Biayai SDGs, Indonesia Andalkan "Blended Finance"

Kompas.com - 03/04/2018, 05:14 WIB
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Wimboh Santoso memberikan keterangan kepada wartawan hasil rapat perdana DK OJK periode 2017-2022 di Jakarta, Kamis (20/7/2017).  Rapat tersebut memutuskan Wimboh sebagai ketua DK OJK, Nurhaida sebagai Wakil Ketua, Hoesen sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Riswinandi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan NonBank, Ahmad Hidayat sebagai Ketua Dewan Audit, Tirta Segara sebagai Anggota Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Mirza Adityaswara sebagai Anggota Dewan Komisioner ex-officio Bank Indonesia dan Mardiasmo sebagai Anggota Dewan Komisioner ex-officio Kementerian Keuangan. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Wimboh Santoso memberikan keterangan kepada wartawan hasil rapat perdana DK OJK periode 2017-2022 di Jakarta, Kamis (20/7/2017). Rapat tersebut memutuskan Wimboh sebagai ketua DK OJK, Nurhaida sebagai Wakil Ketua, Hoesen sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Riswinandi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan NonBank, Ahmad Hidayat sebagai Ketua Dewan Audit, Tirta Segara sebagai Anggota Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Mirza Adityaswara sebagai Anggota Dewan Komisioner ex-officio Bank Indonesia dan Mardiasmo sebagai Anggota Dewan Komisioner ex-officio Kementerian Keuangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan dan Pemerintah terus mengembangkan penerapan pola blended finance sebagai salah satu instrumen keuangan untuk membiayai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Suistanable Development Goals ( SDGs).

Secara umum blended finance adalah proses pembiayaan yang melibatkan pihak swasta  dan Industri Jasa Keuangan (IJK) untuk mendukung proyek-proyek dalam pembangunan berkelanjutan dengan memadukan unsur keberlanjutan.

OJK bersama Pemerintah serius mengembangkan blended finance ini sebagai salah satu instrumen keuangan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menutup keterbatasan ruang fiskal, menarik sumber-sumber pendanaan internasional masuk ke Indonesia dan sekaligus berkontribusi pada kestabilan sistem keuangan kita,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso saat membuka “Focus Group Discussion Mengenai Blended Finance” di Kantor OJK, Jakarta, Senin (2/4/2018), seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Menurut Wimboh, ide dasar dari blended finance adalah menciptakan skema pendanaan yang menarik bagi swasta dengan melibatkan pendanaan pemerintah dan lembaga internasional maupun filantropis yang bersifat soft loan, grant, maupun guarantee mechanism.

Baca juga: Marak "Skimming," OJK Minta Perbankan Percepat Migrasi ke Kartu Cip

Sementara itu Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, blended finance diharapkan dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan antara lain ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata serta bermanfaat sosial.

Pada tahun 2015, Bappenas menyusun RPJMN dengan target pembangunan infrastruktur sebesar Rp 5,519 triliun, dengan 40 persen bersumber dari APBN.

"Banyak target pembangunan infrastruktur tersebut relevan dengan pencapaian SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penyediaan infrastruktur untuk mendorong industri," sebutnya.

Untuk menutup kekurangan anggaran dibutuhkan kombinasi pembiayaan swasta dan pemerintah dalam untuk mencapai target tersebut. Kombinasi pembiayaan tersebut diharapkan dapat dicapai melalui cara-cara inovatif dalam menyusun struktur proyek dan tidak sekedar menggunakan pinjaman konvensional.

Target pemenuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia dari Pemerintah diperkirakan hanya mencukupi 25 persen dari seluruh total pembiayaan. Oleh karena itu, Pemerintah akan berupaya untuk menarik partisipasi pembiayaan dari sektor swasta guna memenuhi sisa kebutuhan pembiayaan.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah adalah mendorong implementasi dari blended finance melalui penyusunan struktur proyek yang lebih inovatif untuk menarik minat swasta, lembaga donor atau lembaga pembiayaan multilateral dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur yang berkaitan dengan pencapaian SDGs.

Saat ini, menurut Luhut pemerintah telah memberikan penjaminan kredit, subsidi, maupun Viability Gap Fund (VGF) dan Availability Payment (AP) untuk proyek-proyek yang memiliki dampak ekonomi yang besar namun memiliki kelayakan keuangan yang kurang, terutama agar biaya bunga pinjaman bisa lebih kecil.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Close Ads X