Jateng, Provinsi Pertama yang Terapkan Penggunaan Obligasi Daerah

SEMARANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) serius menjadikan obligasi daerah sebagai salah satu sumber pembiyaaan untuk proyek-proyek infrastrukturnya

Saat ini, Jawa Tengah telah resmi dijadikan pilot proyek pertama daerah yang akan menerapkan obligasi daerah.

"Pemerintah pusat sudah menetapkan Jateng sebagai pilot project obligasi daerah. Ini yang pertama kali di Indonesia, setelah dulu Jawa Barat dan DKI Jakarta hampir berhasil," ujar Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Bambang Kiswono saat Ngopi bareng Media di Semarang, Senin (26/3/2018).

Ia mengatakan, Pemprov Jateng telah melangkah cukup jauh untuk merealisasikan keinginan mencari pembiayaan alternatif itu.

Baca juga : Jawa Tengah Paling Berminat Terbitkan Obligasi Daerah

Jateng telah membentuk tim percepatan yang ditarget selesai di akhir tahun 2018. 
Pada 2019, Jateng ditarget sudah mendapat pembiayaan dari pasar modal.

"2019 diharap nanti bisa jual. Tim percepatan itu dari OJK, Kemendagri, Kemenkeu dan Pemprov Jateng itu sendiri. Sudah ada perusahaan penilai yang melakukan penilaian," ujarnya.

Izin DPRD

Nur Satyo Kurniawan, Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal OJK menambahkan, tim percepatan untuk modal investasi daerah telah mengunjungi DPRD untuk berkonsultasi soal penerbitan Peraturan Daerah tentang obligasi daerah.

DPRD, sambung dia, menyambut baik usulan itu. Perda yang direncanakan yaitu Perda tentang Obligasi Daerah dan Perda tentang Dana Cadangan.

Baca juga : OJK Luncurkan Layanan Informasi Penerbitan Obligasi Daerah

"Komunikasi kami dengan DPRD disambut positif. Tim kami juga dibantu world bank dan Bank Pembangunan Asia (ADB)," tambahnya.

Sementara soal penilaian dari perusahaan penilai, Pemprov Jateng telah memint bantuan dari perusahaan pemeringkat efek Indonesia (Pefindo) untuk menilai rating Pemerintah daerah.

"Kami harap Januari sudah dapat dipasarkan," pungkasnya.