifnya.

“Makannya kami menurunkannya jangan banyak-banyak. Jadi, ya sebetulnya moderat juga bukan karena itu sudah kecil sekali,” kata Darmin saat ditemui di kantornya, Minggu (18/3/2018).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com