Dampak Penurunan Tarif Tol ke Biaya Logistik Dinilai Kecil

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah untuk menurunkan tarif tol bagi angkutan logistik mendapat apresiasi. Namun, masih banyak kalangan meragukan efektifitas penurunan tarif tol terhadap ongkos logistik di Tanah Air.

William Henley, praktisi ekonomi dari Indosterling Capital mengatakan, penurunan tarif tol tak akan berdampak signifikan terhadap turunnya ongkos logistik. "Banyak faktor yang mempengaruhi turunnya ongkos logistik," kata William, Senin (2/4/2018).

Salah satunya dari sisi efektivitas jalan tol terhadap ongkos logistik semakin berkurang. Bukan semata-mata karena tarif yang mahal. Indikator lain dapat dilihat dari tingkat kemacetan yang semakin parah. Misalnya, di ruas jalan tol yang menghubungkan Jakarta-Cikampek.

Badan Pengatur Jalan Tol mencatat V/C Ratio (rasio volume kendaraan yang masuk berbanding kapasitas jalan yang tersedia) sudah berada di angka 1. Sementara BPJT menyebut angka ideal V/C Ratio, yaitu 0,8, agar kecepatan kendaraan sesuai standar pelayanan minimal.

Baca juga: YLKI: Penurunan Tarif Tol untuk Truk Tak Berdampak Turunkan Harga Konsumen

"Ini patut disayangkan. Apalagi, jalan tol Jakarta-Cikampek merupakan urat nadi utama perekonomian Indonesia," ujar William.

Jika melihat data volume kendaraan 2015, rata-rata perjalanan kendaraan dari dan menuju Jakarta melalui tol tersebut sekitar 590.000 kendaraan per hari.

Berbagai rekayasa yang dilakukan oleh aparat lintas gabungan dari Kementerian Perhubungan maupun Polri, termasuk sistem ganjil-genap, perlahan mulai berdampak positif.

Akan tetapi, diperlukan rekayasa-rekayasa dalam bentuk lain sehingga penurunan kemacetan menjadi lebih terasa.

Kemacetan yang semakin parah tentu membuat mobilitas angkutan semakin terbatas. Dalam kondisi lancar, sebuah kendaraan bisa melayani pengangkutan barang sebanyak tiga atau empat kali, misalnya.

"Kemacetan membuat jumlah perjalanan berkurang hingga hanya dua atau bahkan satu kali. Sangat merugikan," tandas William.

Efektivitas penurunan tarif tol untuk transportasi logistik juga berpotensi terasa hambar mengingat masalah klasik dalam sektor ini. Yaitu, maraknya pungutan liar alias pungli.

Baca juga: YLKI Minta Pengguna Uang Elektronik Diberi Diskon Tarif Tol

Asosiasi Perusahaan Jasa Ekspres Indonesia mencatat ongkos logistik mencakup 24 persen dari biaya barang. Namun, kata William, biaya ini jadi lebih tinggi karena perilaku oknum-oknum di lapangan yang membebani ongkos pengiriman.

Asosiasi juga mengklaim pungli membuat pengiriman barang dari China ke Jakarta lebih murah dari pada dari ibu kota ke Padang.

Dalam menyelesaikan permasalahan pungli, Presiden Joko Widodo sudah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar atau Saber Pungli pada Oktober 2016.

Sebagai ketua adalah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. Polri menjadi ujung tombak dari Saber Pungli.