Biayai SDGs, Indonesia Andalkan "Blended Finance"

Kompas.com - 03/04/2018, 05:14 WIB
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Wimboh Santoso memberikan keterangan kepada wartawan hasil rapat perdana DK OJK periode 2017-2022 di Jakarta, Kamis (20/7/2017).  Rapat tersebut memutuskan Wimboh sebagai ketua DK OJK, Nurhaida sebagai Wakil Ketua, Hoesen sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Riswinandi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan NonBank, Ahmad Hidayat sebagai Ketua Dewan Audit, Tirta Segara sebagai Anggota Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Mirza Adityaswara sebagai Anggota Dewan Komisioner ex-officio Bank Indonesia dan Mardiasmo sebagai Anggota Dewan Komisioner ex-officio Kementerian Keuangan. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKetua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Wimboh Santoso memberikan keterangan kepada wartawan hasil rapat perdana DK OJK periode 2017-2022 di Jakarta, Kamis (20/7/2017). Rapat tersebut memutuskan Wimboh sebagai ketua DK OJK, Nurhaida sebagai Wakil Ketua, Hoesen sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Riswinandi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan NonBank, Ahmad Hidayat sebagai Ketua Dewan Audit, Tirta Segara sebagai Anggota Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Mirza Adityaswara sebagai Anggota Dewan Komisioner ex-officio Bank Indonesia dan Mardiasmo sebagai Anggota Dewan Komisioner ex-officio Kementerian Keuangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan dan Pemerintah terus mengembangkan penerapan pola blended finance sebagai salah satu instrumen keuangan untuk membiayai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Suistanable Development Goals ( SDGs).

Secara umum blended finance adalah proses pembiayaan yang melibatkan pihak swasta  dan Industri Jasa Keuangan (IJK) untuk mendukung proyek-proyek dalam pembangunan berkelanjutan dengan memadukan unsur keberlanjutan.

OJK bersama Pemerintah serius mengembangkan blended finance ini sebagai salah satu instrumen keuangan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menutup keterbatasan ruang fiskal, menarik sumber-sumber pendanaan internasional masuk ke Indonesia dan sekaligus berkontribusi pada kestabilan sistem keuangan kita,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso saat membuka “Focus Group Discussion Mengenai Blended Finance” di Kantor OJK, Jakarta, Senin (2/4/2018), seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Menurut Wimboh, ide dasar dari blended finance adalah menciptakan skema pendanaan yang menarik bagi swasta dengan melibatkan pendanaan pemerintah dan lembaga internasional maupun filantropis yang bersifat soft loan, grant, maupun guarantee mechanism.

Baca juga: Marak "Skimming," OJK Minta Perbankan Percepat Migrasi ke Kartu Cip

Sementara itu Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, blended finance diharapkan dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan antara lain ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata serta bermanfaat sosial.

Pada tahun 2015, Bappenas menyusun RPJMN dengan target pembangunan infrastruktur sebesar Rp 5,519 triliun, dengan 40 persen bersumber dari APBN.

"Banyak target pembangunan infrastruktur tersebut relevan dengan pencapaian SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penyediaan infrastruktur untuk mendorong industri," sebutnya.

Untuk menutup kekurangan anggaran dibutuhkan kombinasi pembiayaan swasta dan pemerintah dalam untuk mencapai target tersebut. Kombinasi pembiayaan tersebut diharapkan dapat dicapai melalui cara-cara inovatif dalam menyusun struktur proyek dan tidak sekedar menggunakan pinjaman konvensional.

Target pemenuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia dari Pemerintah diperkirakan hanya mencukupi 25 persen dari seluruh total pembiayaan. Oleh karena itu, Pemerintah akan berupaya untuk menarik partisipasi pembiayaan dari sektor swasta guna memenuhi sisa kebutuhan pembiayaan.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah adalah mendorong implementasi dari blended finance melalui penyusunan struktur proyek yang lebih inovatif untuk menarik minat swasta, lembaga donor atau lembaga pembiayaan multilateral dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur yang berkaitan dengan pencapaian SDGs.

