Kompas.com - 04/04/2018, 18:08 WIB
Ilustrasi QR Code Getty Images/iStockphotoIlustrasi QR Code

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI)menyatakan aturan Quick Response alias QR Code untuk sistem pembayaran bakal segera terbit. Bahkan, aturan tersebut akan terbit pada bulan April 2018 ini.

Menurut Deputi Gubernur BI Sugeng, salah satu cakupan dalam aturan mengenai QR Code adalah standarisasi teknologi yang digunakan. Aturan ini juga mencakup kemampuan interkoneksi dengan jaringan pembayaran lain.

"April kami keluarkan ketentuan best practice-nya," kata Sugeng di Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Sugeng menuturkan, bank sentral meminta penyelenggara sistem pembayaran yang saat ini sudah memiliki layanan QR Code untuk menyesuaikannya dengan aturan baru yang bakal diterbitkan. BI pun sudah melakukan sosialisasi aturan QR Code kepada pelaku industri.

Baca juga: Go-Jek Ajukan Izin Metode Pembayaran QR Code ke BI

Besarnya penggunaan metode pembayaran dengan pindai QR Code akan membuka interkonektivitas yang lebih luas. Dengan demikian, sistem pembayaran diyakini akan lebih efisien.

"Selama ini tidak terhubung satu sama lain sehingga menimbulkan inefisiensi dan menyulitkan masyarakat," sebut Sugeng.

QR Code adalah metode transaksi dengan pemindaian melalui gawai atau infrastruktur lain milik pembeli maupun toko (merchant). Cara kerja QR Code mirip dengan mesin electronic data capture (EDC) atau ATM.

Namun demikian, penggunaan QR Code dianggap akan lebih mengurangi biaya investasi perusahaan sistem pembayaran, dibanding investasi dan pengeluaran untuk EDC dan ATM.

Peraturan QR Code ini juga menjadi bagian dari Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Kemudian, BI akan melakukan finalisasi tahapan lain yang merupakan bagian dari GPN, yaitu kewajiban bank untuk interkoneksi ke minimal dua perusahaan pengalih sistem pembayaran (switching).

Beberapa perusahaan jasa sistem pembayaran sebelumnya sudah menerapkan QR Code. Perusahaan yang sudah mendapat izin adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Perusahaan penyedia dompet elektronik Go-Pay juga sempat memiliki fitur QR Code beberapa waktu lalu. Namun, layanan itu dibekukan sementara oleh BI karena belum ada izin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Mau Larang Ekspor Timah dan Bauksit Tahun Ini

Jokowi Mau Larang Ekspor Timah dan Bauksit Tahun Ini

Whats New
Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Whats New
IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

Whats New
Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Whats New
Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Whats New
LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

Whats New
Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Whats New
Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Whats New
Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Whats New
Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Whats New
Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Whats New
Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Spend Smart
Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Spend Smart
Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.