Jawaban untuk Rizal Ramli soal Utang Indonesia - Kompas.com

Jawaban untuk Rizal Ramli soal Utang Indonesia

Kompas.com - 08/04/2018, 10:40 WIB
Ekonom Rizal Ramli dan status Facebooknya yang mengomentari soal utang pemerintah.TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ekonom Rizal Ramli dan status Facebooknya yang mengomentari soal utang pemerintah.


Tulisan ini menjawab status Rizal Ramli di akun Facebook-nya yang mengomentari soal utang pemerintah. Komentar Rizal Ramli bisa dilihat pada foto di atas.
________________________________________________________________________

 

UNTUK ke sekian kalinya, saya menjawab apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli (RR) soal utang.

Bagaimana RR menyebut utang sudah lampu kuning bila pada saat yang sama semua lembaga pemeringkat (Moodys, Fitch, S&P, JCRA dan Rating & Investment) menyatakan bahwa Indonesia adalah investment grade?

Baca juga: Catatan 2017, Saat Indonesia Akhirnya Menyandang Status Investment Grade

Bukankah bila menggunakan standar perbandingan antar negara-negara di dunia, Indonesia memiliki rasio utang terhadap PDB dan defisit APBN yang relatif kecil dan hati-hati. Mengapa menolak menggunakan indikator yang digunakan untuk membandingkan antara negara?

Mengapa alergi dan protes bila Indonesia disebutkan dalam situasi baik oleh lembaga- lembaga internasional.  Itu ibarat pepatah “buruk muka cermin dibelah”.

Indonesia didirikan oleh para proklamator kita dengan penuh percaya diri dan dengan titipan agar kita menjadi bagian dari warga dunia. Kami generasi muda bangga mewarisi semangat para proklamator. Kita dengan percaya diri ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Disebut gali lubang tutup jurang?

Bukankah pemerintah justru terus  melakukan penurunan defisit APBN dan primary balance. Sejak tahun 2012, pemerintah sudah mengalami defisit keseimbangan primer. Berikut angkanya dalam 5 tahun terakhir:

Tahun

Primary Balance

2013

Rp -98,6 triliun

2014

Rp -93,3 triliun

2015

Rp -142,5 triliun

2016

Rp 125,6 triliun

2017

Rp -121,5 triliun

Bukankah Pak RR adalah bagian dari pemerintah pada tahun 2015-2016 dimana primary balance justru mengalami kenaikan tinggi?

Sejak pertengahan 2016, Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai mengendalikan tren negatif tersebut secara hati-hari agar tidak mengganggu pemulihan ekonomi.

Dengan demikian dalam beberapa tahun ke depan diproyeksikan defisit akan makin mengecil dan primary balance akan makin seimbang atau bahkan mencapai surplus. Mengapa arah yang baik dan prudent tersebut  justru dikritik dan dituduh ugal-ugalan?

Bukankah yield surat utang pemerintah pada tahun 2016-2017 justru menurun sewaktu US Fed Rate meningkat 3 kali? Mengapa fakta itu tidak pernah disebutkan?

Mengenai trade account, service account dan current account semuanya negatif. Berikut datanya selama lima tahun terakhir dalam miliar dollar AS:

Tahun

Trade Balance

Service Account

Current Account

2013

-4,1

-12,1

-29,1

2014

-2,37

-10

-27,5

2015

7,59

-8,7

17,5

2016

8,83

-7,1

-16,9

2017

11,83

-7,9

-17,3

Bukankah RR ada di pemerintahan juga pada masa tersebut? Bukankah RR memahami bahwa harga komoditas jatuh dan ekspor melemah (negatif) pada masa RR di pemerintahan?

Oleh karena itu, pemerintah sekarang memusatkan perhatian untuk memulihkan ekspor dan investasi melalui berbagai kebijakan baik insentif fiskal, penyederhanaan perizinan dan kemudahan dan perbaikan pelayanan ekspor dan impor.

