Ketika AS dan China Saling Jegal - Kompas.com

Ketika AS dan China Saling Jegal

Kompas.com - 06/04/2018, 06:06 WIB
Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping bertemu di Balai Agung Rakyat China di Beijing, Kamis (9/11/2017). (AFP/Nicolas Asfouri) Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping bertemu di Balai Agung Rakyat China di Beijing, Kamis (9/11/2017). (AFP/Nicolas Asfouri)

KETEGANGAN hubungan dagang antara China dan Amerika Serikat (AS) terus berlanjut. Pada Selasa 3 April 2018, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump merilis proposal tarif impor hingga sebesar 25 persen terhadap sekitar 1.300 produk asal China.

Tak butuh waktu lama, hanya dalam hitungan jam, China pun terpancing dan langsung mengeluarkan balasan dengan mengumumkan bea masuk impor sebesar 25 persen untuk sekitar 106 produk dari AS.

Tak kepalang tanggung, proposal tarif impor ala China dikenakan pada produk impor utama asal AS seperti kedelai, pesawat, mobil, whiski, dan bahan kimia. Jika dihitung, nilainya mencapai 50 miliar dollar AS.

Tindakan balasan tersebut menjadi bukti dari pernyataan Kementerian Perdagangan China yang akan mengambil langkah sama besar untuk membalas tarif impor AS.

Baca juga: Perang Dagang AS-China Memanas, Saham Boeing Menukik Tajam

Sebelumnya, US Trade Representative (USTR) merilis daftar usulan pengenaan tarif impor yang bernilai sekitar 50 miliar dollar AS terhadap produk dari China.

Dalam rincian daftar yang beredar, produk China tersebut mayoritas berupa barang teknologi, transportasi dan produk medis seperti antibiotik, robot industrial serta produk perakitan pesawat.

Pengenaan tarif impor tersebut selalu disebut sebagai hukuman bagi China yang dituduh menjalankan praktik pelanggaran hak atas kekayaan intelektual milik perusahaan AS di China. Tak hanya itu, pungutan juga bertujuan untuk memangkas defisit perdagangan negara Pam Sam dengan China yang tahun lalu saja sudah mencapai 375 miliar dollar AS.

Daftar pajak impor yang diajukan USTR tidak termasuk produk yang berfokus pada produk konsumen seperti ponsel dan laptop yang dirakit di China. Namun, tarif tersebut akan berdampak pada kendaraan bermotor listrik maupun berbahan bakar bensin dan komponen televisi layar datar.

USTR menetapkan produk China yang terkena tarif impor melalui algoritma yang didesain untuk memilih produk apa saja yang akan berdampak paling besar terhadap ekspor China.

Produk yang diperkirakan bisa mengganggu perekonomian AS dikecualikan dari daftar 1.300 produk tersebut. Sedangkan produk yang masuk daftar, di peringkat sesuai besarnya dampak bagi konsumen AS.

Baca juga: 1.300 Produknya Bakal Dikenakan Tarif oleh AS, China Langsung Membalas

Tak pelak, aksi perang datang AS China tersebut menggoyang bursa Asia. Sehari setelah aksi saling jegal tersebut, 4 April 2018, mayoritas bursa Asia memerah.

MSCI Asia Pacific Index menurun 0,4 persen ke level terendah dalam lebih dari tujuh minggu. Ternyata, tanggapan China lebih keras dari apa yang diharapkan pasar. Menurut beberapa Analis Pasar Asia, memang investor tidak memperkirakan reaksi China yang seperti itu. Sehingga, ketika kebijakan Trump berbalas, pasar langsung bereaksi negatif karena semakin diliputi ketidakpastian.

Harus diakui, di balik isu tarif tersebut, bagi AS isu terpenting dalam perdangangan dengan China adalah keprihatinan AS tentang kebijakan transfer teknologi yang diterapkan oleh China, bukan pada isu ekspor baja dan alumunium China yang disubsidi, misalnya.

Walaupun subsidi tersebut merugikan produsen baja dan alumunium AS, harga yang lebih rendah juga membantu perusahaan AS yang menggunakan input baja dan alumunium, serta menguntungkan konsumen yang membeli produk tersebut.

Baca juga: WTO: Perang Dagang AS-China Berdampak Sangat Buruk

Akan tetapi, China benar-benar merugikan kepentingan AS ketika dianggap telah mencuri teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan AS.

Beberapa tahun yang lalu pemerintah China menggunakan keahlian cyber Peoples Liberation Army's (PLA) menginfiltrasi perusahan AS dan mencuri teknologinya.

Pemerintah China membantah tuduhan tersebut, sampai pada akhirnya Presiden AS Barack Obama dan President Xi Jinping bertemu di California pada Juni 2013. Obama menunjukkan pada Xi detail bukti-bukti yang ditunjukkan oleh cyber espionage AS. Akhirnya, Xi setuju bahwa pemerintah China tidak lagi menggunakan PLA atau institusi pemerintah lainnya untuk mencuri teknologi AS.

Sejak saat itu, pencurian teknologi AS oleh perusahaan China melalui cyber turun drastis. Namun, cara pencurian teknologi oleh China pada perusahaan AS mengalami transformasi.

Perusahaan AS yang ingin melakukan bisnis di China diharuskan melakukan transfer teknologi sebagai syarat masuk pasar China.

Perusahaan AS dengan terpaksa melakukan transfer teknologi agar dapat masuk ke pasar dengan 1,3 miliar penduduk dengan skala ekonomi terbesar kedua di dunia.

Namun, para pengusaha AS mengeluhkan bahwa syarat transfer teknologi tersebut merupakan bentuk lain pemerasan yang dilakukan China terhadap AS. Bahkan mereka mengkhawatirkan bahwa pemerintah China sengaja menunda persetujuan sedemikian rupa sehingga perusahaan domestik dengan menggunakan transfer teknologi tersebut telah menguasai pangsa pasar terlebih dahulu.

Pemerintah AS tidak dapat memakai cara tradisional untuk mengatasi perselisihan perdagangan dengan China tersebut atau menggunakan prosedur WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) untuk menghentikan praktik China tersebut.

AS juga tidak dapat melakukan cara China yaitu perusahaan China yang beroperasi di AS harus melakukan transfer teknologi karena China tidak memiliki keunggulan teknologi melebihi AS. Sehingga pemerintah AS kini menggunakan kebijakan tarif untuk menekan China agar patuh dengan praktik bisnis yang sehat.

Tim perunding AS akan menggunakan ancaman tarif lainnya pada China untuk menekan China agar kebijakan transfer teknologi perusahaan AS yang akan beroperasi di China dihapuskan.

Kalau itu berhasil, dan perusahaan AS yang melakukan bisnis di China tanpa dipaksa membayar ongkos kompetisi yang sangat mahal, maka kebijakan ancaman tarif akan menjadi alat kebijakan perdagangan internasional yang sangat mujarab. Tentu kebijakan ini akan berdampak pada perekonomian nasional.

Produk-produk China yang tidak dapat masuk ke AS akan mengalir ke negara lain, termasuk Indonesia.

Karena itu, perumus kebijakan publik di Indonesia harus memperhatikan kepentingan industri nasional agar tidak gulung tikar. Karena jika industri nasional dari hari ke hari kian menunjukan tanda-tanda kebangkrutan, maka tidak hanya ketahanan industri nasional yang akan semakin lemah, tetapi juga masalah tambahan pengangguran yang akan semakin berat, di tengah-tengah pertumbuhan ekonomi yang terbilang kurang progresif.


Komentar
Close Ads X