Bebas Bea Masuk saat Beli Barang Impor Masih Berlaku, Selain dari Pusat Logistik Berikat

Kompas.com - 05/04/2018, 16:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyebut kebijakan pembebasan bea masuk atau nilai cukai dengan batas tertentu atas barang impor (de minimus value) masih berlaku bagi barang impor yang masuk ke Indonesia sebagai barang kiriman.

Hal ini diungkapkan untuk menjelaskan lebih lanjut pernyataan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi yang menyebut barang dari e-commerce di Pusat Logistik Berikat (PLB) dan masuk ke dalam negeri tidak bisa menikmati de minimus.

Tanpa de minimus value, maka barang impor tersebut dikenakan bea masuk.

"Jika barang e-commerce menggunakan layanan barang kiriman, tentunya mengikuti ketentuan barang kiriman, salah satunya berlaku de minimus," kata Kasubdit Komunikasi dan Publikasi DJBC Deni Surjantoro saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (5/4/2018).

Baca juga : Tak Ada Lagi Bebas Bea Masuk Saat Beli Barang Impor Via E-Commerce

Deni menjelaskan, de minimus value atau pembebasan bea masuk ditiadakan jika barang yang dibeli berasal dari PLB e-commerce yang ada di Indonesia.

DJBC meniadakan de minimus value untuk barang e-commerce di PLB dalam rangka melindungi industri e-commerce dalam negeri yang masih bertumbuh.

Tanpa meniadakan de minimus value, barang impor bisa masuk secara masif ke Indonesia melalui PLB dan harganya dikhawatirkan terlalu murah hingga menguasai pasar dalam negeri.

Jika dikenakan bea masuk, maka ada kontrol sehingga produk industri kecil dan menengah Indonesia bisa bersaing.

Baca juga : Produk IKM Wajib Ada dalam Pusat Logistik Berikat

Langkah tersebut juga berlaku sebagai proteksi, di mana barang-barang impor diperkirakan akan banyak berdatangan dan ditimbun di PLB e-commerce.

Selain itu melalui PLB e-commerce berupa e-commerce distribution center, Deni menilai, dapat meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah Indonesia serta memberi kepastian pengiriman barang e-commerce.

Adapun dalam kebijakan PLB, barang yang dimasukkan dari luar negeri melalui PLB statusnya belum dianggap sebagai barang impor, sehingga belum dikenakan kewajiban selayaknya barang impor pada umumnya. Sementara, produk lokal yang akan diekspor melalui PLB, statusnya telah dianggap ekspor.

Pemerintah turut mewajibkan pengusaha PLB untuk menampung barang dari industri kecil dan menengah dalam negeri.

Kewajiban ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pusat Logistik Berikat.

Baca juga : Pusat Logistik Berikat Dikembangkan untuk Dukung E-Commerce dan Hub Logistik

Kompas TV YLKI mencatat naiknya angka ketidakpuasan konsumen online.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.