Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Gubernur BI Baru Siapkan Amandemen UU BI

Kompas.com - 29/03/2018, 10:15 WIB

KOMPAS.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih, yaitu Perry Warjiyo, mengaku memerlukan kewenangan yang lebih besar untuk dapat menepati janjinya untuk mendorong perekonomian Indonesia yang tak hanya pro stabilitas, tapi juga pro pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, Perry Warjiyo berencana merevisi Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia untuk mendapatkan wewenang yang lebih besar adalah dengan 

UU tersebut dianggap membatasi peran BI dalam melakukan akselerasi pembangunan. Sebab di beleid itu tugas BI hanya sebagai penjaga stabilitas inflasi dan rupiah, sehingga upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi tidak bisa maksimal dijalankan.

"Kami sudah siapkan rancangan amandemen UU BI, di mana tujuannya tidak hanya stabilitas nilai rupiah, tapi juga ikut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung perekonoman nasional," ujar Perry di Gedung DPR RI, Rabu (28/3).

Baca juga : Perry Warjiyo Gubernur BI, Dody Budi Waluyo Deputi Gubernur BI

Menurut Perry, beberapa instrumen yang bisa digunakan oleh BI untuk mendorong pertumbuhan adalah dengan kebijakan makroprudensial.

"Ada makroprudensial, ada aspek lainnya juga. Tentu saja pada waktunya kami bersedia untuk berdiskusi mengenai hal ini," terang Perry.

Prolegnas 2018

Anggota Komisi XI Fraksi PDIP Andreas Eddy Susetyo memberikan tanggapannya atas rencana Gubernur BI baru tersebut.

Menurut dia, revisi UU BI tersebut tak masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2018 sehingga itu tak mungkin bisa dilakukan untuk tahun ini.

"Tidak masuk Prolegnas. Mungkin masa DPR selanjutnya, belum tahu kapan," jelas Andreas.

Ketua Komisi XI DPR Melchias Mekeng mengatakan, BI lebih baik fokus pada upaya penguatan kurs rupiah yang sekarang melemah.

Apalagi pada perdagangan Rabu (28/3), nilai tukar rupiah di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) BI di level Rp 13.745 per dollar AS, melemah sehari sebelumnya Rp 13.708 per dollar AS.

Mekeng meminta BI menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) baru terkait kontrol likuiditas. "Hasil ekspor harus dimasukan ke Indonesia kembali dan ditukarkan ke dalam mata uang lokal sehingga tidak terjadi krisis likuiditas," jelas Mekeng.

Mekeng mengaku menyadari Indonesia menganut lalu lintas devisa bebas. Namun perlu juga kontrol pemerintah dan BI.

"Lalu lintas bebas itu tidak selalu sebebas-bebasnya, yang penting pemerintah bisa lakukan kontrol, memberikan seruan ke pengusaha, jangan kita sendiri yang buat dollar itu naik," katanya.

Kepanikan pelaku usaha saat kurs melemah memunculkan kontradiksi dalam perekonomian nasional. "Mestinya kalau ekonomi baik, kursnya baik," jelas Mekeng. (Ghina Ghaliya Quddus)

Berita ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul Bank Indonesia Menyiapkan Amandemen UU BI pada Kamis (29/3/2018)

Kompas TV Bank Indonesia menilai nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat tidak dalam nilai fundamentalnya.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

APBN Surplus, Sri Mulyani Singgung Dampaknya ke Utang Pemerintah

APBN Surplus, Sri Mulyani Singgung Dampaknya ke Utang Pemerintah

Whats New
Negara Kantongi Rp 61 Triliun dari WNI yang 'Sembunyikan' Hartanya di Luar Negeri

Negara Kantongi Rp 61 Triliun dari WNI yang "Sembunyikan" Hartanya di Luar Negeri

Whats New
Sri Mulyani Siap Cairkan Duit APBN Rp 7,5 Triliun ke Garuda yang Lagi Dilanda Utang

Sri Mulyani Siap Cairkan Duit APBN Rp 7,5 Triliun ke Garuda yang Lagi Dilanda Utang

Whats New
6 Cara Cek Tagihan Listrik PLN lewat HP dengan Mudah

6 Cara Cek Tagihan Listrik PLN lewat HP dengan Mudah

Whats New
Peserta Tax Amnesty Jilid II Paling Banyak 'Sembunyikan' Hartanya di Singapura

Peserta Tax Amnesty Jilid II Paling Banyak "Sembunyikan" Hartanya di Singapura

Whats New
Pertamina Terima Kompensasi Rp 64 Triliun dari Negara

Pertamina Terima Kompensasi Rp 64 Triliun dari Negara

Whats New
Survei CPI: Perbankan Lebih Banyak Alokasikan Dana ke UMKM daripada ke Sektor Hijau

Survei CPI: Perbankan Lebih Banyak Alokasikan Dana ke UMKM daripada ke Sektor Hijau

Rilis
Diterpa Isu Bakal Tutup, SehatQ Buka Suara

Diterpa Isu Bakal Tutup, SehatQ Buka Suara

Whats New
Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai, Ini Solusi Bagi yang Tidak Punya HP

Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai, Ini Solusi Bagi yang Tidak Punya HP

Whats New
Menaker: Sebagian Hidup Menpan-RB Tjahjo Kumolo Didedikasikan untuk Negara

Menaker: Sebagian Hidup Menpan-RB Tjahjo Kumolo Didedikasikan untuk Negara

Whats New
Tolak Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Buruh: Itu Melanggar Hak Asasi Manusia

Tolak Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Buruh: Itu Melanggar Hak Asasi Manusia

Whats New
Aplikasi dan Web MyPertamina Sempat Eror, Ini Kata Pertamina

Aplikasi dan Web MyPertamina Sempat Eror, Ini Kata Pertamina

Whats New
Sri Mulyani: Tjahjo Kumolo Rekan Sejawat yang Kompak dan Dapat Diandalkan...

Sri Mulyani: Tjahjo Kumolo Rekan Sejawat yang Kompak dan Dapat Diandalkan...

Whats New
Tarif Listrik Naik per 1 Juli 2022, Ini Cara Turun Daya Listrik PLN

Tarif Listrik Naik per 1 Juli 2022, Ini Cara Turun Daya Listrik PLN

Whats New
Sosok Tjahjo Kumolo di Mata Buruh: Memotivasi dan Peduli

Sosok Tjahjo Kumolo di Mata Buruh: Memotivasi dan Peduli

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.