Saat ini, menurut Luhut pemerintah telah memberikan penjaminan kredit, subsidi, maupun Viability Gap Fund (VGF) dan Availability Payment (AP) untuk proyek-proyek yang memiliki dampak ekonomi yang besar namun memiliki kelayakan keuangan yang kurang, terutama agar biaya bunga pinjaman bisa lebih kecil.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Waskita Jual 30 Persen Saham Tol Medan-Tebing Tinggi ke Investor Asing

Waskita Jual 30 Persen Saham Tol Medan-Tebing Tinggi ke Investor Asing

Whats New
IHSG Bakal Bangkit? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Bakal Bangkit? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Merosot 20 Dollar AS, Harga Emas Turun ke Level Terendah 11 Bulan

Merosot 20 Dollar AS, Harga Emas Turun ke Level Terendah 11 Bulan

Whats New
Sri Mulyani Sebut Tingkat Konsumsi 30 Persen Penduduk Termiskin RI Sudah Berangsur Pulih

Sri Mulyani Sebut Tingkat Konsumsi 30 Persen Penduduk Termiskin RI Sudah Berangsur Pulih

Whats New
Pemerintah Pastikan Tarif Listrik hingga Juni 2021 Tidak Naik, Ini Rinciannya

Pemerintah Pastikan Tarif Listrik hingga Juni 2021 Tidak Naik, Ini Rinciannya

Whats New
Mau Bisnis Makanan? Simak Dulu 7 Tips Ini

Mau Bisnis Makanan? Simak Dulu 7 Tips Ini

Smartpreneur
[POPULER MONEY] Tarif Listrik PLN Periode April-Juni 2021 |  Kekayaan Elon Musk Hilang Rp 378 Triliun

[POPULER MONEY] Tarif Listrik PLN Periode April-Juni 2021 | Kekayaan Elon Musk Hilang Rp 378 Triliun

Whats New
Di Depan Ratu Belanda, Sri Mulyani Paparkan Masalah Kesenjangan Akses Keuangan Perempuan RI

Di Depan Ratu Belanda, Sri Mulyani Paparkan Masalah Kesenjangan Akses Keuangan Perempuan RI

Whats New
Contoh Daftar Riwayat Hidup dengan Format yang Baik dan Benar

Contoh Daftar Riwayat Hidup dengan Format yang Baik dan Benar

Work Smart
Amankan Pasokan Bawang Merah Saat Lebaran, Sang Hyang Seri Gandeng PT Alami Orion Agrotama

Amankan Pasokan Bawang Merah Saat Lebaran, Sang Hyang Seri Gandeng PT Alami Orion Agrotama

Whats New
Simulasi KPR di 4 Bank BUMN, Mudah dan Akurat

Simulasi KPR di 4 Bank BUMN, Mudah dan Akurat

Spend Smart
Bisnis Resto Terempas, Virtual Dining Concept Sebuah Solusi?

Bisnis Resto Terempas, Virtual Dining Concept Sebuah Solusi?

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Tips Membeli Rumah Pertama | Aspek Penting Membangun Tangga di Hunian Kecil | Mengenali Tanda Serangan Rayap di Rumah

[KURASI KOMPASIANA] Tips Membeli Rumah Pertama | Aspek Penting Membangun Tangga di Hunian Kecil | Mengenali Tanda Serangan Rayap di Rumah

Rilis
Ekonom: Kalau Enggak Mau Kebanjiran Impor, Jangan Ikut Kerja Sama Dagang!

Ekonom: Kalau Enggak Mau Kebanjiran Impor, Jangan Ikut Kerja Sama Dagang!

Whats New
Waskita dan HK Siap Lepas Ruas Tol yang Dikelola untuk LPI

Waskita dan HK Siap Lepas Ruas Tol yang Dikelola untuk LPI

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X