Premium Langka, Presiden Akan Revisi Perpres 191 Tahun 2014

Kompas.com - 09/04/2018, 13:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Dengan bakal direvisinya perpres tersebut, Pertamina selaku penyedia bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium bakal mendapat tugas baru dengan memasok Premium ke seluruh wilayah Indonesia.

"Terkait revisi Perpres 191 ini di mana nantinya untuk Premium juga akan dilakukan penugasan (Pertamina) di wilayah Jamali (Jawa, Madura, Bali) setelah perpres tersebut ditandatangani oleh Bapak Presiden," sebut Archandra kepada awak media di Ruang Damar, Kementerian ESDM Jakarta, Senin (9/4/2018).

Saat ini, aturan yang tertuang dalam Perpres 191 hanya menugaskan Pertamina untuk memasok Premium ke luar wilayah Jamali. Di dalam perpres tersebut, Pertamina ditugaskan untuk memasok solar di wilayah Jamali.

Baca juga: Soal Premium Langka, Ini Kata Dirut Pertamina

Archandra menambahkan, revisi Perpres 191 itu dilakukan untuk menjaga ketersediaan Premium yang saat ini mulai jarang ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia.

"Sebelumnya untuk Premium itu tidak ada penugasan di Jamali, namun demikian ada beberapa kurang pasokan di wilayah Jamali. Untuk itu Presiden menginstruksikan agar ketersediaan BMM jenis Premium ada penugasan di wilayah Jawa, Madura, dan Bali," imbuh Archandra.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menemukan adanya kelangkaan BBM jenis Premium di sejumlah daerah di Indonesia. Temuan BPH Migas mengungkapkan adanya kelangkaan Premium di Pekanbaru dan Riau serta menyusul di beberapa wilayah lainnya di Indonesia, termasuk wilayah Jamali.

Adapun penyelidikan yang sudah dilakukan di lapangan menyimpulkan bahwa kesulitan itu bukan disebabkan kelangkaan, melainkan karena ada sejumlah daerah mengurangi stok serta ada juga yang memilih menjual Pertalite ketimbang Premium.

"Indikasi di lapangan ada dua situasi yang terjadi, pertama ada beberapa wilayah yang karena kekhawatiran tidak cukup sampai akhir tahun mereka berusaha mengurangi. Kedua, dari SPBU sendiri karena margin premium lebih kecil dari Pertalite atau Pertamax," sebut Anggota Komite BPH Migas, Hendri Ahcmad di kantornya, Rabu (7/3/2018).

Kompas TV Antrean panjang terjadi di sejumlah SPBU di kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan pasca kenaikan harga BBM jenis Pertalite.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Uji Coba LRT Jabodebek Diundur Jadi Desember 2022, Mulai Beroperasi 2023

Uji Coba LRT Jabodebek Diundur Jadi Desember 2022, Mulai Beroperasi 2023

Whats New
Biaya Admin, Setoran Awal, dan Cara Buka Rekening BRI Britama X

Biaya Admin, Setoran Awal, dan Cara Buka Rekening BRI Britama X

Whats New
Cara Cek Resi Shopee Express dengan Mudah dan Praktis

Cara Cek Resi Shopee Express dengan Mudah dan Praktis

Whats New
Syarat dan Cara Mengaktifkan Shopee PayLater dengan Mudah

Syarat dan Cara Mengaktifkan Shopee PayLater dengan Mudah

Whats New
Pengusaha Puji Sri Mulyani, Sudah Diberi Tax Amnesty, Lalu Dikasih PPS

Pengusaha Puji Sri Mulyani, Sudah Diberi Tax Amnesty, Lalu Dikasih PPS

Whats New
Rusia Minat Bikin Pembangkit Nuklir di RI, Ini Jawaban Menteri ESDM

Rusia Minat Bikin Pembangkit Nuklir di RI, Ini Jawaban Menteri ESDM

Whats New
Masuk Mal Wajib Vaksin Booster, Berlaku 2 Minggu Lagi

Masuk Mal Wajib Vaksin Booster, Berlaku 2 Minggu Lagi

Whats New
Luhut Umumkan Wajib Booster Bagi yang Bepergian, Berlaku 2 Minggu Lagi

Luhut Umumkan Wajib Booster Bagi yang Bepergian, Berlaku 2 Minggu Lagi

Whats New
Kementerian PUPR: Pembangunan 9 Bendungan Ditargetkan Rampung di 2022

Kementerian PUPR: Pembangunan 9 Bendungan Ditargetkan Rampung di 2022

Whats New
Hati-hati, Ada Pemeliharaan dan Rekonstruksi di Tol Jagorawi 5-9 Juli 2022

Hati-hati, Ada Pemeliharaan dan Rekonstruksi di Tol Jagorawi 5-9 Juli 2022

Whats New
Viral Video Petani Jual TBS Kelapa Sawit ke Malaysia, Apkasindo: Kami Harus Biayai Keluarga

Viral Video Petani Jual TBS Kelapa Sawit ke Malaysia, Apkasindo: Kami Harus Biayai Keluarga

Whats New
Jurus Mendag Zulhas Naikan Harga TBS Petani Sawit

Jurus Mendag Zulhas Naikan Harga TBS Petani Sawit

Whats New
BRI Prediksi Penyaluran KUR ke 10,7 Juta UMKM Serap 32,1 Juta Lapangan Kerja

BRI Prediksi Penyaluran KUR ke 10,7 Juta UMKM Serap 32,1 Juta Lapangan Kerja

Whats New
Soal Penyesuaian Tarif INA-CBG's, Bos BPJS Kesehatan: Itu Hal yang Menurut Saya Bagus...

Soal Penyesuaian Tarif INA-CBG's, Bos BPJS Kesehatan: Itu Hal yang Menurut Saya Bagus...

Whats New
BCA Gelontorkan Rp 5,65 Miliar ke 18 Perguruan Tinggi Untuk Program Beasiswa

BCA Gelontorkan Rp 5,65 Miliar ke 18 Perguruan Tinggi Untuk Program Beasiswa

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.