Dirjen Pajak: Percepatan Restitusi Pajak Diberlakukan, dari 15 Hari sampai 3 Bulan

Kompas.com - 02/04/2018, 18:59 WIB
Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERADirektur Jenderal Pajak Robert Pakpahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak ( DJP) Kementerian Keuangan memberlakukan percepatan restitusi pajak melalui ketentuan yang baru diluncurkan.

Ketentuan tersebut memangkas waktu proses restitusi pajak, dari yang tadinya 10 bulan kini jadi 3 bulan hingga 15 hari.

"Aturan yang berlaku sekarang, ada 3 channel untuk mendapatkan restitusi PPh (Pajak Penghasilan) atau PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang sifatnya pendahuluan. Artinya, tidak diperiksa dulu, nanti post audit setahun dua tahun bisa dilakukan (pemeriksaan)," kata Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan melalui konferensi pers di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (2/4/2018).

Baca juga : Restitusi Pajak bagi Reputable Traders Dipercepat Jadi 1 Bulan

Robert menjelaskan, tiga channel yang dimaksud adalah Wajib Pajak (WP) dengan kriteria tertentu atau WP patuh, WP memenuhi persyaratan tertentu atau dengan nilai restitusi kecil, dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) beresiko rendah. Masing-masing dari ketiga channel itu memiliki ketentuan baru yang diatur oleh DJP.

Seperti untuk WP patuh, dalam ketentuan baru diberlakukan jangka waktu penetapan restitusi dilakukan sekali dan berlaku untuk seterusnya. Dalam ketentuan yang lama, restitusi hanya berlaku dua tahun.

"Kecuali, kalau kami ketemu dia ada masalah, akan dicabut ketetapannya," tutur Robert.

Kemudian untuk WP dengan nilai restitusi kecil, dalam ketentuan baru diatur tambahan batas nilai restitusi yang dapat diajukan, yakni WP Orang Pribadi yang memiliki lebih bayar di bawah atau sama dengan Rp 100 juta, WP Badan yang lebih bayar di bawah atau sama dengan Rp 1 miliar, serta PKP dengan lebih bayar di bawah atau sama dengan Rp 1 miliar.

Baca juga : Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Meningkat

Lalu dalam poin PKP beresiko rendah, ada tambahan jenis PKP yang dapat memanfaatkan percepatan restitusi yaitu eksportir mitra utama kepabeanan (MITA), eksportir operator ekonomi bersertifikat (Authorized Economic Operator), serta PKP dengan nilai restitusi maksimal Rp 1 miliar.

Ada sejumlah ketentuan lain yang tidak mengalami perubahan, baik untuk WP patuh, WP dengan nilai restitusi kecil, serta PKP beresiko rendah. Jangka waktu proses mengurus restitusi juga ditetapkan batas maksimal, yakni 3 bulan untuk PPh WP patuh dan 1 bulan untuk PPN WP patuh.

Kemudian dalam hal WP dengan nilai restitusi kecil, waktu maksimal 15 hari untuk menyelesaikan restitusi PPh Orang Pribadi, 1 bulan untuk PPh Badan, dan 1 bulan untuk restitusi PPN. Lalu bagi PKP beresiko rendah, percepatan restitusi hanya berlaku untuk PPN, dengan waktu maksimal 1 bulan.

"Rata-rata restitusi PPN dalam ease of doing business 47 minggu, hampir satu tahun. Ini kami percepat," ujar Robert.

Kompas TV Sementara batas waktu bagi pelaporan SPT pajak badan adalah akhir bulan April 2018.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IHSG Bakal Bangkit? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Bakal Bangkit? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Merosot 20 Dollar AS, Harga Emas Turun ke Level Terendah 11 Bulan

Merosot 20 Dollar AS, Harga Emas Turun ke Level Terendah 11 Bulan

Whats New
Sri Mulyani Sebut Tingkat Konsumsi 30 Persen Penduduk Termiskin RI Sudah Berangsur Pulih

Sri Mulyani Sebut Tingkat Konsumsi 30 Persen Penduduk Termiskin RI Sudah Berangsur Pulih

Whats New
Pemerintah Pastikan Tarif Listrik hingga Juni 2021 Tidak Naik, Ini Rinciannya

Pemerintah Pastikan Tarif Listrik hingga Juni 2021 Tidak Naik, Ini Rinciannya

Whats New
Mau Bisnis Makanan? Simak Dulu 7 Tips Ini

Mau Bisnis Makanan? Simak Dulu 7 Tips Ini

Smartpreneur
[POPULER MONEY] Tarif Listrik PLN Periode April-Juni 2021 |  Kekayaan Elon Musk Hilang Rp 378 Triliun

[POPULER MONEY] Tarif Listrik PLN Periode April-Juni 2021 | Kekayaan Elon Musk Hilang Rp 378 Triliun

Whats New
Di Depan Ratu Belanda, Sri Mulyani Paparkan Masalah Kesenjangan Akses Keuangan Perempuan RI

Di Depan Ratu Belanda, Sri Mulyani Paparkan Masalah Kesenjangan Akses Keuangan Perempuan RI

Whats New
Contoh Daftar Riwayat Hidup dengan Format yang Baik dan Benar

Contoh Daftar Riwayat Hidup dengan Format yang Baik dan Benar

Work Smart
Amankan Pasokan Bawang Merah Saat Lebaran, Sang Hyang Seri Gandeng PT Alami Orion Agrotama

Amankan Pasokan Bawang Merah Saat Lebaran, Sang Hyang Seri Gandeng PT Alami Orion Agrotama

Whats New
Simulasi KPR di 4 Bank BUMN, Mudah dan Akurat

Simulasi KPR di 4 Bank BUMN, Mudah dan Akurat

Spend Smart
Bisnis Resto Terempas, Virtual Dining Concept Sebuah Solusi?

Bisnis Resto Terempas, Virtual Dining Concept Sebuah Solusi?

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Tips Membeli Rumah Pertama | Aspek Penting Membangun Tangga di Hunian Kecil | Mengenali Tanda Serangan Rayap di Rumah

[KURASI KOMPASIANA] Tips Membeli Rumah Pertama | Aspek Penting Membangun Tangga di Hunian Kecil | Mengenali Tanda Serangan Rayap di Rumah

Rilis
Ekonom: Kalau Enggak Mau Kebanjiran Impor, Jangan Ikut Kerja Sama Dagang!

Ekonom: Kalau Enggak Mau Kebanjiran Impor, Jangan Ikut Kerja Sama Dagang!

Whats New
Waskita dan HK Siap Lepas Ruas Tol yang Dikelola untuk LPI

Waskita dan HK Siap Lepas Ruas Tol yang Dikelola untuk LPI

Whats New
BGR Logistic Gandeng KAI untuk Optimalkan Layanan Logistik dan Pergudangan

BGR Logistic Gandeng KAI untuk Optimalkan Layanan Logistik dan Pergudangan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X