Pikes, Cara Jawa Tengah Genjot Ekonomi Syariah

SEMARANG, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Bank Indonesia meluncurkan Pusat Informasi, Kajian dan Pengembangan Ekonomi Syariah (PIKES), Kamis (22/3/2018) untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi syariah.

Sejauh ini, baik aset maupun pembiayaan syariah di Jateng masih kalah dibanding provinsi lain di pulau Jawa. Menurut data BI Jateng, aset bank syariah di Jawa Tengah tercatat 7,04 persen dibanding aset bank konvensional 92,96 persen.

Sementara aset perbankan syariah di Jateng sebesar Rp 24,7 triliun atau 4,9 persen dari total aset perbankan syariah nasional. Pembiayaan di perbankan syariah di Jateng juga tercatat lebih rendah jika dibanding DIY, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat.

Sekretaris Daerah Jateng Sri Puryono mengatakan, Pikes dibentuk agar pertumbuhan ekonomi syariah dapat digenjot lebih baik lagi. Caranya, dengan memberikan edukasi dan pemahaman mengenai produk syariah kepada masyarakat. segala hal terkait produk ekonomi syariah juga disampaiikan dalam wadah itu.

Baca juga: Fintech Syariah Mulai Menggeliat, DSN MUI-OJK Siapkan Fatwa

“Kami dari pemerintah ingin agar perkembangan ekonomi syariah lebih maju, karena saat ini 5-6 persen, atau keempat setelah, DKI, Jabar dan Jatim. Kita tidak target tinggi, paling tidak lebih sama dengan nasional 5,7 persen.” ujar Puryono, seusai peresmian kajian itu di kantor BI Jawa Tengah, Kamis (22/3/2018).

Kepala BI perwakilan Jawa Tengah Hamid Ponco Wibowo menambahkan, Pikes dibentuk sebagai wadah komunikasi antara pegiat ekonomi syariah. Para pihak di Pikes akan menggali lebih jauh lagi soal potensi ekonomi syariah.

BI berharap potensi penggalian ekonomi syariah tidak hanya berupa wacana saja, namun dapat diimplementasikan melalui lembaga yang telah ada.

“Kerja sama dengan beberapa instansi, ada baznas, MUI terkait dengan pembiayaan. Dengan pola seperti ini dan kluster nanti disinergikan, nanti (ekonomi syariah) akan cepat tumbuh di Jawa Tengah,” ujarnya.

Selain di lembaga, ekonomi syariah juga bakal dikembangkan di kalangan pondok pesantren dan panti asuhan. Sesuai data Kementerian Agama, ada 4.400 pondok pesantren yang ada di Jawa Tengah.

Dalam proses awal, BI akan melakukan uji coba implementasi ekonomi syariah di 4 pondok pesantren.

“Semakin dalam penetrasinya (ekonomi syariah) akan bisa tumbuh di Jawa Tengah. Kira-kira desain seperti itu,” sebut dia.