SKK Migas Terapkan Standar Anti-Suap IS0 37001:2016

Kompas.com - 27/03/2018, 13:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mulai menerapkan standar ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dalam menjalankan pengawasan industri hulu migas.

Penerapan standar tersebut sudah mulai dilakukan sejak pertengahan tahun lalu dan sekarang sudah mulai diintegrasikan ke berbagai proses bisnis institusi pemerintah itu.

"Kami sudah mulai mengintegrasikan SNI IS0 37001:2016 ke dalam proses bisnis SKK Migas serta mengomunikasikan SNI ISO 37001:2016 baik ke internal maupun eksternal," Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi dalam Seminar IS0 37001:2016 di Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Dia mengatakan, instasi yang dipimpinnya telah menerbitkan aturan yang mempertegas larangan meneriam atau memberikan suap untuk seluruh jajaran SKK Migas. Sosialisasi kepada para penyedia barang dan jasa di lingkungan instansi pun sudah dilakukan.]

Baca juga: SKK Migas: Pemda Jangan Berebut 10 Persen Participating Interest...

Tahap berikutnya, SKK Migas akan mengadakan verifikasi serta uji kelayakan terhadap seluruh sumber daya manusia di instansi. Hal serupa juga akan diterapkan pada para penyedia barang dan jasa, sebelum mereka menjalin kerja sama.

"Ini akan terus disempurnakan. Kami harap pertengahan tahun ini, penerapan ISO 37001:2016 di SKK Migas sudah bisa mendapatkan akreditasi dari Lembaga sertifikasi Manajemen Anti Penyuapan (LSMAP)," ucap Amien.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, yang juga hadir dalam acara tersebut menambahkan, penerapan ISO 37001:2016 di lingkungan SKK Migas diharapkam bisa meningkatkan indeks anti-koprupsi Indonesia.

"Tadi disebutkan indeks anti korpsi kita (CPI) stagnan di 37. Tapi Presiden punya semangat kuat untuk menggerakkan ini, karena itu kita hadirkan ISO 37001:2016. Semua berusaha menuju ke sana," ujarnya.

Untuk diketahui, SNI IS0 37001:2016 adalah sebuah instrumen yang dirancang untuk membantu sebuah organisasi mengembangkan, mengimplentasikan, dan memperbaiki program anti suap. Instrumen ini berisi serangkaian tindakan, kontrol, atau prosedur yang harus dilakukan untuk mencegah, mendeteksi, dan mengatasi suap

Penerapan IS0 37001 : 2016 merupakan salah satu tindak lanjut atas ditetapkannya Instruksi presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Hingga saat ini, sudah ada 3 (tiga) organisasi yang berhasil meraih sertifikat kesesuaian SNI IS0 37001:2016 yakni Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Kementerian Pertanian, Inspektorat Badan Narkotika Nasional (BNN), serta PT. Hari Mukti Teknik (KANABA).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lengkap, Ini Update Tarif Listrik per 1 Juli 2022 Usai Kenaikan

Lengkap, Ini Update Tarif Listrik per 1 Juli 2022 Usai Kenaikan

Whats New
Simak 2 Langkah Mudah Sisihkan Dana untuk Kurban Idul Adha

Simak 2 Langkah Mudah Sisihkan Dana untuk Kurban Idul Adha

Spend Smart
Kemenhub Evaluasi Regulasi Harga Tiket Pesawat, Maskapai Bisa Naikkan Tarif Batas Atas

Kemenhub Evaluasi Regulasi Harga Tiket Pesawat, Maskapai Bisa Naikkan Tarif Batas Atas

Whats New
Mitigasi Perubahan Iklim Mahal, Kemenkeu: Dana Pemerintah untuk Transisi Energi Tidak Cukup...

Mitigasi Perubahan Iklim Mahal, Kemenkeu: Dana Pemerintah untuk Transisi Energi Tidak Cukup...

Whats New
YLKI Khawatir Konsumen Buru Rokok Murah, Jika Batasan Produksi Tak Diubah

YLKI Khawatir Konsumen Buru Rokok Murah, Jika Batasan Produksi Tak Diubah

Whats New
[POPULER MONEY] Beli Elpiji 3Kg Juga Pakai MyPertamina? | 10 Tempat Kerja Terbaik di Indonesia

[POPULER MONEY] Beli Elpiji 3Kg Juga Pakai MyPertamina? | 10 Tempat Kerja Terbaik di Indonesia

Whats New
Pemerintah Dinilai Perlu Cepat Turun Tangan Atasi Kenaikan Harga Avtur

Pemerintah Dinilai Perlu Cepat Turun Tangan Atasi Kenaikan Harga Avtur

Whats New
Ditjen Pajak: Peserta PPS Meningkat Sangat Signifikan dalam 24 Jam

Ditjen Pajak: Peserta PPS Meningkat Sangat Signifikan dalam 24 Jam

Whats New
Emiten Pengelola Lucy in The Sky Ekspansi Gerai di Baru di Cikini

Emiten Pengelola Lucy in The Sky Ekspansi Gerai di Baru di Cikini

Whats New
Begini Langkah INACA untuk Bantu Pemulihan Industri Penerbangan

Begini Langkah INACA untuk Bantu Pemulihan Industri Penerbangan

Whats New
Daftar MyPertamina, Boleh Lebih 1 Kendaraan dalam 1 Akun

Daftar MyPertamina, Boleh Lebih 1 Kendaraan dalam 1 Akun

Whats New
Pertamina: 60 Persen Orang Kaya Nikmati BBM Subsidi

Pertamina: 60 Persen Orang Kaya Nikmati BBM Subsidi

Whats New
INACA Ungkap Tantangan yang Dihadapi Maskapai Penerbangan Saat Ini, Apa Saja?

INACA Ungkap Tantangan yang Dihadapi Maskapai Penerbangan Saat Ini, Apa Saja?

Whats New
Simak 3 Tips agar UMKM Tembus Pasar Global

Simak 3 Tips agar UMKM Tembus Pasar Global

Work Smart
Pemerintah Diminta Beri Insentif buat Produk Keuangan 'Hijau', Ini Alasannya

Pemerintah Diminta Beri Insentif buat Produk Keuangan "Hijau", Ini Alasannya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.