Ini adalah pekerjaan bersama dari seluruh tim pemerintah. Dengan kerja tim bersama seluruh kementerian, defisit neraca pembayaran akan terus diupayakan berkurang, yang terlihat dari menguatnya cadangan devisa kita.

Pelemahan rupiah terhadap dolar AS lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal. Pelemahan nilai mata uang hampir terjadi di semua negara Asia karena disebabkan adanya rencana kenaikan suku bunga The Fed oleh Gubernur Bank Sentral AS yang baru serta rencana proteksi perdagangan oleh Presiden Trump.

Guncangan ini berpengaruh di banyak negara, namun karena stabilitas moneter dan fundamental makro negara kita yang sangat kuat, guncangan nilai tukar tidak terlalu besar.

Selanjutnya mengenai Debt to Service Ratio (DSR) yang merupakan rasio pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan hasil ekspor suatu negara. Berikut datanya lima tahun terakhir, yang tidak setinggi kata RR.

Tahun

Debt   Service Ratio

2013

19%

2014

23,9%

2015

25,3%

2016

32,5%

2017

34,2%

Peningkatan DSR bukan karena biaya bunga yang tinggi, tapi lebih kepada cicilan pokok utang jatuh tempo yang agak besar pada tahun 2018. Pemerintah berupaya menurunkan beban bunga utang dengan mengembangkan instrumen utang jangka pendek dalam negeri - untuk mengurangi risiko potensi meningkatnya suku bunga global karena normalisasi oleh The Fed.

Langkah itu pun dilakukan dengan hati-hati dengan menjaga rata-rata jatuh tempo utang agar tidak menurun secara drastis. Itu adalah sikap kehati-hatian dan prudent  dan jelas bukan sikap ugal-ugalan. Maka rating keuangan negara kita mendapat predikat investment grade.

Lalu mengenai Tax Ratio. Berikut datanya:

Tahun

Tax Rasio

2013

11,3%

2014

10,9%

2015

10,7%

2016

10,4%

2017

10%

Tax Ratio adalah perbandingan jumlah penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto. Memang agak kecil bila dibandingkan negara lain, namun tax ratio kita belum memperhitungkan pajak daerah serta jaminan sosial seperti di negara lain.

Bukankah RR ada di pemerintahan sewaktu tax ratio mengalam penurunan?

Bukankah Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menjelaskan justru karena penurunan tax ratio tersebut, maka pemerintah meluncurkan reformasi perpajakan setelah selesainya Tax Amnesty untuk meningkatkan tax ratio.

Inipun dilakukan secara hati- hati, disertai perbaikan pelayanan oleh Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai agar tidak memperlemah pertumbuhan ekonomi. Itu jelas bukan program ugal-ugalan.

Pemerintah juga terus berusaha untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak agar penerimaan perpajakan meningkat. Usaha itu antara lain dengan menerapkan aturan Automatic Exchange of Information (AEOI), peningkatan kerja sama internasional di bidang perpajakan serta pertukaran data dengan berbagai kementerian/lembaga negara.

Semua data dan fakta di atas menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kala secara bersama dalam tim terus memperkuat dan menjaga pertumbuhan perekonomian agar senantiasa berkualitas. Pemerintah juga terus menjaga stabilitas untuk mewujudkan kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan bermartabat.

Kementerian Keuangan ikut berkontribusi dengan menjaga APBN dan Keuangan Negara secara hati-hati dan bertanggung jawab, akuntabel dan transparan.

Itu adalah cerminan fondasi tata kelola yang baik. Itu adalah cerminan nilai-nilai Kementerian Keuangan: profesional, berintegritas, sinergi , memberikan pelayanan dan terus berupaya mencapai kesempurnaan. Kami bangga dan konsisten dengan nilai-nilai tersebut.

Bagaimana dengan RR?


 
Nufransa Wira Sakti
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan.

Komentar
Close Ads X