Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Dinilai Baik Sepanjang 2017

Kompas.com - 02/04/2018, 18:20 WIB
Direktur Utama BPJS Kesehatan Agus Susanto di Batik Kuring, Jumat (23/2/2018) KOMPAS.com/Yoga Hastyadi WidiartantoDirektur Utama BPJS Kesehatan Agus Susanto di Batik Kuring, Jumat (23/2/2018)

KOMPAS.com - Pola investasi yang diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sepanjang 2017 dinilai baik oleh pengamat jaminan sosial Hotbonar Sinaga. Menurut dia, pola investasi yang ada sudah sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan imbal hasil yang sehat.

Hal ini diungkapkan Hotbonar Sinaga, mantan Direktur Utama PT Jamsostek (Persero), terkait kritik Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) kepada BPJS Ketenagakerjaan, yang menyisihkan sekitar Rp 73 triliun untuk mendukung program pembangunan infrastruktur melalui penerbitan surat utang.

"Kalau saya lihat investasi sebesar Rp 73 triliun di obligasi masih sesuai aturan yakni POJK No 1 tahun 2016," ujar Hotbonar di Jakarta, Minggu (1/4/2018), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Dia menilai kinerja direksi BPJS Ketenagakerjaan saat ini sangat baik karena mampu meningkatkan hasil investasi mencapai Rp 6,68 triliun pada periode Februari 2018 lalu.

Baca juga : Kelola Rp 320 Triliun, BPJS Ketenagakerjaan Minta Pendampingan KPK

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Timboel Siregar mengatakan selama ini instrumen investasi BPJS Ketenagakerjaan dibatasi oleh berbagai regulasi baik PP maupun Peraturan OJK.

Soal dana kelolaan dana BPJS Ketenagakerjaan untuk membeli SBN minimal 50 persen memang diatur di Peraturan OJK No.1 tahun 2016.

"Dana untuk membeli SBN tersebut yang akan menambal defisit APBN, dan nantinya dana tersebut dialokasikan untuk pembiayaan infrastruktur. Jadi dana Rp 73 triliun tersebut bukan untuk penyertaan langsung ke proyek Infrastruktur tapi melalui instrumen SBN," jelasnya.

Mewakili suara pekerja, Timboel juga sangat mendukung jika dana buruh yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan digunakan untuk menambal defisit APBN.

Baca juga : Hasil Investasi BPJS Ketenagakerjaan 2017 Capai Rp 26,71 Triliun

BPJS Ketenagakerjaan merilis kinerja pengelolaan dana periode Februari 2018 dengan hasil positif, dimana total realisasi hasil investasi per 28 Februari 2018 mencapai sebesar Rp 6,68 triliun.

Hasil ini hampir mencapai dua kali hasil pengembangan di periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp 3,44 triliun.

Total dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan saat ini sebesar Rp 324,9 Triliun, dengan rincian aset alokasi sebagai berikut. 

Untuk deposito (10 persen), surat utang (60 persen), saham (19 persen), reksadana (10 persen), dan investasi langsung (1 persen).

Dana kelolaan tersebut diinvestasikan pada berbagai segmentasi sektor, seperti sektor keuangan, pertambangan, aneka industri, transportasi, dan infrastruktur.

Sekadar informasi, segmentasi penempatan pengelolaan dana pada instrumen terkait sektor infrastruktur per 28 Februari 2018 sebesar Rp 73,25 triliun. Investasi ini bersifat tidak langsung, melalui instrumen surat utang (obligasi) dan saham.

Dari jumlah tersebut, paling besar ditempatkan pada Surat Berharga Negara mencapai 45 persen, Obligasi dan Saham BUMN terkait sektor infrastruktur sebesar 55 persen.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengamat: Investasi BPJS Ketenagakerjaan Sudah Sesuai Aturan.

 

Kompas TV BPJS Ketenagakerjaan siap membangun landmark atau ruang terbuka hijau di Kabupaten Gianyar, Bali.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggaran Subsidi Energi Bengkak, Harga Pertalite Tetap Tidak Naik

Anggaran Subsidi Energi Bengkak, Harga Pertalite Tetap Tidak Naik

Whats New
Niat Cuma Bantu Suami, Istri Ojol Ini Tak Menyangka Bisnisnya Malah Sukses

Niat Cuma Bantu Suami, Istri Ojol Ini Tak Menyangka Bisnisnya Malah Sukses

Smartpreneur
Harga Minyak Dunia Bergejolak, Anggaran Subsidi Energi Bengkak Jadi Rp 443,6 Triliun

Harga Minyak Dunia Bergejolak, Anggaran Subsidi Energi Bengkak Jadi Rp 443,6 Triliun

Whats New
Punya Growth Mindset saat Bekerja, Pentingkah?

Punya Growth Mindset saat Bekerja, Pentingkah?

Work Smart
Polda Jatim Ringkus Mafia Pupuk dan Amankan 279,45 Ton Pupuk Subsidi, Mentan SYL Berikan Apresiasi

Polda Jatim Ringkus Mafia Pupuk dan Amankan 279,45 Ton Pupuk Subsidi, Mentan SYL Berikan Apresiasi

Rilis
IHSG Mulai Pulih, Simak Cara Mengatur Portofolio Investasi

IHSG Mulai Pulih, Simak Cara Mengatur Portofolio Investasi

Earn Smart
Diterpa Sentimen 'Sell in May and Go Away', Apakah IHSG Masih Menarik?

Diterpa Sentimen "Sell in May and Go Away", Apakah IHSG Masih Menarik?

Earn Smart
Kewirausahaan untuk Semua

Kewirausahaan untuk Semua

Smartpreneur
Wacana WFA bagi ASN, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo Belum Setuju

Wacana WFA bagi ASN, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo Belum Setuju

Whats New
Atasi Krisis Pangan, Bank Dunia Siap Gelontorkan Rp 441 Triliun

Atasi Krisis Pangan, Bank Dunia Siap Gelontorkan Rp 441 Triliun

Whats New
Subsidi Energi Membengkak, Belanja Negara Tahun Ini Dipatok Jadi Rp 3.106 Triliun

Subsidi Energi Membengkak, Belanja Negara Tahun Ini Dipatok Jadi Rp 3.106 Triliun

Whats New
E-Toll Bakal Diganti Sistem Pembayaran Tanpa Sentuh MLFF, Ini Tanggapan BCA

E-Toll Bakal Diganti Sistem Pembayaran Tanpa Sentuh MLFF, Ini Tanggapan BCA

Whats New
Pemerintah Ajukan Perubahan Postur APBN 2022, Begini Rinciannya

Pemerintah Ajukan Perubahan Postur APBN 2022, Begini Rinciannya

Whats New
Ini Upaya Super Indo jika Harga Daging dan Telur Mahal akibat Larangan Ekspor Gandum India

Ini Upaya Super Indo jika Harga Daging dan Telur Mahal akibat Larangan Ekspor Gandum India

Whats New
Hindari Perceraian Dini, Simak 5 Tips Kelola Keuangan bagi Pasangan Milenial

Hindari Perceraian Dini, Simak 5 Tips Kelola Keuangan bagi Pasangan Milenial

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.