Sri Mulyani: Soroti Utang Tanpa Lihat Konteks, Tidak Lengkap dan Bisa Menyesatkan

Kompas.com - 24/03/2018, 12:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa perkembangan diskusi seputar utang pemerintah beberapa waktu belakangan mengesankan kondisi negara sedang kritis.

Padahal, utang merupakan satu dari sekian instrumen kebijakan dalam mengelola keuangan negara.

"Hanya menyoroti instrumen utang tanpa lihat konteks besar dan upaya arah kebijakan pemerintah, jelas memberikan kualitas analisis dan masukan yang tidak lengkap bahkan dapat menyesatkan," kata Sri Mulyani melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Jumat (23/3/2018).

(Baca juga: Penjelasan Sri Mulyani soal Utang Pemerintah)

Menteri yang akrab disapa Ani itu mengungkapkan, masukan dari berbagai pihak untuk mengendalikan posisi utang sudah sejalan dengan apa yang dilakukan pemerintah selama ini. Bahkan, defisit APBN serta posisi utang pemerintah masih terkendali dan semakin jauh di bawah batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yakni maksimal rasio 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Defisit APBN 2017 yang diperkirakan mencapai 2,92 persen PDB dapat diturunkan ke 2,5 persen PDB. Dari 2005 sampai 2010 pun, Indonesia berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB dari 47 persen ke 26 persen," tutur Sri Mulyani.

Dia menargetkan, target defisit APBN 2018 sebesar 2,19 persen dari PDB. Capaian-capaian tersebut memperlihatkan bahwa APBN Indonesia jadi semakin sehat, meski jumlah nominal utang mengalami kenaikan.

(Baca juga: Bagaimana Posisi Utang Indonesia? )

Banyak aspek lain yang harus dilihat jika ingin memahami kondisi perekonomian negara selain dari utang.

Aspek yang dimaksud adalah pajak dan cukai sebagai penerimaan negara, lalu penerimaan negara bukan pajak (PNBP), instrumen belanja berikut alokasinya, kebijakan perdagangan dan investasi, kebijakan ketenagakerjaan, kebijakan pendidikan dan kesehatan, serta kebijakan desentralisasi hingga transfer ke daerah.

"Disiplin fiskal tidak berarti kita menjadi ketakutan dan panik atau bahkan alergi terhadap instrumen utang. Kita harus tetap menjaga instrumen tersebut sebagai salah satu pilihan kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan," ujar Sri Mulyani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.