Ada Perpres Tenaga Kerja Asing, UMKM Perlu Dikuatkan

Kompas.com - 06/04/2018, 13:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menilai pemerintah dan pihak terkait perlu meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menyikapi hadirnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, baru-baru ini.

Hal itu penting untuk membendung kemungkinan gelombang besar tenaga kerja asing di Indonesia.

"Akumindo melihat, berdasarkan data terakhir, UMKM merupakan penyerap 96 persen tenaga kerja di Indonesia. Maka, alangkah baiknya bahwa program pemberdayaan UMKM terus digalakkan dengan terobosan-terobosan baru," demikian isi keterangan tertulis dari Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) yang diterima Kompas.com pada Jumat (6/4/2018).

Akumindo memandang, keberadaan UMKM yang diberdayakan dengan maksimal bisa jadi penyeimbang dari penerapan Perpres 20/2018.

Baca juga : Perpres Tenaga Kerja Asing Diteken Presiden Jokowi, Ini Isinya

 

Adapun Perpres tersebut bertujuan untuk mempermudah masuknya tenaga kerja asing yang berujung pada peningkatan investasi dan perbaikan ekonomi nasional.

Dari isi Perpres, Akumindo memberi masukan agar pemerintah memberi perhatian lebih pada segi pengawasan. Pengawasan dibutuhkan untuk mengantisipasi arus masuk pekerja asing yang berpotensi menjadi WNI dengan memanfaatkan kelemahan sistem kependudukan di Indonesia.

Adapun dalam Perpres disebutkan, setiap pemberi kerja yang menggunakan TKA harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang disahkan menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Namun, pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA yang merupakan pemegang saham yang menjabat anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada pemberi kerja TKA, pegawai diplomatik dan konsuler pada perwakilan negara asing, dan TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah.

Baca juga : Kementerian ESDM Cabut Aturan soal Tenaga Kerja Asing Sektor Migas

Untuk pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak, pemberi kerja dapat mempekerjakan TKA dengan mengajukan permohonan pengesahan RPTKA kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama dua hari kerja setelah TKA bekerja.

Dalam Perpres ini juga ditegaskan, setiap TKA di Indonesia wajib memiliki visa tinggal terbatas (vitas) yang dimohonkan pemberi kerja TKA atau TKA kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan notifikasi dan bukti pembayaran.

Halaman:


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.